KPU Tetapkan DPT tanpa Tahu Perubahannya

Republika
Sabtu, 7 Maret 2009

JAKARTA — Komisi Pe-milihan Umum (KPU) sudah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) terbaru usai penyesuaian data pemilih. Namun, hingga kini, KPU belum tahu perubah-an jumlah pemilih yang ada dalam DPT terbaru tersebut.
"DPT sudah ditetapkan, tapi angkanya masih dirapikan," kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, Jumat (6/3). Penetapan DPT dilakukan pada Kamis (5/3) malam.
Biarpun sudah ditetapkan KPU, jumlah pemilihnya belum bisa dipastikan. Hingga kemarin siang, KPU masih melakukan proses memasukkan data. Di tengah proses pemasukan data itu, komisioner KPU sudah melakukan pleno untuk menetapkan DPT terbaru.
Anggota KPU, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa sudah ada 20 provinsi yang memasukkan data pemilih terbaru. Dijelas-kannya, secara keseluruhan, ada sebanyak 200 ribu orang. Namun, ia juga belum bisa memas-tikan jumlah pastinya.
Sejauh ini masih ada ketidakpastian jumlah pemilih. Anggota KPU, Sri Nuryanti, mengatakan, pemilih di sejumlah negara mengalami penam-bahan. ''Ada tambahan 50 ribu di Malaysia." Ini terjadi karena kedatangan TKI.
Selain itu, lanjutnya, beberapa hari menjelang pemilu akan ada 3000 orang pekerja proyek yang datang dari Tripoli, Libya. Mereka tetap bisa memilih jika membawa formulir pindah TPS dari daerah asalnya.
Awasi kecurangan
Sementara itu, temuan kecurangan melalui DPT membuat DPP Partai Hanura meng-ingatkan KPU. Ketua DPP Hanura, Wiranto. mengatakan. persoalan DPT menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan pemilu yang akuntabel.
Hanura akan menjalin komunikasi dengan parpol lain untuk menyikapi persoalan DPT. Hanura bersama parpol-parpol peserta Pemilu 2009 akan menyamakan visi dan mengeluarkan sikap guna menyelamatkan penyelenggaraan pemilu.
Fungsionaris DPP Hanura, AS Hikam, mengingatkan KPU agar tidak bermainmain dengan DPT. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Hanura di tingkat bawah. lanjut AS Hikam. masih banyak nomor induk kependudukan dan nama-nama yang dikloning sebagai daftar pemilih di TPS-TPS.
Menurut AS Hikam. sudah tidak mungkin bagi KPU untuk menjelaskan alasan munculnya nomor induk kependudukan dan nama-nama pemilih di masing-masing TPS. Hal yang paling
mungkin dilakukan KPU adalah menyusun resolusi dengan parpol-parpol untuk turut menyosialisasikan permasalahan DPT yang akhirnya dikoreksi setelah keluarnya Perppu no 1/2009.
Anggota Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengakui. kalau betul ada upaya kecurangan DPT akan sulit untuk terlacak. Hal itu hanya akan bisa diantisipasi kalau parpol-parpol proaktif melakukan pengecekan DPT. "Panwaslu juga harus serius memerhatikan persoalan ini," kata Jazuli. Modus kecurangan dari DPT harus diantisipasi semua pihak.