Catatan Jazuli Soal Penyelenggaraan Haji Tahun Ini

Senayan - Meski Kementerian Agama menjadi penyelenggara haji setiap tahunnya, namun masih banyak kegiatan pelayanan haji yang harus dibenahi. Hal tersebut terlihat saat pelaksanaan haji di Mekkah dan Madinah antara lain soal pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan jamaah. Soal transportasi, rasio antara kebutuhan dan kenyataan tidak sesuai.

"Ada kelompok jemaah yang tinggal di pemondokan yang jaraknya cukup jauh tapi tidak disediakan sarana transportasi yang mencukupi. Ada kloter dari Medan yang sudah tinggal sepekan di Bahotmah, baru disiapkan bus. Akibatnya kekhusyukan ibadah mereka terganggu," ujar anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini saat melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah, Senin (7/11), waktu setempat

Dalam rilisnya yang diterima Jurnalparlemen.com Selasa (8/11), Jazuli menjelaskan, terkait pemondokan sebaiknya Kementerian Agama tidak menetapkan sepihak kriteria jarak antara pemondokan dengan Kabah atau sering disebut istilah ring. Sebab, ada perbedaan jarak yang ditentukan Kemenag dengan Pemerintah Saudi.

"Pemerintah Saudi menetapkan ring 1 maksimal berjarak 2 km, sementara itu Kemenag 2,5 km. Ini kan cuma cari popularitas seakan ada peningkatan jamaah di ring 1 padahal karena standar jaraknya yang ditambah sepihak," kata Jazuli.

Selain transportasi dan pemondokan, persoalan katering dan kesehatan jemaah juga banyak ditemukan. Jazuli menyesalkan penyelenggara Haji Kemenag RI masih menggunakan cara prasmanan sehingga calon jamaah haji harus mengantre untuk menyantap makanannya. Belum lagi makanan di Madinah yang kurang memenuhi standar gizi seperti yang pernah dijelaskan oleh salah satu dokter petugas.

"Di Arafah dan Mina, satu kloter jemaah haji hanya mendapat satu tempat prasmanan padahal jumlahnya 450 orang. Calon jamaah haji harus antre panjang seperti dipenjara. Ini tentu tidak layak buat tamu-tamu Allah diperlakukan seperti itu. Kalau Malaysia bisa pakai nasi box kenapa jemaah kita tidak bisa? Ini menandakan lemahnya Kemenag melakukan nego dengan pihak maktab," tegas politisi PKS ini.

Pelayanan haji setiap tahunnya, lanjut Jazuli, hanya terfokus pada pemondokan, transportasi, katering, dan kesehatan. Tapi justru keempat hal tersebut juga yang selalu menjadi masalah. Dirinya khawatir jika Kemenag RI memang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan haji.

"Maka ide untuk membuat badan yang terpisah dari Kemenag untuk pengelolaan dan pelayanan haji layak untuk didalami dan diseriusi untuk peningkatan playanan kepada tamu-tamu Allah SWT. Komisi VIII yang membidangi masalah haji tentunya akan mendukung hadirnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji RI," pungkas Jazuli.