PKS Dukung Pembentukan Badan Penyelenggara Ibadah Haji

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mengatakan, komisinya mendukung agar pengelolaan dan pelayanan haji dipisah dari Kementerian Agama. Komisi VIII DPR RI juga akan mendukung hadirnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji RI.

"Ide untuk membuat badan yang terpisah dari Kementerian Agama untuk pengelolaan dan pelayanan haji layak untuk didalami dan diseriusi untuk peningkatan pelayanan kepada tamu-tamu Allah SWT," kata Jazuli melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/11).

Menurut Jazuli, pelayanan haji setiap tahun hanya terfokus pada pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan. Keempat hal tersebut selalu menjadi masalah. Ia khawatir jika Kementerian Agama tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan haji.

Anggota Tim Pengawas Haji RI itu menyebutkan, dari pantauannya di Makkah dan Madinah, penyelenggara haji setiap tahunnya perlu diperbaiki karena masih banyak kegiatan pelayanan haji yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menyebutkan masalah pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan jamaah. Soal transportasi, rasio antara kebutuhan dan kenyataan tidak sesuai. "Ada kelompok jamaah yang tinggal di pemondokan yang jaraknya cukup jauh, tapi tidak disediakan sarana transportasi yang cukup. Ada kloter dari Medan yang sudah tinggal sepekan di Bahotmah sepekan, baru disiapkan bus. Akibatnya kekhusyu'an ibadah mereka terganggu," kata Jazuli.

Soal pemondokan, kementerian tidak menetapkan kriteria jarak antara pemondokan dengan Ka'bah atau sering disebut istilah ring. Pasalnya, ada perbedaan jarak yang ditentukan Kementerian Agama dengan Pemerintah Saudi.

"Pemerintah Saudi menetapkan ring 1 maksimal berjarak 2 km, sementara itu Kemenag 2,5 km. Ini kan cuma cari popularitas seakan ada peningkatan jamaah di ring 1. Padahal, karena standar jaraknya yang ditambah sepihak," kata Jazuli.

Soal katering, Jazuli menyesalkan penyelenggara haji masih menggunakan cara prasmanan, sehingga calon jamaah haji harus mengantre untuk menyantap makanannya. Belum lagi makanan di Madinah yang kurang memenuhi standar gizi, seperti yang pernah dijelaskan oleh salah satu dokter petugas.

“Di Arafah dan Mina, satu kloter jamah haji hanya mendapat satu tempat prasmanan. Padahal, jumlahnya 450 orang. Calon jamaah haji harus antre panjang separti di penjara. Ini tentu tidak layak buat tamu-tamu Allah diperlakukan seperti itu. Kalau Malaysia bisa pakai nasi boks, kenapa jamaah kita tidak bisa," sesal Jazuli.(Andhini)