Pengamat Media ; Jazuli Lebih Visioner dari Kandidat Lainnya

Politik - Selasa 04 OKtober 2011 17:01

TANGSEL - Seiring dengan waktu pemilihan Gubernur Banten semakin mendekat hanya hitungan hari. Nampaknya atmosfer politik di Banten-pun semakin memanas. Para kader partai sudah merapatkan barisan untuk memenangkan calon yang diusungnya. Beragam usaha untuk menaikkan citra calon sudah dilakukan kendati masih terkesan malu-malu dan terselubung.



Dari ketiga pasangan calon yang akan muncul keluar untuk menjadi orang nomor satu di Banten. Yang layak dan pantas memiliki misi - visi kuat dan jelas untuk memimpin propinsi termuda di Pulau Jawa ini.



Sementara pengamatan Direktur Banten Media Monitoring (BMM), Muhammad Farid, dari ketiga pasangan calon yang layak dan pantas memimpin Banten menurutnya, pasangan usungan partai keumatan JAMU (Jazuli – Zakki). Farid menilai pasangan JAMU memiliki visi yang jelas dan tegas tentang masa depan Banten.



“Kami melihat JJ sanga respon terhadap berbagai persoalan yang muncul di Banten, kami menilai bahwa Jazuli memiliki visi yang jelas dan cepat, jika dibandingkan dengan dua calon rivalnya (Atut-Rano, WH-Irna),” tegasnya.



Selain itu, ditinjau dari segi kapabilitas, cetus Farid, Jazuli bisa dikatakan sudah sangat matang dalam dunia politik. Pengalamannya sebagai anggota DPR-RI bisa menjadi modal berharga. Farid juga menilai bahwa sejauh ini Jazuli tetapt fokus pada program-programnya dan tidak tergoda untuk menanggapi isu politik yang menurutnya tidak penting. Ini nilai lebih Jazuli.



Dijelaskan Farid, Jazuli Juwaini adalah figur yang paling visioner. Ia memiliki konsep pembangunan yang jelas di setiap sektor, baik sektor pendidikan, ekonomi, budaya, dan sektor-sektor vital yang lain.



“Inilah dimensi krusial yang harus dimiliki oleh pemimpin. Jika pemimpin suatu wilayah visioner, maka, peluang wilayah tersebut untuk maju sangat terbuka lebar. Dan itu dimiliki JJ,” tegasnya.



Jazuli menurut Farid memiliki konsep yang sangat kreatif, spesifik, dan logis untuk dituangkan ke dalam ranah praktis. Ia berbeda dengan para calon lain yang lebih banyak berkutat dengan aspek teoritis. Sehingga, konsep-konsepnya sangat sulit untuk diterjemahkan ke dalam bentuk nyata.



Dalam bidang ekonomi misalnya, road map Jazuli sangat jelas berpihak kepada rakyat miskin, “Ketika pakar yang lain menyodorkan razia sebagai solusi untuk menekan angka urbanisasi, Jazuli justru sebaliknya. Ia mengatakan bahwa cara yang paling tepat adalah memeratakan pembangunan. Memperluas jangkauan pembangunan hingga mencapai pedesaan,” cetus Farizd.



Farizd mengungkapkan, arus urbanisasi terjadi karena masyarakat desa melihat pembangunan terpusat di wilayah kota. Akibatnya, kota memiliki magnet yang kuat untuk menarik minat masyarakat desa. Sementara di sisi lain, desa kehilangan daya tariknya dan dianggap tidak memiliki prospek ekonomi yang cerah di masa depan. Justru fenomena seperti ini menjadi prhatian besar bagi JJ.



Bukti kongkrit atas hal ini adalah, Cetus Farizd, meskipun saat ini sudah memiliki kedudukan politik yang tinggi sebagai wakli rakyat, beliau tidak melulu aktif mengomentari isu-isu yang bersifat makro. Akan tetapi, beliau juga sangat serius dalam menanggapi dan menyikapi isu-isu yang bersikap mikro. Khususnya jika isu-isu tersebut berkaitan dengan masalah rakyat kecil, Jazuli cepat tanggap dan cepat meresponnya,” tukasnya. (JNA/TRYZIE)

Media : bantenpost.com
Edisi : Selasa, 4 Oktober 2011
Rubrik : Politik

games, utorrent























music, utorrent























antivirus, utorrent

Baca Selengkapnya......

Mendiknas:Jangan Saling Menyalahkan Bila Ada Sekolah Ambruk

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta, agar jangan menyalahkan siapa-siapa mengenai ambruknya Atap Madrasah Diniyah Al-Ikhlas di Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Lebak Banten pada 3 Oktober lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan satu orang siswa tewas dan 10 orang lainnya terluka serius.

Seluruh pihak baik pemerintah daerah, pusat dan masyarakat sudah diterjunkan untuk ikut membenahi fasilitas pendidikan tersebut. "Kita sama-sama pak menteri agama sudah menggalakkan perbaikan sekolah umum atau keagamaan," ujar Nuh, yang dihubungi wartawan, Selasa (4/10).

Pemerintah baik itu Kemendiknas dan juga Kementerian Agama (Kemenag) masing-masing sudah melakukan perbaikan sekolah yang rusak. Tahun ini saja ada anggaran dengan total Rp 20,4 triliun rupiah untuk memperbaikinya.

Harapannya dengan dana yang besar itu sudah tidak ada lagi sekolah rusak. Akan tetapi, jelas mendiknas, ada 153.000 sekolah yang dibangun sejak tahun 1970-an atau yang biasa disebut sekolah inpres. "Walaupun ada dana untuk rehab besar namun kalau sekolah itu sudah 30 tahun kan memang sudah waktunya rusak," katanya.

Anggota DPR Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan robohnya atap sekolah madrasah Al Ikhlas membuktikan akses pendidikan belum merata dan belum menjangkau daerah terpencil. "Akibatnya masyarakat berinisiatif untuk membangun sekolah swadaya dengan dana terbatas, yang kualitas serta standar keamanan bangunannya rendah," kata Jazuli dalam pernyataannya Selasa (4/10).

Jazuli meminta pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak harus berswadaya membangun sarana dan prasarana sekolah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Bangunan dan sarana di Madrasah Diniyah Al-Ikhlas ini dibangun dengan material kayu dan bambu yang sudah lapuk. Karena tidak mampu menahan beban genteng akhirnya ambruk. "Ini sangat membahayakan jiwa siswa dan guru-guru di sekolah tersebut,” kata Jazuli.

Sebelumnya, sebanyak 12 siswa SMP Negeri I Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten menderita luka-luka akibat tertimpa atap bangunan sekolah, Kamis, 29 September 2011. Korban kebanyakan mengalami luka robek dan memar di sekujur tubuh akibat tertimpa kayu dan genting. "Padahal bangunan tersebut baru selesai akhir tahun 2010. Dan dana pembangunannya diperoleh dari dana bantuan provinsi sekitar 100 juta," katanya.

Serentetan peristiwa ini dinilai Jazuli sangat ironis. "Ada sekolah yang rubuh karena tidak ada biaya dan di satu sisi ada sekolah yang rubuh padahal baru dibangun dengan dana yang cukup besar. Ini kan ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran pendidikannya," tegas Politisi dari Fraksi PKS itu.

Jazuli melanjutkan, anggaran pendidikan yang setiap tahun bertambah semestinya dapat disalurkan dan diserap dengan baik. Salah satu dari tiga pilar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan.

Namun ternyata itu belum terlaksana dengan baik. Masih banyak anak-anak yang tidak berkesempatan untuk sekolah dikarenakan kurangnya akses pendidikan. “Perlu ada standar bangunan sekolah dan audit dalam pembangunannya. Sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran untuk pembangunan dan sarana pendidikan dapat dihindari,” ujarnya.
Redaktur: taufik rachman
Reporter: Fernan Rahadi

Media : Republika.co.id
Edisi : Rabu 05 Oktober 2011
Rubrik : Pendidikan

isohunt, utorrent























youtube to mp3, utorrent























isohunt, utorrent

Baca Selengkapnya......

Anggota DPR Prihatin Atas Insiden Madrasah Roboh di Banten

Jakarta - Anggota DPR Komisi VII Jazuli Juwaini prihatin dengan insiden robohnya madrasah di Banten yang mengakibatkan meninggalnya seorang siswa. Jazuli menilai, seharusnya pemerintah daerah Banten bisa mencegah terjadinya peristiwa itu dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.

"Ini salah satu bukti bahwa akses pendidikan belum merata dan belum menjangkau daerah-daerah terpencil. Karena fasilitas dari pemerintah minim maka masyarakat berinisiatif membangun sekolah secara swadaya dengan dana yang sangat terbatas," kata politikus PKS asal Dapil Banten itu melalui surat elektronik, Selasa (4/10/2011).

Jazuli melanjutkan, anggaran pendidikan yang setiap tahun bertambah semestinya dapat disalurkan dan diserap dengan baik. Salah satu dari tiga pilar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan.

"Namun ternyata itu belum terlaksana dengan baik. Masih banyak anak-anak yang tidak berkesempatan untuk sekolah dikarenakan kurangnya akses pendidikan," terangnya.

Peristiwa ambruknya gedung sekolah pun pernah terjadi pada September 2011 lalu di SMP Negeri I Labuan, Pandeglang. Belasan siswa mengalami luka-luka.

"Perlu ada standar bangunan sekolah dan audit dalam pembangunannya. Sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran untuk pembangunan dan sarana pendidikan dapat dihindari," tutur Jazuli.

(ndr/vit)
Media : detik.com
Edisi : Rabu 05 Oktober 2011
Rubrik : Berita

limewire, utorrent























music, utorrent























games, utorrent























music, utorrent























youtube to mp3, utorrent























antivirus, utorrent























wallpaper, utorrent























youtube downloader, utorrent























isohunt, utorrent























games, utorrent























frostwire, utorrent
























backup, utorrent























isohunt, utorrent
























isohunt, utorrent























youtube converter, utorrent























backup, utorrent
























isohunt, utorrent























frostwire, utorrent























youtube downloader, utorrent























frostwire, utorrent























games, utorrent























emule, utorrent























youtube to mp3, utorrent























antivirus, utorrent























youtube converter, utorrent























games, utorrent























games, utorrent























emule, utorrent























music, utorrent























frostwire, utorrent























youtube downloader, utorrent























limewire, utorrent























frostwire, utorrent























emule, utorrent























antivirus, utorrent























music, utorrent























limewire, utorrent























youtube to mp3, utorrent























frostwire, utorrent























youtube downloader, utorrent























youtube downloader, utorrent























backup, utorrent

Baca Selengkapnya......

Jaminan Kualitas Pelayanan Publik

Oleh: Jazuli Juwaini, MA
Anggota Komisi II DPR RI dari FPKS
Anggota Panja RUU Pelayanan Publik


Rapat Paripurna DPR RI (Selasa, 23/6) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelayanan Publik menjadi Undang-Undang (UU). Dari sejumlah UU yang telah disahkan oleh DPR RI periode 2004-2009 mungkin inilah UU yang benar-benar bersentuhan langsung dengan hajat hidup rakyat banyak karena berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Hadirnya negara dengan segala instrumennya pada prinsipnya adalah untuk melayani warganya karena negara dibangun di atas kesepakatan (kontrak) warga negara untuk mengatur hajat hidup bersama berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan.

Namun sayangnya, realitas pelayanan publik yang dilakukan birokrasi dan korporasi penyelenggara pelayanan publik masih jauh panggang dari api. Rendahnya kualitas pelayanan publik, mengakibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost economy) untuk pelayanan publik. Ketidakpastian (uncertainty) waktu, dan ketidakpastian biaya membuat masyarakat malas dan jengkel berhubungan dengan birokrasi.

Hasil Riset lembaga The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) masih menempatkan Indonesia, disusul Thailand, sebagai negara terkorup di Asia. Indonesia mendapatkan skor 8,32, dari skor terburuk 10. Sementara Thailand memperoleh skor 7,63, disusul Kamboja dengan skor 7,25, India 7,21 and Vietnam 7,11.

Sedangkan Filipina yang menjadi negara terkorup tahun 2008 mendapatkan skor 7,0, atau menempati rangking enam sebagai negara terkorup di Asia. Sementara Singapura (1,07) , Hongkong (1,89), dan Australia (2,4) menempati tiga besar negara terbersih, meskipun ada dugaan kecurangan sektor privat. Sementara Amerika Serikat menempati urutan keempat dengan skor 2,89. Nyatanya korupsi di sektor publik dan sektor privat masih tinggi di Indonesia. Fakta ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya reformasi birokrasi di Indonesia.

Buruknya kinerja birokrasi pemerintahan di Indonesia menjadi penentu rendahnya minat masyarakat maupun perusahaan untuk melakukan investasi. Investasi yang rendah akan berdampak pada rendahnya lapangan kerja, banyaknya pengangguran dan tidak menutup kemungkinan berdampak pula pada tingkat kriminalitas yang tinggi di daerah.

Berkaca pada realitas tersebut, dibutuhkan upaya struktural untuk mereformasi birokrasi melalui perbaikan birokrasi di lini terdepan: lini pelayanan publik. Malpraktek birokrasi pelayanan publik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Birokrasi harus memiliki mind-set (pola pikir) dan culture-set (budaya kerja) yang produktif, efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel serta responsif dalam memberikan pelayanan publik. Dan, inilah alasan utama (raison d’ etre) lahirnya UU Pelayanan Publik.

Langkah Awal
Salama ini produk kebijakan di sektor pelayanan publik masih berada pada tingkat keputusan menteri, belum menjadi undang-undang. Padahal idealnya, pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah terhadap rakyat maka sudah seharusnya diurus secara serius dan bertanggung jawab. Pelayanan publik berikut standar pelaksanaannya hanya dipayungi oleh Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 yang operasionalnya diserahkan kepada departemen, lembaga pemerintahan, serta pemerintah daerah.

Persoalannya masing-masing departemen/lembaga dan pemda belum memiliki kesadaran dan komitmen (good will dan political will) kolektif yang ‘memaksa’ mereka untuk memberikan layanan yang terbaik. Selain itu belum ada instrumen reward and punishment yang kuat serta memberikan efek jera.

Akibatnya, secara umum pelayanan publik di Indonesia belum menampakkan perbaikan yang berarti. Memang ada beberapa contoh baik (best practice) dalam pelayanan publik dari sejumlah daerah seperti Kota Sragen, Kabupaten Jembrana, atau Kota Tarakan, namun jumlahnya tidak seberapa dibanding contoh buruk (bad practice) birokrasi pelayanan kita.

UU Pelayanan Publik hadir untuk mengisi celah kekosongan aturan hukum yang bersifat nasional dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen kolektif yang kuat, sistemik, dan komprehensif. Namun demikian, UU ini barulah langkah awal dari grand design reformasi birokrasi yang komponennya bukan hanya meliputi struktur tata aturan hukum tetapi juga kultur birokrasi, penegakan hukum (law enforcement) dan kemauan politik para pemimpin dan penyelenggara pelayanan publik.

Aturan dalam UU Pelayanan Publik yang baru disahkan memberikan optimisme bagi kita. Paling kurang UU ini memberikan satu dorongan (endorsement) yang kuat dan komprehensif terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan berlaku nasional. UU ini memberikan panduan - baik bagi penyelenggara pelayanan publik maupun bagi masyarakat penerima pelayanan publik - tentang hak, kewajiban, etika, dan larangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

UU juga menjamin pemberian pelayanan (delivery service) yang professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebaliknya memberikan sanksi yang tegas dan terukur atas pelanggaran dan/atau penyalahgunaan pelayanan publik. Jenis-jenis sanksi berupa teguran tertulis, penurunan gaji, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dari jababatan baik dengan hormat maupun tidak hormat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Bagi instansi penyelenggara pelayanan publik bisa dikenakan sanksi pembekuan misi dan/atau izin hingga pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Sebaliknya, bagi penerima layanan terdapat ketentuan mendapatkan ganti rugi jika terdapat kerugian sebagaimana diatur dalam UU ini. Diharapkan dengan sanksi tegas diatur tersebut dapat memberikan efek jera dan dorongan untuk senantiasa memperbaiki kualitas pelayanan.

Singkat kata, UU Pelayanan Publik telah memberikan panduan dan standar pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Namun sekali lagi keluarnya UU ini baru langkah awal dari proses reformasi birokrasi pelayanan publik. Langkah selanjutnya adalah komitmen para pemimpin, aparatur negara, dan pelaksana pelayanan publik untuk melaksanakannya secara konsekuen.

Baca Selengkapnya......

PERLU PRIORITAS ANGGARAN

Anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini justru gregetan mendengar permintaan Bawaslu menambah anggaran lagi. Dia menandaskan, pihaknya tidak akan mengabulkan permintaan tambahan anggaran lagi.
“DPR sudah mengabulkan permintaan anggaran dia (Bawaslu-Red). Memang, mereka minta dana Rp. 1 triuliun, namun yang kami setujui Rp. 572 Miliar yang kita sepakati itu saja. Katanya pada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Menurut politikus PKS ini, anggaran R. 572 Miliar yang telah disetujui itu merupakan anggaran yang dianggap penting. Bawaslu harus dapat melakukan pengelolaan dana dengan baik sesuai prioritas.
“Kalau bicara cukup, dana sebesar apapun juga tidak akan cukup,” katanya.
Jazuli justru heran dengan polah anggota Bawaslu. Dia bilang di tengah kekurangan dana, anggota Bawaslu malah ramai-ramai pergi ke luar negeri.
“Seharusnya mereka lebih mementingkan dana pengawasan dan diklat, “ imbuhnya.
Dia menanyakan, kenapa dari dana Rp. 572 Miliar, kenapa yang baru terealisasi hanya 17 persen. Ini menandakan kemampuan menyerap anggaran mereka sangat rendah. “Jadi tidak usah diberikan banyak-banyak.” Tukasnya.
Dia menandaskan, banyaknya anggota Panwaslu yang belum menerima gaji, bukan karena kekurangan anggaran melainkan, hanya persoalan teknis dalam pencairan, sebut dia, Bawaslu memang masih harus melakukan koordinasi dengan Depkeu. DIT

Sumber : Rakyat Merdeka, Edisi Rabu, 1 Juli 2009, Halaman 2, Rubrik Bongkar

Baca Selengkapnya......

"Pengincar" Kursi Tangsel Merapat ke Jazuli

KONSTELASI politik memperebutkan kursi Walikota Tangsel 2010 mulai menggeliat. Bahkan, kabarnya, sejumlah orang yang berkepentingan dalam hajat Pilkada Kota Tangsel mendatang, mulai merapat ke tokoh masyarakat maupun orang yang berpengaruh di kota otonom baru itu.

Hal tersebut diakui anggota DPR RI Jazuli Juwaeni kepada Satelit News, kemarin. "Ya, memang sejumlah orang yang berkepentingan mulai sowan ke saya. Tapi yang namanya bersilaturahmi tidak ada salahnya. Silahkan saja," kata Jazuli yang terpilih kembali mewakili Banten di panggung Senayan.

Pada prinsipnya, sambung Jazuli, dia mendukung siapapun baik putra pribumi Tangsel maupun dari luar untuk maju dalam Pilkada mendatang, asalkan niatnya lurus yakni membangun Kota Tangsel. "Ada dua agenda penting yang harus diwujudkan oleh Walikota terpilih nanti yakni, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik," tambah mantan Panja Pembahasan Pembentukan UU Kota Tangsel DPR RI Ini. (Susilo)

Sumber: Harian Satelit News, Edisi 16 Juni 2009, Rubrik Kota Tangsel halaman 5

Baca Selengkapnya......

DPR: Bawaslu Jangan Nyaring di Atas, Damai di Bawah

detik.com - Agar kisruh daftar pemilih tetap di Pileg tidak terulang, DPR meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki strategi untuk mengamankan Pilpres 2009.

"Jangan sampai nyaring di atas tetapi damai di bawah. Saya ingin nyaringnya Pak Ketua sejalan dengan yang di bawah. Masih mending masuk angin daripada masuk uang. Kalau masuk uang nggak bisa dikerok, nggak bisa minum tolak angin, nggak bisa keluar uangnya. Jadi lanjutkan itu Pak," kata anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini.

Hal ini disampaikan dia saat rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Bawaslu tentang persiapan Pilpres 2009 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2009).

Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini sebelumnya menegaskan telah menindak jajaran KPU yang "masuk angin" alias nakal.

Rinciannya di tingkat KPU pusat ada 3 orang. Tingkat KPU provinsi 7 orang, tingkat kabupaten/kota 19 orang. Sedang asalnya, dari Sumsel 1 orang, Sumbar 4 orang, Lampung 5 orang, Gorontalo 1 orang, Papua 5 orang, Aceh 5 orang, dan Sulawesi Utara 5 orang.

Hidayat juga menindak jajaran pengawas pemilu yang nakal. "Kami menindak kepada aparat kami yang 'masuk angin'. Ada 39 orang aparat Bawaslu di Riau, Sumsel, Papua dan seterusnya. Kami tidak mungkin jadi lap yang bersih kalau kami tidak membersihkan diri dulu," kata Hidayat. ( aan / nrl )

Baca Selengkapnya......