Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mengatakan, komisinya mendukung agar pengelolaan dan pelayanan haji dipisah dari Kementerian Agama. Komisi VIII DPR RI juga akan mendukung hadirnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji RI.
"Ide untuk membuat badan yang terpisah dari Kementerian Agama untuk pengelolaan dan pelayanan haji layak untuk didalami dan diseriusi untuk peningkatan pelayanan kepada tamu-tamu Allah SWT," kata Jazuli melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/11).
Menurut Jazuli, pelayanan haji setiap tahun hanya terfokus pada pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan. Keempat hal tersebut selalu menjadi masalah. Ia khawatir jika Kementerian Agama tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan haji.
Anggota Tim Pengawas Haji RI itu menyebutkan, dari pantauannya di Makkah dan Madinah, penyelenggara haji setiap tahunnya perlu diperbaiki karena masih banyak kegiatan pelayanan haji yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menyebutkan masalah pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan jamaah. Soal transportasi, rasio antara kebutuhan dan kenyataan tidak sesuai. "Ada kelompok jamaah yang tinggal di pemondokan yang jaraknya cukup jauh, tapi tidak disediakan sarana transportasi yang cukup. Ada kloter dari Medan yang sudah tinggal sepekan di Bahotmah sepekan, baru disiapkan bus. Akibatnya kekhusyu'an ibadah mereka terganggu," kata Jazuli.
Soal pemondokan, kementerian tidak menetapkan kriteria jarak antara pemondokan dengan Ka'bah atau sering disebut istilah ring. Pasalnya, ada perbedaan jarak yang ditentukan Kementerian Agama dengan Pemerintah Saudi.
"Pemerintah Saudi menetapkan ring 1 maksimal berjarak 2 km, sementara itu Kemenag 2,5 km. Ini kan cuma cari popularitas seakan ada peningkatan jamaah di ring 1. Padahal, karena standar jaraknya yang ditambah sepihak," kata Jazuli.
Soal katering, Jazuli menyesalkan penyelenggara haji masih menggunakan cara prasmanan, sehingga calon jamaah haji harus mengantre untuk menyantap makanannya. Belum lagi makanan di Madinah yang kurang memenuhi standar gizi, seperti yang pernah dijelaskan oleh salah satu dokter petugas.
“Di Arafah dan Mina, satu kloter jamah haji hanya mendapat satu tempat prasmanan. Padahal, jumlahnya 450 orang. Calon jamaah haji harus antre panjang separti di penjara. Ini tentu tidak layak buat tamu-tamu Allah diperlakukan seperti itu. Kalau Malaysia bisa pakai nasi boks, kenapa jamaah kita tidak bisa," sesal Jazuli.(Andhini)
PKS Dukung Pembentukan Badan Penyelenggara Ibadah Haji
Catatan Jazuli Soal Penyelenggaraan Haji Tahun Ini
Senayan - Meski Kementerian Agama menjadi penyelenggara haji setiap tahunnya, namun masih banyak kegiatan pelayanan haji yang harus dibenahi. Hal tersebut terlihat saat pelaksanaan haji di Mekkah dan Madinah antara lain soal pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan jamaah. Soal transportasi, rasio antara kebutuhan dan kenyataan tidak sesuai.
"Ada kelompok jemaah yang tinggal di pemondokan yang jaraknya cukup jauh tapi tidak disediakan sarana transportasi yang mencukupi. Ada kloter dari Medan yang sudah tinggal sepekan di Bahotmah, baru disiapkan bus. Akibatnya kekhusyukan ibadah mereka terganggu," ujar anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini saat melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah, Senin (7/11), waktu setempat
Dalam rilisnya yang diterima Jurnalparlemen.com Selasa (8/11), Jazuli menjelaskan, terkait pemondokan sebaiknya Kementerian Agama tidak menetapkan sepihak kriteria jarak antara pemondokan dengan Kabah atau sering disebut istilah ring. Sebab, ada perbedaan jarak yang ditentukan Kemenag dengan Pemerintah Saudi.
"Pemerintah Saudi menetapkan ring 1 maksimal berjarak 2 km, sementara itu Kemenag 2,5 km. Ini kan cuma cari popularitas seakan ada peningkatan jamaah di ring 1 padahal karena standar jaraknya yang ditambah sepihak," kata Jazuli.
Selain transportasi dan pemondokan, persoalan katering dan kesehatan jemaah juga banyak ditemukan. Jazuli menyesalkan penyelenggara Haji Kemenag RI masih menggunakan cara prasmanan sehingga calon jamaah haji harus mengantre untuk menyantap makanannya. Belum lagi makanan di Madinah yang kurang memenuhi standar gizi seperti yang pernah dijelaskan oleh salah satu dokter petugas.
"Di Arafah dan Mina, satu kloter jemaah haji hanya mendapat satu tempat prasmanan padahal jumlahnya 450 orang. Calon jamaah haji harus antre panjang seperti dipenjara. Ini tentu tidak layak buat tamu-tamu Allah diperlakukan seperti itu. Kalau Malaysia bisa pakai nasi box kenapa jemaah kita tidak bisa? Ini menandakan lemahnya Kemenag melakukan nego dengan pihak maktab," tegas politisi PKS ini.
Pelayanan haji setiap tahunnya, lanjut Jazuli, hanya terfokus pada pemondokan, transportasi, katering, dan kesehatan. Tapi justru keempat hal tersebut juga yang selalu menjadi masalah. Dirinya khawatir jika Kemenag RI memang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan haji.
"Maka ide untuk membuat badan yang terpisah dari Kemenag untuk pengelolaan dan pelayanan haji layak untuk didalami dan diseriusi untuk peningkatan playanan kepada tamu-tamu Allah SWT. Komisi VIII yang membidangi masalah haji tentunya akan mendukung hadirnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji RI," pungkas Jazuli.
Jazuli Juwaini : Rp 3,5 Triliun Dana Petani Nguap
Politik - Jumat 07 OKtober 2011 21:04
TANGERANG KAB - Calon Gubernur Banten usungan Partai keumatan, (PKS, PPP, PKNU dan PBR) KH. Jazuli Juwaini mengatakan, Rp3,5 Triliun APBD 2011 yang dianggarkan pemerintah pusat untuk membantu pengembangan petani di Banten. Ironisnya dari dana sebesar Rp3,5, triliun hanya, Rp 2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah Provinsi Banten, untuk kebutuhan petani, sementara Rp 400 miliar dinikmati oleh para pejabat dan penguasa dan sekelompok keluarga di Banten, selebihnya tidak diketahui kemana dana itu mengalir. Jelas Jazuli Juwaini dihadapan ribuan massa pendukung dan simpatisan Partai keumatan dalam kampanye perdana terbuka dilapangan PWS Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Jum’at (07/10) sore.
Jazuli Juwaini meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas aliran dana tersebut. “Itu uang rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat, bagaimana Banten mau maju dan berkembang jika pejabatnya bermental korup,” tegas Jazuli dalam orasi politiknya.
Jazuli berjanji, jika terpilih nanti pada pilgub Banten 2011 mendatang pihaknya akan segera membenahi Banten dari seluruh sektor baik infrastruktur jalan dari 800 km jalan diwilayah Banten 80% rusak parah ini segera akan benahi, begitu juga pendidikan masyarakat Banten yang jauh tertinggal dari wilayah provinsi lain. Kesejahteraan masyarakat Banten juga jauh dibawah garis kemiskinan akan menjadi prioritas utama dalam programnya. Pihaknya juga akan menata kelola pemerintahan sesuai dengan amanat rakyat.
“Sampaikan juga kepada para lurah yang tidak hadir dalam kampanye ini, kami siap menganggagarkan Rp 1 miliar untuk pembangunan kelurahan/desa diseluruh Banten, dan Rp 300 juta untuk pondok pesantren serta rumah sakit kelas 3 akan gratis,” cetusnya.
Jazuli mengingatkan kepada masyarakat pemilih untuk tidak terpancing dengan iming-iming calon yang melakukan money politic (politik uang - red) pada saat pelaksanaan pemilihan. ”Jangan sampai hanya diiming-imingi uang Rp50 ribu tapi menderita selama lima tahun,” kata Jazuli.
Dengan lapang hati pihaknya juga siap dikritisi apabila lali dalam melaksanakan tugasnya ketika ia diangkat menjadi Gubernur Banten. “Ingatkan saya apabila kelak nanti dalam melaksanakan tugas sebagai Gubernur Banten dan saya siap mempertanggungjawabkannya,” tandas ulama putra Banten asli ini. (ZIE/JNA)
Media : Bantenpost.com
Edisi : Jum'at, 7 Oktober 2011
Rubrik : Politik
Pilgub Banten, Jazuli Dinilai Kader PKS Terbaik
Mantan Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menilai Jazuli Juwaeni merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bersih dan tanpa korupsi sehingga layak menduduki jabatan Gubernur Banten periode 2012-2016. "Jazuli merupakan kader terbaik PKS, jadi wajar dan terhormat mengusunya sebagai calon gubernur Banten," kata Hidayat Nur Wahid di Tangerang, Jumat (7/10/2011).
Pernyataan itu disampaikan Hidayat dalam orsai politinya pada kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Banten Jazuli Juwaeni-Makmun Muzzaki di lapangan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Menurut dia, hal yang mendasar dalam pencalon diri Jazuli karena mayoritas warga Provinsi Banten menghendaki pemimpin yang berasal dari ulama.
Ia menegaskan, Jazuli merupakan kader yang bersih tidak melakukan tindakan korupsi selama menjadi anggota DPR RI maka mustahil dipanggil oleh aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"PKS tetap komitmen dalam pemberantasan korupsi, bila ada kader yang terlibat dipersilahkan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dan jika Jazuli terpilih akan tetap diawasi," katanya.
Mantan Presiden PKS itu juga mengatakan, jika Jazuli terpilih maka merupakan tonggak sejarah dalam pemilihan gubernur di Banten tanpa korupsi. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten akan digelar 22 Oktober 2011 diikuti tiga pasangan calon, yakni Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno serta Wahidin Halim-Irna Narulita. (Aef/At)
Media : berita8.com
Edisi : Sabtu, 8 Oktober 2011
Rubrik : Politik
antivirus, utorrent
games, utorrent
backup, utorrent
youtube downloader, utorrent
youtube converter, utorrent
wallpaper, utorrent
emule, utorrent
youtube to mp3, utorrent Baca Selengkapnya......
Akses Pendidikan Belum Merata
JAKARTA - Robohnya atap sekolah madrasah Al Ikhlas di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Senin (3/10), membuktikan bahwa akses pendidikan, sarana sekolah, belum merata dan belum menjangkau daerah terpencil sehingga memaksa masyarakat berinisiatif untuk membangun sekolah swadaya dengan dana terbatas, yang kualitas serta standar keamanan bangunannya rendah.
"Ini salah satu bukti bahwa akses pendidikan belum merata dan belum menjangkau daerah-daerah terpencil," kata anggota Komisi VIII DPR asal Dapil Banten, Jazuli Juwaini, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/10).
Atap Madrasah Diniyah Al-Ikhlas di Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, pada Senin, 3 Oktober 2010 lalu ambruk. Peristiwa ini menyebabkan satu orang siswa tewas dan 10 orang lainnya terluka serius.
Jazuli meminta pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak harus berswadaya membangun sarana dan prasarana sekolah dengan kualitas bangunan yang rendah.
Bangunan dan sarana di Madrasah Diniyah Al-Ikhlas ini dibangun dengan material kayu dan bambu yang sudah lapuk. Karena tidak mampu menahan beban genteng akhirnya ambruk. "Ini sangat membahayakan jiwa siswa dan guru-guru di sekolah tersebut," sesal Jazuli.
Sebelumnya, 12 siswa SMP Negeri I Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, menderita luka-luka akibat tertimpa atap bangunan sekolah, Kamis, 29 September 2011. Korban kebanyakan mengalami luka robek dan memar di sekujur tubuh akibat tertimpa kayu dan genting.
"Padahal bangunan tersebut baru selesai akhir tahun 2010. Dan dana pembangunannya diperoleh dari dana bantuan provinsi sekitar 100 juta rupiah," terangnya.
Serentetan peristiwa ini, dinilai Jazuli, sangat ironis. "Ada sekolah yang roboh karena tidak ada biaya dan di satu sisi ada sekolah yang roboh, padahal baru dibangun dengan dana yang cukup besar. Ini kan ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran pendidikannya," tegas politisi dari Fraksi PKS itu.
Kurang Akses
Jazuli melanjutkan anggaran pendidikan yang setiap tahun bertambah semestinya dapat disalurkan dan diserap dengan baik. Salah satu dari tiga pilar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan. Namun, ternyata itu belum terlaksana dengan baik. Masih banyak anak-anak yang tidak berkesempatan untuk sekolah dikarenakan kurangnya akses pendidikan.
"Perlu ada standar bangunan sekolah dan audit dalam pembangunannya sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran untuk pembangunan dan sarana pendidikan dapat dihindari," ujar dia.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta agar jangan menyalahkan siapa-siapa mengenai sekolah rusak ini. Pasalnya, seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat sudah diterjunkan untuk ikut membenahi fasilitas pendidikan tersebut. "Kita sama-sama Pak Menteri Agama sudah menggalakkan perbaikan sekolah umum atau keagamaan," tegas Nuh.
Pemerintah, baik itu Kemendiknas dan juga Kementerian Agama (Kemenag), masing-masing sudah melakukan perbaikan sekolah yang rusak. Tahun ini saja ada anggaran dengan total 20,4 triliun rupiah untuk memperbaikinya.
Harapannya dengan dana yang besar itu sudah tidak ada lagi sekolah rusak. Akan tetapi, jelas Mendiknas, ada 153.000 sekolah yang dibangun sejak tahun 1970-an atau yang biasa disebut sekolah inpres. "Walaupun ada dana untuk rehab besar, namun kalau sekolah itu sudah 30 tahun kan memang sudah waktunya rusak," katanya. 0 cit/P-3
Media : Koran Jakarta.com
Edisi : Senin, 10 Oktober 2011
Rubrik : Polkamnas
frostwire, utorrent
emule, utorrent
backup, utorrent Baca Selengkapnya......
Jazuli Janjikan Pendidikan Gratis
TANGERANG - Pasangan calon gubernur/wakil gubernur Jazuli Juwaini–Makmun Muzakki melaksanakan kampanye di lapangan perumahan Panca Wiratama Sakti (PWS), Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Jumat (7/10).
Kampanye dihadiri ribuan massa.
Massa yang sejak siang sudah memadati lokasi kampanye berasal dari kader dan simpatisan PKS, PKNU, PBR, dan PPP. Mereka antusias mengikuti rangkaian acara mulai dari pembukaan hingga puncak acara penyampaian visi dan misi oleh pasangan calon ini. Kampanye menghadirkan juru kampanye mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Dalam orasinya Jazuli mengatakan memiliki 9 program yang ditawarkan kepada masyarakat, dari pendidikan gratis mulai SD hingga SMA, pengobatan gratis bagi masyarakat di rumah sakit kelas 3, hingga bantuan bagi pesantren. “Jika kami terpilih, kami akan menggratiskan program pendidikan dan kesehatan, serta akan memberikan bantuan bagi pesantren yang berjasa karena telah memberikan pendidikan akhlakul karimah,” ujarnya.
Ditemui seusai kampanye, Jazuli menuturkan, akan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan uang sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat seperti pertanian. “Meskipun banyak orang yang meragukan program ini. Dengan pengalaman saya sebagai anggota DPR RI, saya yakin program ini dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, Jazuli akan memberikan santunan sebesar Rp 100 juta sampai Rp 300 juta terhadap pondok pesantren, agar para tenaga pengajar pondok pesantren tidak merasa khawatir, dan dapat memberikan pendidikan yang maksimal kepada santriawan dan santriawati. (anggy/TE/ndu)
Media : Radar Banten.com
Edisi : Sabtu, 8 Oktober 2011
Rubrik : Utama
youtube converter, utorrent
music, utorrent
emule, utorrent Baca Selengkapnya......
Jazuli Janjikan Dana Rp1 Miliar Tiap Desa
TANGERANG--MICOM: Setiap desa/kelurahan di Provinsi Banten akan mendapat bantuan Rp1 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) supaya warga dapat menikmati hasil pembangunan.
"Kami bercita-cita memberikan anggaran Rp1 miliar per desa/kelurahan, jika menang dalam pemilihan kepala daerah nanti," kata calon Gubernur Banten Jazuli Juwaeni, Jumat (7/10).
Jazuli mengatakan hal itu, dalam orasi politik pada kampanye pemilu kada Banten 2011 di Lapangan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Menurut Jazuli, saat ini waktunya Provinsi Banten dipimpin oleh ulama agar terhindar dari sikap korupsi dan tidak mementingkan kekayaan pribadi dan kelompok melainkan untuk kesejahteraan warga.
Banten, merupakan salah satu provinsi terkaya dengan pendapatan nomor lima di Indonesia, namun busung lapar dan penduduk kurang gizi masih dominan, ini memprihatinkan. Demikian juga dengan tingkat pengangguran merupakan tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, padahal puluhan ribu pabrik beroperasi di wilayah ini, hal tersebut sangat ironis.
Dia menambahkan, bila nanti terpilih maka berjanji untuk membuka lapangan pekerjaan sekitar 500 ribu pekerja usia produktif karena banyak pabrik di kawasan ini yang mampu menampung. "Kepedulian terhadap nasib para pekerja agar mereka sejahtera adalah harapan dan hak bagi setiap warga, hal tersebut tentunya dapat diwujudkan salah satunya bila pemerintah daerah tidak membiarkan rakyat menderita," kata anggota DPR dari Fraksi PKS itu.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten yang akan digelar 22 Oktober 2011 diikuti tiga pasangan calon, yakni Jazuli-Makmun Muzakki, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno serta Wahidin Halim-Irna Narulita. (Ant/OL-04)
Media : Media Indonesia.com
Edisi : Jum’at, 7 Oktober 2011
Rubrik : Humaniora
wallpaper, utorrent
limewire, utorrent
games, utorrent
limewire, utorrent
limewire, utorrent
emule, utorrent
games, utorrent
backup, utorrent
backup, utorrent
youtube converter, utorrentTANGERANG--MICOM: Setiap desa/kelurahan di Provinsi Banten akan mendapat bantuan Rp1 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) supaya warga dapat menikmati hasil pembangunan.
"Kami bercita-cita memberikan anggaran Rp1 miliar per desa/kelurahan, jika menang dalam pemilihan kepala daerah nanti," kata calon Gubernur Banten Jazuli Juwaeni, Jumat (7/10).
Jazuli mengatakan hal itu, dalam orasi politik pada kampanye pemilu kada Banten 2011 di Lapangan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Menurut Jazuli, saat ini waktunya Provinsi Banten dipimpin oleh ulama agar terhindar dari sikap korupsi dan tidak mementingkan kekayaan pribadi dan kelompok melainkan untuk kesejahteraan warga.
Banten, merupakan salah satu provinsi terkaya dengan pendapatan nomor lima di Indonesia, namun busung lapar dan penduduk kurang gizi masih dominan, ini memprihatinkan. Demikian juga dengan tingkat pengangguran merupakan tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, padahal puluhan ribu pabrik beroperasi di wilayah ini, hal tersebut sangat ironis.
Dia menambahkan, bila nanti terpilih maka berjanji untuk membuka lapangan pekerjaan sekitar 500 ribu pekerja usia produktif karena banyak pabrik di kawasan ini yang mampu menampung. "Kepedulian terhadap nasib para pekerja agar mereka sejahtera adalah harapan dan hak bagi setiap warga, hal tersebut tentunya dapat diwujudkan salah satunya bila pemerintah daerah tidak membiarkan rakyat menderita," kata anggota DPR dari Fraksi PKS itu.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten yang akan digelar 22 Oktober 2011 diikuti tiga pasangan calon, yakni Jazuli-Makmun Muzakki, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno serta Wahidin Halim-Irna Narulita. (Ant/OL-04)
limewire, utorrent
youtube downloader, utorrent
emule, utorrentTANGERANG--MICOM: Setiap desa/kelurahan di Provinsi Banten akan mendapat bantuan Rp1 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) supaya warga dapat menikmati hasil pembangunan.
"Kami bercita-cita memberikan anggaran Rp1 miliar per desa/kelurahan, jika menang dalam pemilihan kepala daerah nanti," kata calon Gubernur Banten Jazuli Juwaeni, Jumat (7/10).
Jazuli mengatakan hal itu, dalam orasi politik pada kampanye pemilu kada Banten 2011 di Lapangan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Menurut Jazuli, saat ini waktunya Provinsi Banten dipimpin oleh ulama agar terhindar dari sikap korupsi dan tidak mementingkan kekayaan pribadi dan kelompok melainkan untuk kesejahteraan warga.
Banten, merupakan salah satu provinsi terkaya dengan pendapatan nomor lima di Indonesia, namun busung lapar dan penduduk kurang gizi masih dominan, ini memprihatinkan. Demikian juga dengan tingkat pengangguran merupakan tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, padahal puluhan ribu pabrik beroperasi di wilayah ini, hal tersebut sangat ironis.
Dia menambahkan, bila nanti terpilih maka berjanji untuk membuka lapangan pekerjaan sekitar 500 ribu pekerja usia produktif karena banyak pabrik di kawasan ini yang mampu menampung. "Kepedulian terhadap nasib para pekerja agar mereka sejahtera adalah harapan dan hak bagi setiap warga, hal tersebut tentunya dapat diwujudkan salah satunya bila pemerintah daerah tidak membiarkan rakyat menderita," kata anggota DPR dari Fraksi PKS itu.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten yang akan digelar 22 Oktober 2011 diikuti tiga pasangan calon, yakni Jazuli-Makmun Muzakki, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno serta Wahidin Halim-Irna Narulita. (Ant/OL-04)
isohunt, utorrent
emule, utorrent
antivirus, utorrent
emule, utorrentTANGERANG--MICOM: Setiap desa/kelurahan di Provinsi Banten akan mendapat bantuan Rp1 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) supaya warga dapat menikmati hasil pembangunan.
"Kami bercita-cita memberikan anggaran Rp1 miliar per desa/kelurahan, jika menang dalam pemilihan kepala daerah nanti," kata calon Gubernur Banten Jazuli Juwaeni, Jumat (7/10).
Jazuli mengatakan hal itu, dalam orasi politik pada kampanye pemilu kada Banten 2011 di Lapangan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Menurut Jazuli, saat ini waktunya Provinsi Banten dipimpin oleh ulama agar terhindar dari sikap korupsi dan tidak mementingkan kekayaan pribadi dan kelompok melainkan untuk kesejahteraan warga.
Banten, merupakan salah satu provinsi terkaya dengan pendapatan nomor lima di Indonesia, namun busung lapar dan penduduk kurang gizi masih dominan, ini memprihatinkan. Demikian juga dengan tingkat pengangguran merupakan tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, padahal puluhan ribu pabrik beroperasi di wilayah ini, hal tersebut sangat ironis.
Dia menambahkan, bila nanti terpilih maka berjanji untuk membuka lapangan pekerjaan sekitar 500 ribu pekerja usia produktif karena banyak pabrik di kawasan ini yang mampu menampung. "Kepedulian terhadap nasib para pekerja agar mereka sejahtera adalah harapan dan hak bagi setiap warga, hal tersebut tentunya dapat diwujudkan salah satunya bila pemerintah daerah tidak membiarkan rakyat menderita," kata anggota DPR dari Fraksi PKS itu.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten yang akan digelar 22 Oktober 2011 diikuti tiga pasangan calon, yakni Jazuli-Makmun Muzakki, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno serta Wahidin Halim-Irna Narulita. (Ant/OL-04)
backup, utorrent
games, utorrent
music, utorrentTANGERANG--MICOM: Setiap desa/kelurahan di Provinsi Banten akan mendapat bantuan Rp1 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) supaya warga dapat menikmati hasil pembangunan.
"Kami bercita-cita memberikan anggaran Rp1 miliar per desa/kelurahan, jika menang dalam pemilihan kepala daerah nanti," kata calon Gubernur Banten Jazuli Juwaeni, Jumat (7/10).
Jazuli mengatakan hal itu, dalam orasi politik pada kampanye pemilu kada Banten 2011 di Lapangan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Menurut Jazuli, saat ini waktunya Provinsi Banten dipimpin oleh ulama agar terhindar dari sikap korupsi dan tidak mementingkan kekayaan pribadi dan kelompok melainkan untuk kesejahteraan warga.
Banten, merupakan salah satu provinsi terkaya dengan pendapatan nomor lima di Indonesia, namun busung lapar dan penduduk kurang gizi masih dominan, ini memprihatinkan. Demikian juga dengan tingkat pengangguran merupakan tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, padahal puluhan ribu pabrik beroperasi di wilayah ini, hal tersebut sangat ironis.
Dia menambahkan, bila nanti terpilih maka berjanji untuk membuka lapangan pekerjaan sekitar 500 ribu pekerja usia produktif karena banyak pabrik di kawasan ini yang mampu menampung. "Kepedulian terhadap nasib para pekerja agar mereka sejahtera adalah harapan dan hak bagi setiap warga, hal tersebut tentunya dapat diwujudkan salah satunya bila pemerintah daerah tidak membiarkan rakyat menderita," kata anggota DPR dari Fraksi PKS itu.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten yang akan digelar 22 Oktober 2011 diikuti tiga pasangan calon, yakni Jazuli-Makmun Muzakki, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno serta Wahidin Halim-Irna Narulita. (Ant/OL-04)
isohunt, utorrent
wallpaper, utorrent
backup, utorrent
games, utorrent
youtube converter, utorrent
frostwire, utorrent
youtube downloader, utorrent
youtube converter, utorrent
wallpaper, utorrent
antivirus, utorrent
music, utorrent
antivirus, utorrent
antivirus, utorrent
antivirus, utorrent
antivirus, utorrent
games, utorrent
antivirus, utorrent
frostwire, utorrent
antivirus, utorrent Baca Selengkapnya......
Jazuli Juwaini ; Jabatan Itu Amanah, Bukan Aji Mumpung
Lapsus - Kamis 29 September 2011 15:46
JAKARTA - Beragam kasus korupsi yang menjerat para politisi serta pejabat publik belakangan ini ibarat pusaran angin puting beliung yang telah menelan banyak korban, serta mengancam karier politik banyak pihak. Sebagai bukti, salah satu alasan di balik semakin gencarnya tuntutan masyarakat agar pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera melakukan resufle kabinet tak lepas dari soal korupsi. Presiden diharapkan mengganti para menteri yang namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi dengan figur-figur lain yang bersih, memiliki integritas dan kapabilitas di bidangnya, serta tract record-nya positif.
Diruang kerjanya yang bersih dan jauh dari kesan mewah, Jazuli Juwaini, salah satu kader PKS anggota DPR RI yang dikenal bersahaja, santun, dan rendah hati, dengan ramah bersedia memberikan komentar atas isu-isu populer yang menghangatkan atmosfer politik Indonesia akhir-akhir ini.
Ketika ditanya tentang isu korupsi yang menyeret sejumlah petinggi partai serta pejabat tinggi yang kini sedang disorot publik, pria berjanggut tipis yang mencalonkan diri sebagai kandidat Gubernur Banten ini memberikan jawaban yang sangat filosofis.
Menurutnya, akar masalah terletak pada mentalitas seseorang dalam memandang jabatan. “Orang yang memandang jabatan sebagai peluang dan kesempatan, memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menyalahgunakan jabatannya. Sebab, mereka menganggap jabatan sebagai alat yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.
Sementara itu, cetus Jazuli, orang yang memandang jabatan sebagai amanah pasti bersikap hati-hati. Karena mereka meyakini bahwa amanah pasti akan dimintai pertanggungan jawabnya, di dunia dan di akhirat. Di dunia, bertanggung jawab kepada sang pemberi amanah, yaitu rakyat. Sedangkan di akhirat bertanggung jawab kepada Allah swtt,” tegasnya.
Perbedaan cara pandang ini, terang Jazuli, sangat menarik untuk dicermati karena menghasilkan sikap, perilaku, serta kebijakan yang berbeda secara simetris. “Jelasnya begini, orang yang menganggap jabatan sebagai anugerah, memiliki kecenderungan untuk bersikap ingin dihormati, diperhatikan, dan diutamakan. Senang dipuji, disanjung, dan dielu-elukan. Sementara, kebijakan yang dia putuskan berorientasi untuk kebaikan diri dan kelompoknya saja,” jelasnya
Menurut kandidat yang diusung koalisi paratai keumatan (PKS, PPP, PBR, dan PKNU ), pejabat yang bermental seperti ini biasanya lebih mengutamakan dirinya sendiri dibanding dengan masyarakat banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya. “Mereka takkan sungkan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan diri dan keluarganya. Mereka juga tidak merasa risih jika pola hidupnya sangat kontras dengan masyarakat di sekitarnya,” tuturnya
Berbanding terbalik dengan orang-orang yang menganggap jabatan sebagai amanah, lanjut Jazuli, mereka biasanya bersikap dan memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat yang sangat peka terhadap realitas di sekitarnya. Berempati dan bersimpati ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan, serta memberikan selamat dan semangat ketika masyarakat sedang menikmati kemakmuran. Setiap kebijakan yang mereka putuskan, selalu berorientasi untuk kepentingan masyarakat luas.
“Dalam benak mereka, sedikit pun tidak ada hasrat untuk mengambil keuntungan dari jabatan yang sedang diemban, dan tidak memperkaya diri sendiri. Dalam kamus hidup mereka, tidak ada kata Aji Mumpung. Yang ada hanyalah tekad untuk memberikan kemampuan terbaik dalam menyejahterakan masyarakat,” paparnya.
Berangkat dari kenyataan ini, kandidat yang menggandeng H. Makmum Muzakki sebagai calon wakil gubernur Banten, mengajak semua pejabat publik baik yang berada di lembaga legislatif aksekutif, ataupun yudikatif untuk memandang jabatan dengan benar, agar tidak tersandung aral politik yang terbukti efektif dalam membunuh karakter serta mengakhiri karier politik seseorang.
Menurutnya, pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik telah memperlihatkan betapa banyak para pejabat atau mantan pejabat yang tersandung masalah korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Sehingga, mereka terpaksa harus menutup episode karier lebih awal. Atau, harus rela meringkuk di penjara demi mempertanggungjawabkan ulahnya di masa-masa yang lalu.
“Saya yakin, petaka seperti itu takkan terjadi jika mereka menggunakan kaca mata yang benar dalam memandang jabatan,” paparnya.
Politisi yang juga kyai ini juga menatakan, cara pandang yang benar terhadap jabatan akan membuat seseorang lebih tenang, serta tidak merasa berat dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena orang yang menganggap jabatan sebagai amanah takkan pernah dihantui rasa takut akan kehilangan jabatannya.
Mereka, tambah Jazuli, selalu siap untuk kehilangan jabatan tersebut dalam situasi dan kondisi apapun.dan takkan ada rasa kecewa saat jabatan yang ia pangku harus diserahkan kepada orang lain. Dengan demikian, ia pasti terhindar dari penyakit post power syndrome yang sangat potensial menggerogoti kesehatan.
“Pada saat yang sama, ia takkan pernah marasa terbebani ketika menjalankan tugas-tugasnya sebagai pejabat. Semua tugas dan kewajiban akan ia laksanakan sebaik mungkin dan dengan sepenuh hati, tidak sembarangan apalagi asal-asalan,” pungkasnya. (JNA/TRYZIE)
Media : Bantenpost.com
Edisi : Kamis, 29 September 2011
Rubrik : Lapsus
frostwire, utorrent
backup, utorrent
games, utorrent Baca Selengkapnya......
Jazuli ; Pariwisata Banten Potret Kelam Masa Lalu
Politik - Kamis 06 OKtober 2011 16:09
TANGSEL – Diusianya yang ke 11 Banten tak ada perubahan yang signifikan. Ketertinggalan, Kemiskinan dan kebodohan masih melekat kuat pada wajah Banten. Padahal sejatinya Propinsi Banten banyak memiliki potensi yang perlu digali dan dikembangkan. Sayangnya sumberdaya manusia masyarakatnya tidak mendukung untuk menggali potensi yang ada. Sementara para penguasa hanya berasyik masyuk dengan ruang lingkupnya sendiri dan abai terhadap masyarakatnya.
Contoh yang bisa dilihat secara kasat mata, Banten adalah propinsi yang memiliki objek wisata yang sangat beragam dan menarik, tidak kalah jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di pulau Jawa. Sayangnya, sampai saat ini, sektor pariwisata belum mendapatkan perhatian serius shingga belum bisa memberikan sumbangan yang signifikan bagi pendapatan daerah, dan belum bisa diandalkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kalau sektor pariwisata digarap dengan baik, saya yakin, bukan hanya pendapatan daerah yang bertambah, tapi juga kesejahteraan masyarakat akan membaik,” terang anggota DPR-RI asal PKS yang juga Calon Gubernur Banten, Jazuli Juwaini.
Saat membahas dunia pariwisata, cetusnya, jangan pola fikir terkotak pada panorama keindahan alam semata. Dunia pariwisata tidak sesempit itu. Objek wisata bukan hanya gunung tinggi yang menantang untuk didaki, pantai indah yang menarik untuk dikunjungi, atau bentangan lukisan alam yang memanjakan mata. “Jika hanya ini yang kita bahas, berarti kita telah melalaikan potensi pariwisata yang lain,” imbuhnya.
Di samping wisata alam, ayah dari empat anak ini menyadari potensi wisata budaya yang tersimpan di balik kesenian daerah Banten yang sangat beragam, seperti seni tari, seni pencak silat, seni musik, seni batik, dan beragam seni lainnya.
Warisan budaya leluhur ini harus dilestarikan agar tidak punah. Jazuli mengingatkan, karena dengan strategi promosi yang baik, dirinya yakin bisa mendatangkan keuntungan materi. “Debus misalnya, seni bela diri khas Banten ini tidak hanya populer di kalangan masyarakat Indonesia saja, tapi juga sudah terkenal sampai ke mancanegara. Pertengahan tahun lalu misalnya, ketika KBRI di Paris menggelar festival Indonesia, ribuan warga Perancis dibuat terpana dengan atraksi debus yang dimainkan oleh para seniman silat Banten,” kenangnya.
Potensi wisata lain yang masih terpendam dan menunggu untuk diberdayakan adalah wisata kuliner. Menurut Jazuli, sampai saat ini, orang masih banyak yang belum tahu masakan khas Banten. “Saya heran, mengapa masakan khas Banten tidak sepopuler masakan khas daerah lain. Padahal jika yang dijadikan tolok ukur adalah rasa, saya yakin masakan khas Banten tidak kalah enak dengan masakan khas daerah lain. Semua orang tahu nasi uduk khas Jakarta, sate Madura khas Jawa Timur, rendang khas Padang, atau gudeg khas Jogya. Semua masakan itu bisa ditemui dengan mudah di seluruh penjuru propinsi Banten. Tapi siapa yang tahu nasi sum-sum khas Banten? Saya bahkan tidak yakin, anak-anak muda yang lahir dan tumbuh besar di Banten tahu bahwa propinsi yang mereka banggakan ini memiliki wisata kuliner yang benama nasi sum-sum,” katanya.
Ketika secara spesifik ditanya tentang ragam objek wisata yang sangat menarik di Banten, Jazuli menjawab, “Banyak sekali. Untuk wisata religius, kita punya masjid agung Banten yang sangat legendaris. Untuk wisata alam, kita punya taman Taman Nasional Ujung Kulon yang sudah ditetapkan sebagai world heritage site oleh UNESCO. Kita juga punya Gunung Krakatau di selat Sunda. Untuk para penikmat pantai, kita memiliki Anyer, Caritam Tanjung lesung, dan masih banyak yang lagi. Sedangkan bagi para penggila adrenalin, kita punya Pantai Sawarna yang ombaknya sangat bersahabat bagi para peselancar. Dan yang tak kalah penting, kita masih punya komunitas unik yang sampai saat ini masih setia memegang teguh tradisi leluhur, yaitu masyarakat Baduy. Orang yang pernah berkunjung ke masyarakat Baduy di Lebak, pasti heran dan terkesima melihat kehidupan warga Baduy Luar atau Baduy Dalam,” terangnya panjang lebar.
“Sayang, semua potensi wisata ini masih kurang populer di telinga wisatawan lokal maupun mancanegara. Sehingga pengunjungnya tidak sebanyak objek wisata yang ada di propinsi-propinsi lain,” pungkasnya. (JNA/TRYZIE)
Media : Bantenpost.com
Edisi : Kamis, 6 Oktober 2011
Rubrik : Politik
music, utorrent
backup, utorrent
music, utorrent Baca Selengkapnya......
Pengamat Media ; Jazuli Lebih Visioner dari Kandidat Lainnya
Politik - Selasa 04 OKtober 2011 17:01
TANGSEL - Seiring dengan waktu pemilihan Gubernur Banten semakin mendekat hanya hitungan hari. Nampaknya atmosfer politik di Banten-pun semakin memanas. Para kader partai sudah merapatkan barisan untuk memenangkan calon yang diusungnya. Beragam usaha untuk menaikkan citra calon sudah dilakukan kendati masih terkesan malu-malu dan terselubung.
Dari ketiga pasangan calon yang akan muncul keluar untuk menjadi orang nomor satu di Banten. Yang layak dan pantas memiliki misi - visi kuat dan jelas untuk memimpin propinsi termuda di Pulau Jawa ini.
Sementara pengamatan Direktur Banten Media Monitoring (BMM), Muhammad Farid, dari ketiga pasangan calon yang layak dan pantas memimpin Banten menurutnya, pasangan usungan partai keumatan JAMU (Jazuli – Zakki). Farid menilai pasangan JAMU memiliki visi yang jelas dan tegas tentang masa depan Banten.
“Kami melihat JJ sanga respon terhadap berbagai persoalan yang muncul di Banten, kami menilai bahwa Jazuli memiliki visi yang jelas dan cepat, jika dibandingkan dengan dua calon rivalnya (Atut-Rano, WH-Irna),” tegasnya.
Selain itu, ditinjau dari segi kapabilitas, cetus Farid, Jazuli bisa dikatakan sudah sangat matang dalam dunia politik. Pengalamannya sebagai anggota DPR-RI bisa menjadi modal berharga. Farid juga menilai bahwa sejauh ini Jazuli tetapt fokus pada program-programnya dan tidak tergoda untuk menanggapi isu politik yang menurutnya tidak penting. Ini nilai lebih Jazuli.
Dijelaskan Farid, Jazuli Juwaini adalah figur yang paling visioner. Ia memiliki konsep pembangunan yang jelas di setiap sektor, baik sektor pendidikan, ekonomi, budaya, dan sektor-sektor vital yang lain.
“Inilah dimensi krusial yang harus dimiliki oleh pemimpin. Jika pemimpin suatu wilayah visioner, maka, peluang wilayah tersebut untuk maju sangat terbuka lebar. Dan itu dimiliki JJ,” tegasnya.
Jazuli menurut Farid memiliki konsep yang sangat kreatif, spesifik, dan logis untuk dituangkan ke dalam ranah praktis. Ia berbeda dengan para calon lain yang lebih banyak berkutat dengan aspek teoritis. Sehingga, konsep-konsepnya sangat sulit untuk diterjemahkan ke dalam bentuk nyata.
Dalam bidang ekonomi misalnya, road map Jazuli sangat jelas berpihak kepada rakyat miskin, “Ketika pakar yang lain menyodorkan razia sebagai solusi untuk menekan angka urbanisasi, Jazuli justru sebaliknya. Ia mengatakan bahwa cara yang paling tepat adalah memeratakan pembangunan. Memperluas jangkauan pembangunan hingga mencapai pedesaan,” cetus Farizd.
Farizd mengungkapkan, arus urbanisasi terjadi karena masyarakat desa melihat pembangunan terpusat di wilayah kota. Akibatnya, kota memiliki magnet yang kuat untuk menarik minat masyarakat desa. Sementara di sisi lain, desa kehilangan daya tariknya dan dianggap tidak memiliki prospek ekonomi yang cerah di masa depan. Justru fenomena seperti ini menjadi prhatian besar bagi JJ.
Bukti kongkrit atas hal ini adalah, Cetus Farizd, meskipun saat ini sudah memiliki kedudukan politik yang tinggi sebagai wakli rakyat, beliau tidak melulu aktif mengomentari isu-isu yang bersifat makro. Akan tetapi, beliau juga sangat serius dalam menanggapi dan menyikapi isu-isu yang bersikap mikro. Khususnya jika isu-isu tersebut berkaitan dengan masalah rakyat kecil, Jazuli cepat tanggap dan cepat meresponnya,” tukasnya. (JNA/TRYZIE)
Media : bantenpost.com
Edisi : Selasa, 4 Oktober 2011
Rubrik : Politik
games, utorrent
music, utorrent
antivirus, utorrent Baca Selengkapnya......
Mendiknas:Jangan Saling Menyalahkan Bila Ada Sekolah Ambruk
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta, agar jangan menyalahkan siapa-siapa mengenai ambruknya Atap Madrasah Diniyah Al-Ikhlas di Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Lebak Banten pada 3 Oktober lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan satu orang siswa tewas dan 10 orang lainnya terluka serius.
Seluruh pihak baik pemerintah daerah, pusat dan masyarakat sudah diterjunkan untuk ikut membenahi fasilitas pendidikan tersebut. "Kita sama-sama pak menteri agama sudah menggalakkan perbaikan sekolah umum atau keagamaan," ujar Nuh, yang dihubungi wartawan, Selasa (4/10).
Pemerintah baik itu Kemendiknas dan juga Kementerian Agama (Kemenag) masing-masing sudah melakukan perbaikan sekolah yang rusak. Tahun ini saja ada anggaran dengan total Rp 20,4 triliun rupiah untuk memperbaikinya.
Harapannya dengan dana yang besar itu sudah tidak ada lagi sekolah rusak. Akan tetapi, jelas mendiknas, ada 153.000 sekolah yang dibangun sejak tahun 1970-an atau yang biasa disebut sekolah inpres. "Walaupun ada dana untuk rehab besar namun kalau sekolah itu sudah 30 tahun kan memang sudah waktunya rusak," katanya.
Anggota DPR Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan robohnya atap sekolah madrasah Al Ikhlas membuktikan akses pendidikan belum merata dan belum menjangkau daerah terpencil. "Akibatnya masyarakat berinisiatif untuk membangun sekolah swadaya dengan dana terbatas, yang kualitas serta standar keamanan bangunannya rendah," kata Jazuli dalam pernyataannya Selasa (4/10).
Jazuli meminta pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak harus berswadaya membangun sarana dan prasarana sekolah dengan kualitas bangunan yang rendah.
Bangunan dan sarana di Madrasah Diniyah Al-Ikhlas ini dibangun dengan material kayu dan bambu yang sudah lapuk. Karena tidak mampu menahan beban genteng akhirnya ambruk. "Ini sangat membahayakan jiwa siswa dan guru-guru di sekolah tersebut,” kata Jazuli.
Sebelumnya, sebanyak 12 siswa SMP Negeri I Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten menderita luka-luka akibat tertimpa atap bangunan sekolah, Kamis, 29 September 2011. Korban kebanyakan mengalami luka robek dan memar di sekujur tubuh akibat tertimpa kayu dan genting. "Padahal bangunan tersebut baru selesai akhir tahun 2010. Dan dana pembangunannya diperoleh dari dana bantuan provinsi sekitar 100 juta," katanya.
Serentetan peristiwa ini dinilai Jazuli sangat ironis. "Ada sekolah yang rubuh karena tidak ada biaya dan di satu sisi ada sekolah yang rubuh padahal baru dibangun dengan dana yang cukup besar. Ini kan ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran pendidikannya," tegas Politisi dari Fraksi PKS itu.
Jazuli melanjutkan, anggaran pendidikan yang setiap tahun bertambah semestinya dapat disalurkan dan diserap dengan baik. Salah satu dari tiga pilar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan.
Namun ternyata itu belum terlaksana dengan baik. Masih banyak anak-anak yang tidak berkesempatan untuk sekolah dikarenakan kurangnya akses pendidikan. “Perlu ada standar bangunan sekolah dan audit dalam pembangunannya. Sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran untuk pembangunan dan sarana pendidikan dapat dihindari,” ujarnya.
Redaktur: taufik rachman
Reporter: Fernan Rahadi
Media : Republika.co.id
Edisi : Rabu 05 Oktober 2011
Rubrik : Pendidikan
isohunt, utorrent
youtube to mp3, utorrent
isohunt, utorrent Baca Selengkapnya......
Anggota DPR Prihatin Atas Insiden Madrasah Roboh di Banten
Jakarta - Anggota DPR Komisi VII Jazuli Juwaini prihatin dengan insiden robohnya madrasah di Banten yang mengakibatkan meninggalnya seorang siswa. Jazuli menilai, seharusnya pemerintah daerah Banten bisa mencegah terjadinya peristiwa itu dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.
"Ini salah satu bukti bahwa akses pendidikan belum merata dan belum menjangkau daerah-daerah terpencil. Karena fasilitas dari pemerintah minim maka masyarakat berinisiatif membangun sekolah secara swadaya dengan dana yang sangat terbatas," kata politikus PKS asal Dapil Banten itu melalui surat elektronik, Selasa (4/10/2011).
Jazuli melanjutkan, anggaran pendidikan yang setiap tahun bertambah semestinya dapat disalurkan dan diserap dengan baik. Salah satu dari tiga pilar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan.
"Namun ternyata itu belum terlaksana dengan baik. Masih banyak anak-anak yang tidak berkesempatan untuk sekolah dikarenakan kurangnya akses pendidikan," terangnya.
Peristiwa ambruknya gedung sekolah pun pernah terjadi pada September 2011 lalu di SMP Negeri I Labuan, Pandeglang. Belasan siswa mengalami luka-luka.
"Perlu ada standar bangunan sekolah dan audit dalam pembangunannya. Sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran untuk pembangunan dan sarana pendidikan dapat dihindari," tutur Jazuli.
(ndr/vit)
Media : detik.com
Edisi : Rabu 05 Oktober 2011
Rubrik : Berita
limewire, utorrent
music, utorrent
games, utorrent
music, utorrent
youtube to mp3, utorrent
antivirus, utorrent
wallpaper, utorrent
youtube downloader, utorrent
isohunt, utorrent
games, utorrent
frostwire, utorrent
backup, utorrent
isohunt, utorrent
isohunt, utorrent
youtube converter, utorrent
backup, utorrent
isohunt, utorrent
frostwire, utorrent
youtube downloader, utorrent
frostwire, utorrent
games, utorrent
emule, utorrent
youtube to mp3, utorrent
antivirus, utorrent
youtube converter, utorrent
games, utorrent
games, utorrent
emule, utorrent
music, utorrent
frostwire, utorrent
youtube downloader, utorrent
limewire, utorrent
frostwire, utorrent
emule, utorrent
antivirus, utorrent
music, utorrent
limewire, utorrent
youtube to mp3, utorrent
frostwire, utorrent
youtube downloader, utorrent
youtube downloader, utorrent
backup, utorrent Baca Selengkapnya......
Jaminan Kualitas Pelayanan Publik
Oleh: Jazuli Juwaini, MA
Anggota Komisi II DPR RI dari FPKS
Anggota Panja RUU Pelayanan Publik
Rapat Paripurna DPR RI (Selasa, 23/6) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelayanan Publik menjadi Undang-Undang (UU). Dari sejumlah UU yang telah disahkan oleh DPR RI periode 2004-2009 mungkin inilah UU yang benar-benar bersentuhan langsung dengan hajat hidup rakyat banyak karena berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Hadirnya negara dengan segala instrumennya pada prinsipnya adalah untuk melayani warganya karena negara dibangun di atas kesepakatan (kontrak) warga negara untuk mengatur hajat hidup bersama berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan.
Namun sayangnya, realitas pelayanan publik yang dilakukan birokrasi dan korporasi penyelenggara pelayanan publik masih jauh panggang dari api. Rendahnya kualitas pelayanan publik, mengakibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost economy) untuk pelayanan publik. Ketidakpastian (uncertainty) waktu, dan ketidakpastian biaya membuat masyarakat malas dan jengkel berhubungan dengan birokrasi.
Hasil Riset lembaga The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) masih menempatkan Indonesia, disusul Thailand, sebagai negara terkorup di Asia. Indonesia mendapatkan skor 8,32, dari skor terburuk 10. Sementara Thailand memperoleh skor 7,63, disusul Kamboja dengan skor 7,25, India 7,21 and Vietnam 7,11.
Sedangkan Filipina yang menjadi negara terkorup tahun 2008 mendapatkan skor 7,0, atau menempati rangking enam sebagai negara terkorup di Asia. Sementara Singapura (1,07) , Hongkong (1,89), dan Australia (2,4) menempati tiga besar negara terbersih, meskipun ada dugaan kecurangan sektor privat. Sementara Amerika Serikat menempati urutan keempat dengan skor 2,89. Nyatanya korupsi di sektor publik dan sektor privat masih tinggi di Indonesia. Fakta ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya reformasi birokrasi di Indonesia.
Buruknya kinerja birokrasi pemerintahan di Indonesia menjadi penentu rendahnya minat masyarakat maupun perusahaan untuk melakukan investasi. Investasi yang rendah akan berdampak pada rendahnya lapangan kerja, banyaknya pengangguran dan tidak menutup kemungkinan berdampak pula pada tingkat kriminalitas yang tinggi di daerah.
Berkaca pada realitas tersebut, dibutuhkan upaya struktural untuk mereformasi birokrasi melalui perbaikan birokrasi di lini terdepan: lini pelayanan publik. Malpraktek birokrasi pelayanan publik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Birokrasi harus memiliki mind-set (pola pikir) dan culture-set (budaya kerja) yang produktif, efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel serta responsif dalam memberikan pelayanan publik. Dan, inilah alasan utama (raison d’ etre) lahirnya UU Pelayanan Publik.
Langkah Awal
Salama ini produk kebijakan di sektor pelayanan publik masih berada pada tingkat keputusan menteri, belum menjadi undang-undang. Padahal idealnya, pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah terhadap rakyat maka sudah seharusnya diurus secara serius dan bertanggung jawab. Pelayanan publik berikut standar pelaksanaannya hanya dipayungi oleh Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 yang operasionalnya diserahkan kepada departemen, lembaga pemerintahan, serta pemerintah daerah.
Persoalannya masing-masing departemen/lembaga dan pemda belum memiliki kesadaran dan komitmen (good will dan political will) kolektif yang ‘memaksa’ mereka untuk memberikan layanan yang terbaik. Selain itu belum ada instrumen reward and punishment yang kuat serta memberikan efek jera.
Akibatnya, secara umum pelayanan publik di Indonesia belum menampakkan perbaikan yang berarti. Memang ada beberapa contoh baik (best practice) dalam pelayanan publik dari sejumlah daerah seperti Kota Sragen, Kabupaten Jembrana, atau Kota Tarakan, namun jumlahnya tidak seberapa dibanding contoh buruk (bad practice) birokrasi pelayanan kita.
UU Pelayanan Publik hadir untuk mengisi celah kekosongan aturan hukum yang bersifat nasional dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen kolektif yang kuat, sistemik, dan komprehensif. Namun demikian, UU ini barulah langkah awal dari grand design reformasi birokrasi yang komponennya bukan hanya meliputi struktur tata aturan hukum tetapi juga kultur birokrasi, penegakan hukum (law enforcement) dan kemauan politik para pemimpin dan penyelenggara pelayanan publik.
Aturan dalam UU Pelayanan Publik yang baru disahkan memberikan optimisme bagi kita. Paling kurang UU ini memberikan satu dorongan (endorsement) yang kuat dan komprehensif terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan berlaku nasional. UU ini memberikan panduan - baik bagi penyelenggara pelayanan publik maupun bagi masyarakat penerima pelayanan publik - tentang hak, kewajiban, etika, dan larangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
UU juga menjamin pemberian pelayanan (delivery service) yang professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebaliknya memberikan sanksi yang tegas dan terukur atas pelanggaran dan/atau penyalahgunaan pelayanan publik. Jenis-jenis sanksi berupa teguran tertulis, penurunan gaji, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dari jababatan baik dengan hormat maupun tidak hormat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Bagi instansi penyelenggara pelayanan publik bisa dikenakan sanksi pembekuan misi dan/atau izin hingga pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Sebaliknya, bagi penerima layanan terdapat ketentuan mendapatkan ganti rugi jika terdapat kerugian sebagaimana diatur dalam UU ini. Diharapkan dengan sanksi tegas diatur tersebut dapat memberikan efek jera dan dorongan untuk senantiasa memperbaiki kualitas pelayanan.
Singkat kata, UU Pelayanan Publik telah memberikan panduan dan standar pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Namun sekali lagi keluarnya UU ini baru langkah awal dari proses reformasi birokrasi pelayanan publik. Langkah selanjutnya adalah komitmen para pemimpin, aparatur negara, dan pelaksana pelayanan publik untuk melaksanakannya secara konsekuen.
PERLU PRIORITAS ANGGARAN
Anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini justru gregetan mendengar permintaan Bawaslu menambah anggaran lagi. Dia menandaskan, pihaknya tidak akan mengabulkan permintaan tambahan anggaran lagi.
“DPR sudah mengabulkan permintaan anggaran dia (Bawaslu-Red). Memang, mereka minta dana Rp. 1 triuliun, namun yang kami setujui Rp. 572 Miliar yang kita sepakati itu saja. Katanya pada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Menurut politikus PKS ini, anggaran R. 572 Miliar yang telah disetujui itu merupakan anggaran yang dianggap penting. Bawaslu harus dapat melakukan pengelolaan dana dengan baik sesuai prioritas.
“Kalau bicara cukup, dana sebesar apapun juga tidak akan cukup,” katanya.
Jazuli justru heran dengan polah anggota Bawaslu. Dia bilang di tengah kekurangan dana, anggota Bawaslu malah ramai-ramai pergi ke luar negeri.
“Seharusnya mereka lebih mementingkan dana pengawasan dan diklat, “ imbuhnya.
Dia menanyakan, kenapa dari dana Rp. 572 Miliar, kenapa yang baru terealisasi hanya 17 persen. Ini menandakan kemampuan menyerap anggaran mereka sangat rendah. “Jadi tidak usah diberikan banyak-banyak.” Tukasnya.
Dia menandaskan, banyaknya anggota Panwaslu yang belum menerima gaji, bukan karena kekurangan anggaran melainkan, hanya persoalan teknis dalam pencairan, sebut dia, Bawaslu memang masih harus melakukan koordinasi dengan Depkeu. DIT
Sumber : Rakyat Merdeka, Edisi Rabu, 1 Juli 2009, Halaman 2, Rubrik Bongkar
"Pengincar" Kursi Tangsel Merapat ke Jazuli
KONSTELASI politik memperebutkan kursi Walikota Tangsel 2010 mulai menggeliat. Bahkan, kabarnya, sejumlah orang yang berkepentingan dalam hajat Pilkada Kota Tangsel mendatang, mulai merapat ke tokoh masyarakat maupun orang yang berpengaruh di kota otonom baru itu.
Hal tersebut diakui anggota DPR RI Jazuli Juwaeni kepada Satelit News, kemarin. "Ya, memang sejumlah orang yang berkepentingan mulai sowan ke saya. Tapi yang namanya bersilaturahmi tidak ada salahnya. Silahkan saja," kata Jazuli yang terpilih kembali mewakili Banten di panggung Senayan.
Pada prinsipnya, sambung Jazuli, dia mendukung siapapun baik putra pribumi Tangsel maupun dari luar untuk maju dalam Pilkada mendatang, asalkan niatnya lurus yakni membangun Kota Tangsel. "Ada dua agenda penting yang harus diwujudkan oleh Walikota terpilih nanti yakni, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik," tambah mantan Panja Pembahasan Pembentukan UU Kota Tangsel DPR RI Ini. (Susilo)
Sumber: Harian Satelit News, Edisi 16 Juni 2009, Rubrik Kota Tangsel halaman 5
DPR: Bawaslu Jangan Nyaring di Atas, Damai di Bawah
detik.com - Agar kisruh daftar pemilih tetap di Pileg tidak terulang, DPR meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki strategi untuk mengamankan Pilpres 2009.
"Jangan sampai nyaring di atas tetapi damai di bawah. Saya ingin nyaringnya Pak Ketua sejalan dengan yang di bawah. Masih mending masuk angin daripada masuk uang. Kalau masuk uang nggak bisa dikerok, nggak bisa minum tolak angin, nggak bisa keluar uangnya. Jadi lanjutkan itu Pak," kata anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini.
Hal ini disampaikan dia saat rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Bawaslu tentang persiapan Pilpres 2009 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2009).
Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini sebelumnya menegaskan telah menindak jajaran KPU yang "masuk angin" alias nakal.
Rinciannya di tingkat KPU pusat ada 3 orang. Tingkat KPU provinsi 7 orang, tingkat kabupaten/kota 19 orang. Sedang asalnya, dari Sumsel 1 orang, Sumbar 4 orang, Lampung 5 orang, Gorontalo 1 orang, Papua 5 orang, Aceh 5 orang, dan Sulawesi Utara 5 orang.
Hidayat juga menindak jajaran pengawas pemilu yang nakal. "Kami menindak kepada aparat kami yang 'masuk angin'. Ada 39 orang aparat Bawaslu di Riau, Sumsel, Papua dan seterusnya. Kami tidak mungkin jadi lap yang bersih kalau kami tidak membersihkan diri dulu," kata Hidayat. ( aan / nrl )
DPR : PEMILU 2004 LEBIH BAIK
TANGERANGNEWS-Anggota DPR Komisi II Jazuli Juwaini mengatakan, Pemilu tahun 2004 lebih baik jika dibandingkan 2009 ini. Menurut Jazuli yang juga menjadi calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pada tahun ini daftar pemilih tetap (DPT) tidak cermat jika dibandingkan tahun lalu, selain itu banyak logiktik Pemilu yang terlamat datang sampai ke TPS. Bahkan dalam penentua hari pencontrengan juga kurang cermat karena dekat dengan hari keagamaan. "Persoalan ini harus segera dibenahi, terutama untuk Pilpres yang tidak lama lagi," katanya Kamis(9/4) siang.
Persoalan DPT menurutnya, tidak terlepas dari data yang diserahkan oleh Departemen Dalam Negeri. "Kalau boleh jujur, yang protes saat ini itu jumlahnya lebih kecil, karena yang muncul itu yang mau memperjuangkan haknya. Sedangkan banyak orang yang tidak mau perduli dengan hak pilihnya," kata Jazuli seuusai mencontreng. (den)
Kampanye Terakhir PKS Kab/Kota Tangerang “Dukung PKS Untuk DPR/DPRD Bersih”
Serpong BSD, Sabtu (4/4).
Kampanye terakhir PKS Kabupaten/Kota Tangerang dipusatkan di Lapangan Cilenggang Bumi Serpong Damai (BSD) (Sabtu, 4/4) dihadiri lebih dari 60 ribu kader dan simpatisan PKS. Kampanye menghadirkan jurkamnas Ketua MPR dan Mantan Presiden PKS Dr. H. M. Hidayat Nurwahid, Presiden PKS Ir. Tifatul Sembiring, Dubes RI Untuk Arab Saudi Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Anggota DPR RI Dra. Yoyoh Yusroh dan H. Jazuli Juwaini, MA, Ketua DPW PKS Banten Irfan Mauludi, serta seluruh Caleg PKS se-Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tangerang.
Sebagaimana tema nasional kampanye PKS, kampanye PKS Banten mengangkat tema “Dukung PKS Untuk DPR/DPRD Bersih.” Menurut H. Jazuli Juwaini, MA, Anggota Komisi II DPR RI yang juga Celeg DPR Nomor Urut 2 Dapil Kab/Kota Tangerang, tema tersebut sesuai dengan karakter yang melekat pada PKS selama ini.
“Jadi ini bukan sekadar janji atau slogan kampanye, tetapi PKS telah membuktikan melalui kiprah seluruh anggota legislatif PKS di semua tingkat, tidak ada satupun yang menjadi tersangka kasus korupsi,” ungkap Jazuli.
Jazuli melanjutkan bahwa PKS mempertahankan citra bersih kadernya bukan tanpa godaan dan rintangan. “Godaannya sangat besar,” kata Jazuli. “Namun setiap Aleg PKS menyadari nilai amanah dan pentingnya menghadirkan optimisme di tengah kondisi masyarakat yang miskin keteladanan,” demikian kata Jazuli.
“Inilah yang mendorong PKS mengembalikan 2 Milyar uang gratifikasi ke KPK. Hal ini semata-mata untuk memberikan optimisme bahwa masih ada partai yang mempertahankan prinsip bersih dan antikorupsi,” lanjut Jazuli.
Lebih jauh Jazuli mengatakan bahwa pintu utama korupsi berasal dari mekanisme penganggaran di DPR. “Jika DPR bersih, saya yakin korupsi bisa ditekan. Anggaran Negara bisa optimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat” kata Jazuli. Oleh karena Jazuli berpesan agar rakyat benar-benar memilih wakil rakyat yang terbukti antikorupsi.
Soal target perolehan suara, Jazuli optimis PKS mampu melampaui perolehan suara Pemilu 2004. “Hari ini saja saya tidak menyangka massa PKS yang datang demikian banyak,” ungkapnya.
Menurut mantan cabup Tangerang ini PKS berusaha meraih target 20 persen suara sebagaimana telah dicanangkan. Menurutnya target tersebut menjadi syarat PKS mencalonkan presiden-wapres sendiri. “Dengan 20 persen sekaligus PKS ingin meperbaiki dan mereformasi DPR/DPRD,” kata Jazuli.
Pertama, PKS ingin mewujudkan DPR yang bersih, bermartabat, dan mengikis budaya korupsi yang terjadi selama ini. “Fungsi anggaran DPR sangat rentan korupsi, oleh karena itu penting menghadirkan anggota dewan yang bersih,” kata Jazuli.
“Kalau DPR bersih, maka pemerintahan akan bersih. Pembersihan harus dilakukan lewat DPR. Ibarat mengepel lantai, tidak akan bersih jika atapnya bocor sehingga kotoran turun lagi,” Jazuli menegaskan.
Kedua, dalam aspek legislasi hal ini memungkinkan PKS untuk menyusun UU yang mereformasi birokrasi dan pelayanan publik bagi rakyat.
Ketiga, dalam aspek pengawasan, PKS ingin mewujudkan pengawasan yang sesungguhnya bukan sekadar alat tawar (bargain) terhadap pemerintah. “Selama ini fungsi pengawasan lebih menonjol sebagai alat tawar terhadap kebijakan pemerintah sehingga muncul praktek kolusi dan korupsi,” ungkapnya.
Jazuli berharap target 20 persen suara bisa terpenuhi sehingga PKS mampu menghailkan perubahan dan perbaikan negeri.
HIDAYAT NUR WAHID SANGAT MUNGKIN JADI PRESIDEN
Sabtu, 04 April 2009
TANGERANGNEWS.COM-Soal adanya komentar Presiden PKS yang akan mencalonkan Hidayat Nur Wahid sebagai calon presiden bukan cawapres untuk mendampingi presiden SBY. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, sangat mungkin PKS mengajuka Hidayat Nur Wahid menjadi capres. Jika belajar dari Pilkada Jawa Barat, siapa yang sangka PKS bisa menang di sana.“Jadi tidak ada yang tidak mungkin,” ucapnya seusai berkampanye di Cilenggang, sore ini.
Selain menanggapi itu Jazuli juga mengatakan, dirinya mendukung upaya pihak kepolisian mencari penyebab jebolnya tanggul Situ Gintung. Sebab, kata dia, perlu dikaji sebenarnya siapa yang bertanggung jawab atas kepengurusan situ. Yang terjadi saat ini, kata dia, ketika terjadi masalah daerah menolak bertanggung jawab dengan alasan kepengurusan situ adalah tanggung jawab pemerintah pusat. “Padahal daerah yang mengizinkan masyarakat mendirikan bangunan. Sekarang aja saling tuding dan saling merasa benar, saya setuju pejabat daerah diperiksa,” tandasnya. (den)
Peduli Korban Bencana Situ Gintung
H. Jazuli Juwaini, MA, Anggota DPR RI FPKS Dapil Kab/Kota Tangerang sedang menyaksikan lingkungan porak-poranda akibat bencana tanggul Situ Gintung yang jebol (Jumat, 27/3). Jazuli bersama PKS langsung menginstruksikan pendirian posko bantuan sesaat setelah kejadian. Hingga berita ini diturunkan, PKS telah membentuk 4 posko bantuan yang menghimpuan bantuan berupa tenaga evakuasi, tenaga medis, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan tentu saja bahan makanan bagi para korban dan pengungsi. Baca Selengkapnya......
