Oleh: Jazuli Juwaini, MA
Anggota Komisi II DPR RI dari FPKS
Anggota Panja RUU Pelayanan Publik
Rapat Paripurna DPR RI (Selasa, 23/6) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelayanan Publik menjadi Undang-Undang (UU). Dari sejumlah UU yang telah disahkan oleh DPR RI periode 2004-2009 mungkin inilah UU yang benar-benar bersentuhan langsung dengan hajat hidup rakyat banyak karena berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Hadirnya negara dengan segala instrumennya pada prinsipnya adalah untuk melayani warganya karena negara dibangun di atas kesepakatan (kontrak) warga negara untuk mengatur hajat hidup bersama berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan.
Namun sayangnya, realitas pelayanan publik yang dilakukan birokrasi dan korporasi penyelenggara pelayanan publik masih jauh panggang dari api. Rendahnya kualitas pelayanan publik, mengakibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost economy) untuk pelayanan publik. Ketidakpastian (uncertainty) waktu, dan ketidakpastian biaya membuat masyarakat malas dan jengkel berhubungan dengan birokrasi.
Hasil Riset lembaga The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) masih menempatkan Indonesia, disusul Thailand, sebagai negara terkorup di Asia. Indonesia mendapatkan skor 8,32, dari skor terburuk 10. Sementara Thailand memperoleh skor 7,63, disusul Kamboja dengan skor 7,25, India 7,21 and Vietnam 7,11.
Sedangkan Filipina yang menjadi negara terkorup tahun 2008 mendapatkan skor 7,0, atau menempati rangking enam sebagai negara terkorup di Asia. Sementara Singapura (1,07) , Hongkong (1,89), dan Australia (2,4) menempati tiga besar negara terbersih, meskipun ada dugaan kecurangan sektor privat. Sementara Amerika Serikat menempati urutan keempat dengan skor 2,89. Nyatanya korupsi di sektor publik dan sektor privat masih tinggi di Indonesia. Fakta ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya reformasi birokrasi di Indonesia.
Buruknya kinerja birokrasi pemerintahan di Indonesia menjadi penentu rendahnya minat masyarakat maupun perusahaan untuk melakukan investasi. Investasi yang rendah akan berdampak pada rendahnya lapangan kerja, banyaknya pengangguran dan tidak menutup kemungkinan berdampak pula pada tingkat kriminalitas yang tinggi di daerah.
Berkaca pada realitas tersebut, dibutuhkan upaya struktural untuk mereformasi birokrasi melalui perbaikan birokrasi di lini terdepan: lini pelayanan publik. Malpraktek birokrasi pelayanan publik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Birokrasi harus memiliki mind-set (pola pikir) dan culture-set (budaya kerja) yang produktif, efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel serta responsif dalam memberikan pelayanan publik. Dan, inilah alasan utama (raison d’ etre) lahirnya UU Pelayanan Publik.
Langkah Awal
Salama ini produk kebijakan di sektor pelayanan publik masih berada pada tingkat keputusan menteri, belum menjadi undang-undang. Padahal idealnya, pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah terhadap rakyat maka sudah seharusnya diurus secara serius dan bertanggung jawab. Pelayanan publik berikut standar pelaksanaannya hanya dipayungi oleh Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 yang operasionalnya diserahkan kepada departemen, lembaga pemerintahan, serta pemerintah daerah.
Persoalannya masing-masing departemen/lembaga dan pemda belum memiliki kesadaran dan komitmen (good will dan political will) kolektif yang ‘memaksa’ mereka untuk memberikan layanan yang terbaik. Selain itu belum ada instrumen reward and punishment yang kuat serta memberikan efek jera.
Akibatnya, secara umum pelayanan publik di Indonesia belum menampakkan perbaikan yang berarti. Memang ada beberapa contoh baik (best practice) dalam pelayanan publik dari sejumlah daerah seperti Kota Sragen, Kabupaten Jembrana, atau Kota Tarakan, namun jumlahnya tidak seberapa dibanding contoh buruk (bad practice) birokrasi pelayanan kita.
UU Pelayanan Publik hadir untuk mengisi celah kekosongan aturan hukum yang bersifat nasional dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen kolektif yang kuat, sistemik, dan komprehensif. Namun demikian, UU ini barulah langkah awal dari grand design reformasi birokrasi yang komponennya bukan hanya meliputi struktur tata aturan hukum tetapi juga kultur birokrasi, penegakan hukum (law enforcement) dan kemauan politik para pemimpin dan penyelenggara pelayanan publik.
Aturan dalam UU Pelayanan Publik yang baru disahkan memberikan optimisme bagi kita. Paling kurang UU ini memberikan satu dorongan (endorsement) yang kuat dan komprehensif terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan berlaku nasional. UU ini memberikan panduan - baik bagi penyelenggara pelayanan publik maupun bagi masyarakat penerima pelayanan publik - tentang hak, kewajiban, etika, dan larangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
UU juga menjamin pemberian pelayanan (delivery service) yang professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebaliknya memberikan sanksi yang tegas dan terukur atas pelanggaran dan/atau penyalahgunaan pelayanan publik. Jenis-jenis sanksi berupa teguran tertulis, penurunan gaji, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dari jababatan baik dengan hormat maupun tidak hormat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Bagi instansi penyelenggara pelayanan publik bisa dikenakan sanksi pembekuan misi dan/atau izin hingga pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Sebaliknya, bagi penerima layanan terdapat ketentuan mendapatkan ganti rugi jika terdapat kerugian sebagaimana diatur dalam UU ini. Diharapkan dengan sanksi tegas diatur tersebut dapat memberikan efek jera dan dorongan untuk senantiasa memperbaiki kualitas pelayanan.
Singkat kata, UU Pelayanan Publik telah memberikan panduan dan standar pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Namun sekali lagi keluarnya UU ini baru langkah awal dari proses reformasi birokrasi pelayanan publik. Langkah selanjutnya adalah komitmen para pemimpin, aparatur negara, dan pelaksana pelayanan publik untuk melaksanakannya secara konsekuen.
Jaminan Kualitas Pelayanan Publik
PERLU PRIORITAS ANGGARAN
Anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini justru gregetan mendengar permintaan Bawaslu menambah anggaran lagi. Dia menandaskan, pihaknya tidak akan mengabulkan permintaan tambahan anggaran lagi.
“DPR sudah mengabulkan permintaan anggaran dia (Bawaslu-Red). Memang, mereka minta dana Rp. 1 triuliun, namun yang kami setujui Rp. 572 Miliar yang kita sepakati itu saja. Katanya pada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Menurut politikus PKS ini, anggaran R. 572 Miliar yang telah disetujui itu merupakan anggaran yang dianggap penting. Bawaslu harus dapat melakukan pengelolaan dana dengan baik sesuai prioritas.
“Kalau bicara cukup, dana sebesar apapun juga tidak akan cukup,” katanya.
Jazuli justru heran dengan polah anggota Bawaslu. Dia bilang di tengah kekurangan dana, anggota Bawaslu malah ramai-ramai pergi ke luar negeri.
“Seharusnya mereka lebih mementingkan dana pengawasan dan diklat, “ imbuhnya.
Dia menanyakan, kenapa dari dana Rp. 572 Miliar, kenapa yang baru terealisasi hanya 17 persen. Ini menandakan kemampuan menyerap anggaran mereka sangat rendah. “Jadi tidak usah diberikan banyak-banyak.” Tukasnya.
Dia menandaskan, banyaknya anggota Panwaslu yang belum menerima gaji, bukan karena kekurangan anggaran melainkan, hanya persoalan teknis dalam pencairan, sebut dia, Bawaslu memang masih harus melakukan koordinasi dengan Depkeu. DIT
Sumber : Rakyat Merdeka, Edisi Rabu, 1 Juli 2009, Halaman 2, Rubrik Bongkar
"Pengincar" Kursi Tangsel Merapat ke Jazuli
KONSTELASI politik memperebutkan kursi Walikota Tangsel 2010 mulai menggeliat. Bahkan, kabarnya, sejumlah orang yang berkepentingan dalam hajat Pilkada Kota Tangsel mendatang, mulai merapat ke tokoh masyarakat maupun orang yang berpengaruh di kota otonom baru itu.
Hal tersebut diakui anggota DPR RI Jazuli Juwaeni kepada Satelit News, kemarin. "Ya, memang sejumlah orang yang berkepentingan mulai sowan ke saya. Tapi yang namanya bersilaturahmi tidak ada salahnya. Silahkan saja," kata Jazuli yang terpilih kembali mewakili Banten di panggung Senayan.
Pada prinsipnya, sambung Jazuli, dia mendukung siapapun baik putra pribumi Tangsel maupun dari luar untuk maju dalam Pilkada mendatang, asalkan niatnya lurus yakni membangun Kota Tangsel. "Ada dua agenda penting yang harus diwujudkan oleh Walikota terpilih nanti yakni, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik," tambah mantan Panja Pembahasan Pembentukan UU Kota Tangsel DPR RI Ini. (Susilo)
Sumber: Harian Satelit News, Edisi 16 Juni 2009, Rubrik Kota Tangsel halaman 5
DPR: Bawaslu Jangan Nyaring di Atas, Damai di Bawah
detik.com - Agar kisruh daftar pemilih tetap di Pileg tidak terulang, DPR meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki strategi untuk mengamankan Pilpres 2009.
"Jangan sampai nyaring di atas tetapi damai di bawah. Saya ingin nyaringnya Pak Ketua sejalan dengan yang di bawah. Masih mending masuk angin daripada masuk uang. Kalau masuk uang nggak bisa dikerok, nggak bisa minum tolak angin, nggak bisa keluar uangnya. Jadi lanjutkan itu Pak," kata anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini.
Hal ini disampaikan dia saat rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Bawaslu tentang persiapan Pilpres 2009 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2009).
Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini sebelumnya menegaskan telah menindak jajaran KPU yang "masuk angin" alias nakal.
Rinciannya di tingkat KPU pusat ada 3 orang. Tingkat KPU provinsi 7 orang, tingkat kabupaten/kota 19 orang. Sedang asalnya, dari Sumsel 1 orang, Sumbar 4 orang, Lampung 5 orang, Gorontalo 1 orang, Papua 5 orang, Aceh 5 orang, dan Sulawesi Utara 5 orang.
Hidayat juga menindak jajaran pengawas pemilu yang nakal. "Kami menindak kepada aparat kami yang 'masuk angin'. Ada 39 orang aparat Bawaslu di Riau, Sumsel, Papua dan seterusnya. Kami tidak mungkin jadi lap yang bersih kalau kami tidak membersihkan diri dulu," kata Hidayat. ( aan / nrl )
DPR : PEMILU 2004 LEBIH BAIK
TANGERANGNEWS-Anggota DPR Komisi II Jazuli Juwaini mengatakan, Pemilu tahun 2004 lebih baik jika dibandingkan 2009 ini. Menurut Jazuli yang juga menjadi calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pada tahun ini daftar pemilih tetap (DPT) tidak cermat jika dibandingkan tahun lalu, selain itu banyak logiktik Pemilu yang terlamat datang sampai ke TPS. Bahkan dalam penentua hari pencontrengan juga kurang cermat karena dekat dengan hari keagamaan. "Persoalan ini harus segera dibenahi, terutama untuk Pilpres yang tidak lama lagi," katanya Kamis(9/4) siang.
Persoalan DPT menurutnya, tidak terlepas dari data yang diserahkan oleh Departemen Dalam Negeri. "Kalau boleh jujur, yang protes saat ini itu jumlahnya lebih kecil, karena yang muncul itu yang mau memperjuangkan haknya. Sedangkan banyak orang yang tidak mau perduli dengan hak pilihnya," kata Jazuli seuusai mencontreng. (den)
Kampanye Terakhir PKS Kab/Kota Tangerang “Dukung PKS Untuk DPR/DPRD Bersih”
Serpong BSD, Sabtu (4/4).
Kampanye terakhir PKS Kabupaten/Kota Tangerang dipusatkan di Lapangan Cilenggang Bumi Serpong Damai (BSD) (Sabtu, 4/4) dihadiri lebih dari 60 ribu kader dan simpatisan PKS. Kampanye menghadirkan jurkamnas Ketua MPR dan Mantan Presiden PKS Dr. H. M. Hidayat Nurwahid, Presiden PKS Ir. Tifatul Sembiring, Dubes RI Untuk Arab Saudi Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Anggota DPR RI Dra. Yoyoh Yusroh dan H. Jazuli Juwaini, MA, Ketua DPW PKS Banten Irfan Mauludi, serta seluruh Caleg PKS se-Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tangerang.
Sebagaimana tema nasional kampanye PKS, kampanye PKS Banten mengangkat tema “Dukung PKS Untuk DPR/DPRD Bersih.” Menurut H. Jazuli Juwaini, MA, Anggota Komisi II DPR RI yang juga Celeg DPR Nomor Urut 2 Dapil Kab/Kota Tangerang, tema tersebut sesuai dengan karakter yang melekat pada PKS selama ini.
“Jadi ini bukan sekadar janji atau slogan kampanye, tetapi PKS telah membuktikan melalui kiprah seluruh anggota legislatif PKS di semua tingkat, tidak ada satupun yang menjadi tersangka kasus korupsi,” ungkap Jazuli.
Jazuli melanjutkan bahwa PKS mempertahankan citra bersih kadernya bukan tanpa godaan dan rintangan. “Godaannya sangat besar,” kata Jazuli. “Namun setiap Aleg PKS menyadari nilai amanah dan pentingnya menghadirkan optimisme di tengah kondisi masyarakat yang miskin keteladanan,” demikian kata Jazuli.
“Inilah yang mendorong PKS mengembalikan 2 Milyar uang gratifikasi ke KPK. Hal ini semata-mata untuk memberikan optimisme bahwa masih ada partai yang mempertahankan prinsip bersih dan antikorupsi,” lanjut Jazuli.
Lebih jauh Jazuli mengatakan bahwa pintu utama korupsi berasal dari mekanisme penganggaran di DPR. “Jika DPR bersih, saya yakin korupsi bisa ditekan. Anggaran Negara bisa optimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat” kata Jazuli. Oleh karena Jazuli berpesan agar rakyat benar-benar memilih wakil rakyat yang terbukti antikorupsi.
Soal target perolehan suara, Jazuli optimis PKS mampu melampaui perolehan suara Pemilu 2004. “Hari ini saja saya tidak menyangka massa PKS yang datang demikian banyak,” ungkapnya.
Menurut mantan cabup Tangerang ini PKS berusaha meraih target 20 persen suara sebagaimana telah dicanangkan. Menurutnya target tersebut menjadi syarat PKS mencalonkan presiden-wapres sendiri. “Dengan 20 persen sekaligus PKS ingin meperbaiki dan mereformasi DPR/DPRD,” kata Jazuli.
Pertama, PKS ingin mewujudkan DPR yang bersih, bermartabat, dan mengikis budaya korupsi yang terjadi selama ini. “Fungsi anggaran DPR sangat rentan korupsi, oleh karena itu penting menghadirkan anggota dewan yang bersih,” kata Jazuli.
“Kalau DPR bersih, maka pemerintahan akan bersih. Pembersihan harus dilakukan lewat DPR. Ibarat mengepel lantai, tidak akan bersih jika atapnya bocor sehingga kotoran turun lagi,” Jazuli menegaskan.
Kedua, dalam aspek legislasi hal ini memungkinkan PKS untuk menyusun UU yang mereformasi birokrasi dan pelayanan publik bagi rakyat.
Ketiga, dalam aspek pengawasan, PKS ingin mewujudkan pengawasan yang sesungguhnya bukan sekadar alat tawar (bargain) terhadap pemerintah. “Selama ini fungsi pengawasan lebih menonjol sebagai alat tawar terhadap kebijakan pemerintah sehingga muncul praktek kolusi dan korupsi,” ungkapnya.
Jazuli berharap target 20 persen suara bisa terpenuhi sehingga PKS mampu menghailkan perubahan dan perbaikan negeri.
HIDAYAT NUR WAHID SANGAT MUNGKIN JADI PRESIDEN
Sabtu, 04 April 2009
TANGERANGNEWS.COM-Soal adanya komentar Presiden PKS yang akan mencalonkan Hidayat Nur Wahid sebagai calon presiden bukan cawapres untuk mendampingi presiden SBY. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, sangat mungkin PKS mengajuka Hidayat Nur Wahid menjadi capres. Jika belajar dari Pilkada Jawa Barat, siapa yang sangka PKS bisa menang di sana.“Jadi tidak ada yang tidak mungkin,” ucapnya seusai berkampanye di Cilenggang, sore ini.
Selain menanggapi itu Jazuli juga mengatakan, dirinya mendukung upaya pihak kepolisian mencari penyebab jebolnya tanggul Situ Gintung. Sebab, kata dia, perlu dikaji sebenarnya siapa yang bertanggung jawab atas kepengurusan situ. Yang terjadi saat ini, kata dia, ketika terjadi masalah daerah menolak bertanggung jawab dengan alasan kepengurusan situ adalah tanggung jawab pemerintah pusat. “Padahal daerah yang mengizinkan masyarakat mendirikan bangunan. Sekarang aja saling tuding dan saling merasa benar, saya setuju pejabat daerah diperiksa,” tandasnya. (den)
Peduli Korban Bencana Situ Gintung
H. Jazuli Juwaini, MA, Anggota DPR RI FPKS Dapil Kab/Kota Tangerang sedang menyaksikan lingkungan porak-poranda akibat bencana tanggul Situ Gintung yang jebol (Jumat, 27/3). Jazuli bersama PKS langsung menginstruksikan pendirian posko bantuan sesaat setelah kejadian. Hingga berita ini diturunkan, PKS telah membentuk 4 posko bantuan yang menghimpuan bantuan berupa tenaga evakuasi, tenaga medis, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan tentu saja bahan makanan bagi para korban dan pengungsi. Baca Selengkapnya......
Jazuli Tegaskan Tiga Komitmen PKS
Senin, 30 Maret 2009
TANGERANGNEWS.COM-Kampanye putaran kedua PKS Kota Tangerang di Lapangan Rawa Kambing, Ciledung Minggu, 29/3) dihadiri oleh H. Jazuli Juwaini, MA, celeg DPR RI Nomor Urut 2. Dalam orasinya, Jazuli kembali menekankan komitmen PKS jika menang akan memperjuangkan tiga hal pokok.
Pertama, membangun moral dan akhlak bangsa. Jazuli mengatakan, “Bangsa besar
adalah bangsa yang berakhlak, oleh karena itu PKS berkomitmen menampilkan
keteladanan sebagai parpol yang antikorupsi dan mendukung penuh UU
Pornografi.”
Jazuli menambahkan, “Alhamdulillah tidak ada satupun anggota DPR dari PKS
yang menjadi tersangka korupsi, di tengah banyaknya penangkapan terhadap
anggota dewan.”
Kedua, Jazuli menegaskan komitmen PKS untuk memperbaiki pelayanan publik
bidang kesehatan. “Bagaimana orang bisa bekerja, kalau badan ‘bengek’?.”
Mengapa Ponari laris, kata Jazuli, karena rakyat kecewa dengan pelayanan
kesehatan.
Ketiga, soal pendidikan, Jazuli kembali menegaskan, “Dengan anggaran
pendidikan 20% semestinya seluruh daerah bisa menggratiskan biaya pendidikan
dasar 9 tahun hingga SMP.” Jazuli menambahkan, “Setiap Kabupaten/Kota dan
Provinsi, saya yakin seyakin-yakinnya, pasti bisa mengadakan pendidikan
gratis jika pemdanya memiliki kepedulian terhadap pendidikan.”(den)
Bencana Situ Gintung: PKS Kerahkan Bantuan
Jumat, 27 Maret 2009
Fraksi-PKS Online: Partai Keadilan Sejahtera mendirikan posko untuk membantu para korban bencana jebolnya tanggul Situ Gintung pada Jumat dini hari (27/3). "Posko ini berdiri sejak pagi," kata Anggota Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaeni saat berkunjung ke daerah lokasi.
Tanggul Situ Gintung jebol pada Jumat dini hari (27/3) karena hujan lebat sehari sebelumnya. Jebolnya tanggul tersebut menyebabkan banjir bandang berkilo-kilometer jauhnya dan meninggalkan kerusakan parah pada pemukiman padat yang terletak lebih rendah dari tanggul. Hingga berita ini diturunkan telah lebih dari 52 korban meninggal dunia karena tak sempat menyelamatkan diri saat tanggul jebol. Sementara dilaporkan ratusan lainnya masih hilang.
Posko Penanggulangan Bencana (P2B) PKS langsung didirikan di kampus salah satu perguruan tinggi dekat lokasi musibah. Posko kesehatan sekaligus dapur umum itu antara lain menyediakan makanan matang, obat-obatan, dan selimut.
Jazuli mengungkapkan rasa bela sungkawa yang mendalam bagi para keluarga meninggal maupun mereka yang kehilangan rumah dan harta benda. "Kader PKS seperti biasanya siap membantu semaksimal mungkin," kata dia di sela pemberian bantuan kepada para warga. Jazuli ditemani puluhan kader PKS Ciputat Timur yang ikut bahu membahu mengevakuasi para korban meninggal.
Di samping itu, Jazuli meminta keseriusan pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk memberi bantuan berupa evakuasi korban, menyediakan pengungsian yang aman, dan rehabilitasi bagi mereka yang rumahnya rusak atau hanyut .
Jazuli juga mempertanyakan perencanaan dan tata ruang di daerah tersebut yang sebenarnya berbahaya bagi pemukiman karena letaknya berada di bawah permukaan danau/ situ. "Sewaktu-waktu bisa longsor dan jebol saat situ penuh, pemerintah daerah harus bisa menjelaskan ini," katanya.
Jargon PKS Telah Terbukti
Senin, 23 Maret 2009
TANGERANGNEWS.COM-Jazuli Juwaini menyampaikan orasi pada masa kampenye terbuka di lapangan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang pada Minggu, 22 Maret dihadapan ribuan orang massa PKS. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa jargon PKS Bersih, Peduli, dan Professional telah dibuktikan oleh seluruh anggota DPR dari PKS selama hampir lima tahun mengabdi di DPR.
Anggota DPR dari PKS telah mengembalikkan uang gratifikasi kepada Negara
dengan nilai lebih dari Rp2 miliar. Dia mengatakan kasus yang ramai dibicarakan
oleh media massa akhir-akhir ini tentang salah seorang Anggota DPR fraksi
PKS adalah fitnah untuk menjatuhkan citra PKS.
Dia menegaskan keyakinannya bahwa Rama Pratama tidak terlibat dalam kasus
suap yang menyeret nama Abdul Hadi Jamal. "Yang dilakukan Rama adalah
bagian dari Pengabdian terhadap tugas yang diemban sebagai Ketua Poksi
(Kelompok Fraksi) di Panitia Anggaran. Semua kebijakan-kebijakan yang
diambil adalah persetujuan dari Pimpinan dan semua anggota Panitia Anggaran
dari tiap-tiap fraksi dan Rama Pratama tidak menerima suap seperti yang
dituduhkan Hadi Jamal."
Jazuli melanjutkan, bahwa salah satu perjuangan PKS telah membuahkan hasil,
yaitu dengan disahkannya Undang-undang Pornografi yang pembahasannya
sudah berlangsung sejak lama. "Kami dari Fraksi PKS pada periode 2004-2009, telah berjuang dan berhasil mensyahkan UU Pornografi yang pembahasannya sejak masa pemerintahan Presiden Habibi."tandasnya. (den) Baca Selengkapnya......
Jazuli Berharap Pesantren Bangkit Melalui Lomba Musabaqoh Kitab Fathul Mu'In
Selasa, 17 Maret 2009
TANGERANGNEWS.COM-Di dorong oleh semangat membangkitkan gairah dunia pendidikan pesantren di Kabupaten dan Kota Tangerang, maka Pesantren Al-Halimiyah, Kronjo bekerjasama dengan PKS menggelar Lomba Musabaqoh Kitab Fathul Mu'in bagi masyarakat umum di dua wilayah ini. Acara yang berlangsung dari tanggal 12 Maret ini, kemarin pada hari Minggu (15/3) sore resmi di tutup.
Pada acara penutupan yang bertempat di Lapangan Perempatan Kronjo ini berlangsung sangat meriah. Tidak heran acara ini menyedot perhatian masyarakat luas dikarenakan hadiah yang ditawarkannya sangat menggiurkan. Sebut saja Hadiah Umroh Gratis bagi Juara 1, Rp7. 500.000 bagi Juara 2, dan Rp. 5.000.000 untuk Juara 3 nya. Itu pun masih ditambah dengan masing Rp1.000.000 bagi Juara Harapan 1, 2, dan 3. Maka, sore hari itu masyarakat pun tumpah ruah memenuhi lokasi acara untuk menyaksikan langsung penentuan pemenangnya.
Sebagai bagian dari acara puncaknya adalah kehadiran H. Jazuli Juwaini, MA, Anggota DPR RI dari PKS yang bertindak sebagai Juri Kehormatan. Kehadiran beliau semakin menambah bobot acara ini, terutama dengan adanya sesi pengujian langsung terhadap para pemenang oleh H. Jazuli Juwaini, MA yang memang sebagai promotor utama kegiatan ini.
Maka dengan disaksikan oleh ratusan pasang mata penonton, MC pun membacakan keputusan pemenang lomba dari Dewan Juri yang terdiri dari KH. Danubi Halimi (Pimpinan Ponpes Al-Halimiyah, Kronjo), KH. Yusuf (Pimpinan Ponpes Al-Hidayah, Sepatan) dan KH. Sahri Alipiddin (Ketua MUI Sukamulya). Adapun para pemenangnya adalah M. Abdul Hakim asal Kecamatan Mekar Baru sebagai Juara 1 yang berhak atas hadiah utama Umroh Gratis yang diserahkan langsung oleh H. Jazuli juwaini, MA. Selain itu Juara 2 di peroleh Zanubi asal Kecamatan Kronjo dan Juara 3 di peroleh Drs. Imaduddin asala Kecamatan Kresek.
Setelah para pemenang diketahui, secara bergiliran para pemenang lomba diuji langsung kemampuan penguasaan Kitab Fathul Mu'in nya oleh Jazuli. Dalam kesempatan sambutannya, Jazuli mengharapkan kegiatan Lomba Fathul Muin ini menjadi stimulus bagi bangkitnya dunia pendidikan pesantren, khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang. "Semakin hari kita perhatikan, perhatian masyarakat semakin minim terhadap dunia pesantren. Karena itulah, kegiatan Lomba ini saya harapkan dapat menjadi pemicu bagi bangkitnya gairah dan semangat kalangan dunia pesantren. Bahwa dunia pesantren merupakan aset umat, masyarakat dan negeri ini. Maka marilah kita tingkatkan kepedulian dan apresiasi kita terhadap pesantren. Mudah-mudahan kegiatan positif semacam ini dapat diadakan setiap tahun", ungkap Jazuli yang juga merupakan Caleg PKS untuk DPR RI Dapil 3 Kab/Kota Tangerang no. urut 2 ini.
Pada acara penutupan ini, juga hadir Drs. H. Abdhi Sumaithi, Calon Anggota DPD RI Propinsi Banten, Ir. Miptahudin, Msi, Sekretaris Umum DPW PKS Propinsi Banten, para pimpinan pesantren, tokoh masyarakat serta pengurus PKS.(den)
Jazuli Rangkul Pesantren
Satelit News
Rabu, 18 Maret 2009
KRONJO,SN—Caleg PKS untuk DPR RI nomor urut 2, Jazuli Juwaini pekan lalu hadir di tengah acara Lomba Musabaqoh Kitab Fathul Mu'in di Ponpes Al- Halimiyah, Kronjo, Kabupaten Tangerang. Anggota Komisi II DPR RI yang menjadi juri kehormatan dalam ajang itu mengharapkan lomba fathul mu'in menjadi stimulus bagi bangkitnya dunia pesantren, di Kabupaten dan Kota Tangerang. "Lomba ini saya harapkan dapal menjadi pemicu bagi bangkitnya gairah dan senumgat kalangan dunia pesantren. Marilah kita tingkatkan kepedulian dan apresiasi kita terhadap pesantren," ungkap Jazuli.
Lomba yang berlangsung sejak 12-15 Maret ilu, berhasil melahirkan kori dan koriah bermutu. Juara pertama diraih oleh M. Abdul Hakim asal Kecamatan Mekar Baru, dan berhak atas hadiah utama umroh gratis yang diserahkan langsung oleh Jazuli Juwaini, MA. Sclain itu juara2 ditempati oleh Zanubi asal Kecamatan Kronjo dan Juara 3 disandang oleh Drs. Imaduddin asal Kecamatan Kresek.
Secara bergiliran para pemenang lomba diuji langsung kemampuan penguasaan kitab fathul mu'in oleh Jazuli. Pada acara penutupan, tampak hadir sejumlah fungsionaris DPW PKS Banten salali satunya Ir. Miptahudin, Msi, sekretaris umum, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat serta pengurus PKS.(susilo/ikhsan tamara) •
Prihatin, Pesantren Tidak Diperhatikan
Tangsel Pos
Rabu. 18 Maret 2009
ANGGOTA DPR RI yang juga Caleg asal PKS, Jazuli Juwaini, ternyata tidak hanya pandai memberikan siraman rohani.
Jazuli juga ternyata menguasai kitab Fathul Mu'in. Hal itu terlihat jelas saat Lomba Musabaqoh Kitab Fathul Mu'in, di Kronjo
Setelah para pemenang diketahui, secara bergiliran para pemenang lomba diuji langsung kemampuan penguasaan Kitab Fathul Mu'in nya oleh Jazuli. Dalam kesempatan sambutannya, Jazuli mengharapkan kegiatan Lomba Fathul Muin ini menjadi stimulus bagi bangkitnya dunia pendidikan pesantren, khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang.
"Semakin hari kita perhatikan, perhatian masyarakat semakin minim terhadap dunia pesantren," katanya.
Karena itulah, lanjut Jazuli, kegiatan Lomba ini di harapkan dapat menjadi pemicu bagi bangkitnya gairah dan semangat kalangan dunia pesantren.
la juga menegaskan dunia pesantren meru-pakan aset umat, masyarakat dan negeri ini.
"Maka marilah kita tingkatkan kepedulian dan apresiasi kita terhadap pesantren. Mudah-mudahan kegiatan positif semacam ini dapat diadakan setiap tahun", ungkap Jazuli yang juga merupakah Caleg PKS untuk DPR RI Dapil 3 Kab/Kota Tangerang no. urut 2 ini.
Pada acara penutupan tersebut, juga hadir Drs. H. Abdhi Sumaithi, Calon Anggota DPD RI Propinsi Banten, Ir. Miptahudin, Msi, Sekretaris Umum DPW PKS Propinsi Banten, para pimpinan pesantren, tokoh masyarakat serta pengurus PKS.
Para pemenang mendapatkan hadiah Umroh Gratis bagi Juara 1, Rp. 7,5 Juta, Juara 2, dan 3 Rp. 5 Lima Juta. Sedangkan bagi Juara Harapan 1, 2, dan 3 masing-masing mendapatkan RP 1 juta.(az/sam)
KPU Tetapkan DPT tanpa Tahu Perubahannya
Republika
Sabtu, 7 Maret 2009
JAKARTA — Komisi Pe-milihan Umum (KPU) sudah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) terbaru usai penyesuaian data pemilih. Namun, hingga kini, KPU belum tahu perubah-an jumlah pemilih yang ada dalam DPT terbaru tersebut.
"DPT sudah ditetapkan, tapi angkanya masih dirapikan," kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, Jumat (6/3). Penetapan DPT dilakukan pada Kamis (5/3) malam.
Biarpun sudah ditetapkan KPU, jumlah pemilihnya belum bisa dipastikan. Hingga kemarin siang, KPU masih melakukan proses memasukkan data. Di tengah proses pemasukan data itu, komisioner KPU sudah melakukan pleno untuk menetapkan DPT terbaru.
Anggota KPU, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa sudah ada 20 provinsi yang memasukkan data pemilih terbaru. Dijelas-kannya, secara keseluruhan, ada sebanyak 200 ribu orang. Namun, ia juga belum bisa memas-tikan jumlah pastinya.
Sejauh ini masih ada ketidakpastian jumlah pemilih. Anggota KPU, Sri Nuryanti, mengatakan, pemilih di sejumlah negara mengalami penam-bahan. ''Ada tambahan 50 ribu di Malaysia." Ini terjadi karena kedatangan TKI.
Selain itu, lanjutnya, beberapa hari menjelang pemilu akan ada 3000 orang pekerja proyek yang datang dari Tripoli, Libya. Mereka tetap bisa memilih jika membawa formulir pindah TPS dari daerah asalnya.
Awasi kecurangan
Sementara itu, temuan kecurangan melalui DPT membuat DPP Partai Hanura meng-ingatkan KPU. Ketua DPP Hanura, Wiranto. mengatakan. persoalan DPT menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan pemilu yang akuntabel.
Hanura akan menjalin komunikasi dengan parpol lain untuk menyikapi persoalan DPT. Hanura bersama parpol-parpol peserta Pemilu 2009 akan menyamakan visi dan mengeluarkan sikap guna menyelamatkan penyelenggaraan pemilu.
Fungsionaris DPP Hanura, AS Hikam, mengingatkan KPU agar tidak bermainmain dengan DPT. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Hanura di tingkat bawah. lanjut AS Hikam. masih banyak nomor induk kependudukan dan nama-nama yang dikloning sebagai daftar pemilih di TPS-TPS.
Menurut AS Hikam. sudah tidak mungkin bagi KPU untuk menjelaskan alasan munculnya nomor induk kependudukan dan nama-nama pemilih di masing-masing TPS. Hal yang paling
mungkin dilakukan KPU adalah menyusun resolusi dengan parpol-parpol untuk turut menyosialisasikan permasalahan DPT yang akhirnya dikoreksi setelah keluarnya Perppu no 1/2009.
Anggota Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengakui. kalau betul ada upaya kecurangan DPT akan sulit untuk terlacak. Hal itu hanya akan bisa diantisipasi kalau parpol-parpol proaktif melakukan pengecekan DPT. "Panwaslu juga harus serius memerhatikan persoalan ini," kata Jazuli. Modus kecurangan dari DPT harus diantisipasi semua pihak.
Pertarungan Kedua Mantan Calon Bupati
Republika
Rabu, 11 Maret 2009
Kurang dari tiga tahun, Jazuli Juwaini sudah harus kembali ter-libatdalam pertarungan politik yang akan sangat menentukan 'warna' dirinya ataupun Partai Keadilan Sejahtera.
Pertarungan politik pertamanya ada-lah ketika ia maju sebagai calon bupati Tangerang yang diusung PKS. Sayang-nya, daiam pertarungan itu, Jazuli yang berpasangan dengan Airin harus kalah dari incumbent. Dalam setahun ke depan, Jazuli sudah harus kembali tampil di pertarungan politik nasional dengan maju sebagai calon anggota le-gislatif (caleg) DPR RI dari PKS.
Jazuli maju sebagai caleg nomor dua di Daerah Pemilihan Banten III (meliputi Kabupatan Tangerang dan Kota Tangerang) yang jumlah pemilihnya mencapai lebih dari tiga juta orang. Jazuli beruntung karena ditempatkan di daerah pe-milihan (dapil) lamanya di Pemilu 2004.
"Saya tinggal di Ciputat dan keluarga besar saya banyak yang tinggal di Tangerang," paparnya. Meski demikian. Jazuli menganggap bahwa tantangannya tidak-lah mudah.
Berbeda dengan pemilu sebelumnya, Jazuli kali ini mendapatkan nomor urut dua. Padahal, sebelumnya, ia mendapat nomor urut satu. Menurut Jazuli, persoalan nomor urut sudah tidakjadi masalah.
Berkaca pada Pemilu -2004, pesaing yang kuat di . Banten III adalah Partai Golkar. Ini dilihat dari perolehan kursi DPRDII Kabupaten Tangerang yang mendapat delapan kursi, sedangkan PKS juga delapan kursi. Sementara itu, untuk Kota Tangerang, PG delapan, PDIP tujuh, dan PKS delapan kursi.
Kunci untuk bisa sukses adalah dengan bekerja maksimal. Tak kalah penting adalah tidak menganggap remeh parpol lain. "Setelah bekerja
keras, kita harap masyarakat cerdas memilih orang-orang yang bisa memperbaiki republik ini."
Salah satu 'senjata' yang dimilikinya adalah popularitas dirinya ketika maju sebagai calon bupati Tangerang. Walaupun wak-tu itu Jazuli yang berpasangan dengan Airin kalah dari incumbent, popularitas Jazuli cukup terdongkrak.
"Saya berharap,masyarakat mengingat saya. Meskipun waktu pemilihan bupati, orang memilih saya tidak serta-merta karena faktor saya, juga karena faktor Airin dan koalisi parpol pendukung," kata Jazuli.
Sekalipun pada pilkada mereka memilih Jazuli, bisa saja pada Pemilu 2009 mereka akan memilih parpol basis mereka lagi. "Mejki demikian, saya berharap, ada ikatan emosional masyarakat yang memilih saya," ujardia. Bdwo
Etika Birokrasi
Warta Kota
Kamis, 5 Februari 2009
Sebagian masyarakat Indonesia masih sulit memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yakni kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kondisi itu baru bisa diatasi jika anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi masalah itu lebih besar dan tepat sasaran.
Jazuli, caleg DPR nomor urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera akan bertarung di dapil Banten III (Kabupaten dan Kota Tangerang) mengatakan hal itu pada Warta Kota, Rabu (4/2) malam. Menurutnya, penaik anggaran untuk sektor itu bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Hal itulah yang diperjuangkan Jazuli jika kembali menjadi anggota DPR Periode mendatang.
Hal lain yang disorotinya adalah kebijakan pemerintah yang mengatur birokrasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Jazuli berjanji akan mendesak dikeluarkannnya kebijakan mengenai etika birokrasi dan pemerintah agar sistem-nya tak member! peluang untuk korupsi dan manipulasi.
Jazuli juga akan berjuarig mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di Kabupaten dan Kota Tangerang. Menurutnya masyarakat atau warga Tangerang masih didominasi oleh petani, pedagang, nelayan, dan buruh, yang belum mendapat perhatian pemerintah sepenuhnya.
Hal lain yang disorotinya adalah kebijakan pemerintah yang mengatur birokrasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Jazuli berjanji akan mendesak dikeluarkannnya kebijakan mengenai etika birokrasi dan pemerintah agar sistemnya tak memberi peluang untuk korupsi dan manipulasi.
Jazuli juga akan berjuarig mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di Kabupaten dan Kota Tangerang. Menurutnya masyarakat atau warga Tangerang masih didominasi oleh petani, pedagang, nelayan, dan buruh, yang belum mendapat perhatian pemerintah sepenuhnya.
"Para petani saat ini tidak bangga dengan pekerjaannya. Itu disebabkan karena penghasilan mereka tak dapat menu-tupi kebutuhan dasar. Ini harus menjadi tugas pemerintah, dan saya akan kembali mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan petani dengan sarana dan prasarana serta teknologi baru yang rnemungkinkan mereka memiliki penghasilan lebih besar," ujar Jazuli.
Hal yang sama juga akan dilakukannya terhadap kaum pedagang dan nelayan. Kebijakan pemerintah yang ternyata menyulitkan para pedagang dan nelayan dalam mencari nafkah akan dijegalnya lewat parlemen dl Senayan.
la juga berjanji1 akan mendesak dan merevisi undang-undang ketenagakerjaan untuk menghilangkan sistem kontrak kerja dan sistem outsourching yang banyak merugikan para buruh. "Peraturan dan perundangannya semestinya direvisi agar hubungan buruh dan
Jazuli Tetap Semangat Jalani Tugas
Harian Tangerang
Senin, 23 Februari 2009
TANGERANG - Anggota DPR Rl asal PKS ini begitu semangat menemui masyarakat Kabupaten dan Kota Tangerang. Dalam kondisi apa pun, termasuk ketika kondisi kesehatannya kurang stabil.
Anggota Komisi II DPR Rl ini tetap memenuhi unclangan masyarakat Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Minggu (22/2).
Sejak pukul 12.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, Jazuli berdialog dengan warga setempat. Dalam kesempatan itu, dibentuk pula tim pemenangan sekaligus rapat koordinasi perdana.
Mereka yang datang sebagai perwakilan tingkal kecamatan. Tim ini dibentuk dengan tujuan memback-up dan membantu struktur PKS, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa. "Ini dalam rangka pemenangan di Pemilu mendatang, khususnya di daerah minim," kata caleg dapil Banten tiga nomor urutdua ini.
Jazuli menyebut, daerah-dae-rah minim itu antara lain Kecamatan Gunung Kaler, Mekar Baru, Jayanti, Kronjo, Kresek, dan Jambe. "Target kami di Banten tiga dapat tiga kursi di DPR. Karenanya, kami harus kerja ekstra. Syukur-syukur bisa raih empat kursi," ujar Jazuli.
Dalam kesehariannya sebagai anggota DPR RI Jazuli begitu padat kegiatan. Segudang kegiatan dilakoninya. Mulai kegiatan keagamaan, sosial dan olahraga seperti memperingati Tahun Baru Islam sunatan massal dan senam bersama.
Kasus Alam Sutera Deadlock di DPR
Tangerang Pos
Senin, 16 Februari 2009
SERPONG, TAPOS. Rapat lanjutan penetapan harga jual tanah antara PT Alam Sutera Realty dengan warga Dongkal, Pakualam, Serpong Utara, di DPR RI deadlock. Rapat yang difasilitasi komisi II DPR RI itu, kembali mentah. Alhasil, komisi II meminta kepada kedua belah pihak untuk menggelar kembali musyawarah soal penetapan harga tanah.
"Kita minta warga dan pengembang berpikir ulang di internal masing-masing," kata ang-gota komisi II DPR RI Jazuli Juwaini yang dihubungi melalui
telepon selulernya, Rabu (11/2) malam. Komisi II memberikan batas waktu kedua belah pihak dua sampai tiga pekan untuk mendapat kata sepakat.
Warga Kampung Dongkal RT 05 RW 03 itu kekeuh mengajukan harga sebesar Rp 3,5 juta setiap meternya. Sementara pihak pengembang Alam Sutera sampai berita ini diturunkan belum menentukan sikap, apakah menerima usulan harga yang diajukan warga tersebut.
Luas Inhan yang menjadi objek konflik luasnya mencapai 5.335 meter pcrsegi. Di atas lahan tersebut, mcnetap 13 kepala keluarga (KR) dengan jumlah 50 jiwa, 30 di antaranya anak-anak. Warga setempat, sempat inengalami teror dengan menggunakan ular kobra dan kepala babi. Teror tersebut ditujukan kepada Dahlan bin Nisin alias Ki Demong. Musyawarah itu tetap difasilitasi oleh tim yang dibentuk dan diketuai oleh Camat Serpong Utara.
Sayangnya, sampai berita ini diturunkan, pihak Alam Sutera belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh. Juru bicara PT Alam Sutera "Realty Lisa Djohan yang dihubungi mengaku belum mengetahui hasil dari pertemuan lanjutan di komisi II. Dia beralasan dirinya scdang sakit.
"Saya lagi sakit, maaf saya belum bisa memberikan informasi," ujar Lisa. Tak hanya sampai situ, koran ini pun mencoba meng-hubungi Direktur pengembangan Alam Sutra Soelaeman Soemawinata. Namun saat dikontak, handphone-nya tidak aktif.(son)
Harga Tanah Mesti Ada Acuan Jelas
Satelit News
Senin, 16 Februari 2009
SERPONG, SN - Musyawarah lanjutan soal harga jual tanah antara warga Kampung Dongkal dan Pengembang Alam Sutcra di Komisi II DPR RI, kemarin, masih berujung buntu.
Camat Serpong Utara, Muhammad Utuh mengatakan, bahwa Komisi II DPR RI memberi kesempatan kepada dua kubu yakni warga dan pengembang untuk melakukan perhitungan ulang terhadap harga yang ditawarkan.
Karena masih tarik ulur harga, akhirnya rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI dan dihadiri oleh instansi pemerintahan tersebut ditunda.
"Pengembang dan warga diminta untuk melakukan penghitungan ulang terhadap harga yang ditawarkan agar nantinya ketika dalam pertemuan selanjutnya tidak mentah lagi," kata Utuh ketika dihubungi tadi malam.
Sementara itu, Robert warga yang ikut hadir dalam rapat itu membenarkan, bahwa buntunya musyawarah tersebut karena ketidakcocokan harga. Dua kubu masih hertahan dengan harga yang menjadi palokan awal. Warga meminta Rp 3,5 juta permeter dan pengembang Rp 750 ribu.
Selain itu, Robet juga mengungkapkan, bahwa Ketua Komis II DPR RI, Jazuli Juwaini yang betindak sebagai pimpinan sidang menengahi rapat dengan memberikan waktu kepada warga dan pengembang agar melakukan evaluasi harga.
"Pak Jazuli meminta kepada kami dan pengembang agar melakukan evaluasi terhadap harga yang diberikan. Selain itu, harga tersebut pun harus memiliki aeuan perhitungan yang jelas," ujar Robet mcngutip ungkapan Jazuli Juwaini. irfan/susilo
Jadwal Kampanye Terlalu Padat, Livernya Kambuh
Satelit News
Senin, 16 Februari 2009
Di kamar 281, Jazuli yang juga Caleg PKS untuk DPR RI Dapil 3 Banten nomor unit 2 ini, tengah menjalani perawatan intensif. Aktivitasnya selama dua bulan terakhir, baik menyambangi konstituen ataupun memimpin rapat di DPR, membuat kondisi kesehatannya turun drastis.
Puncaknya Kamis (12/2) lalu. Seusai menyambangi konstituennya di Solear, Kabupaten Tangerang, persidangan untuk mediasi sengketa lahan warga Dongkal, Pakualam, Serpong dengan Alam Sutera sudah menantinya. Meski letih, dia memimpin persidangan hingga usai.
Namun, begitu acara selesai, kepalanya langsung pusing dan tubuhnya panas. Akhirnya, dia dibawa ke RS Internasional Bintaro untuk menjalani perawatan. Menurut tim dokter, politisi asal PKS ini, terlalu letih beraktivitas, ditambah gangguan pada livernya membuat kesehatannya drop drastis.
Karena sakit, Jazuli mesti menunda sederet jadwal kampanyenya dan sejumlah persidangan di parlemen, termasuk dengan Menteri Keuangan (Menkeu) pada Kamis lalu.
Tapi. semangatnya untuk merangkul konstituen tak pernah putus. Sabtu(14/2) lalu, saat Satelit News menyambangi kamar perawatannya, tiga orang tim sukses duduk berjejer mengelilingi tempat tidur Jazuli. Mereka berkoordinasi seputar acara bakti sosial yang akan di-helat keesokan harinya. Dengan suara parau, Jazuli berbincang bembahas kegiatan sosial itu dan mengoptimalkan kantung-kantung suaranya.
Para penjenguk dari tetangga dekat sampai konstituennya tak henti mengetuk pintu kamarnya. Meski demikian, Jazuli tetap menerima mereka dengan tangan terbuka. Kesetiaan isteri tercintanya, Hj.Latifah dan ibu mertuanya, Hj. Hamdiyah, yang sepanjang hari menungguinya membuat mantan calon Bupati Tangerang ini. tetap tegar dan optimis meniti perjuangannya menuju kursi parlemen Sena-yan.fikhsan tamara)
Komisi II Keberatan Penertiban Spanduk
Media Indonesia
Selasa, 10 Februari 2009
Aparat Panwaslu kerap diancam karena menertibkan atribut kampanye.
PENERTIBAN terhadap spanduk parpol (partai politik) dan calon anggota legislatif (caleg) mendapat tentangan dari anggota Komisi II DPR. Mereka meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan penertiban spanduk kepada pemerintah daerah (pemda).
"Spanduk, baliho, atau poster tidak usah diuruslah. Serahkan saja pada satpol PP (satuan polisi pamong praja)," kata anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan saat rapat dengar pendapat dengan Bawaslu di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Ferry juga meminta agar atribut tidak dirusak saat penertiban sebab pengadaan spanduk memerlukan dana. Dia mengusulkan agar atribut diturunkan, selanjutnya dikembalikan ke caleg yang bersangkutan.
Ferry mengeluhkan aparat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang terlalu sibuk menertibkan atribut kampanye. Padahal, hal itu bisa dilakukan pihak lain, sedangkan Panwaslu mengawasi hal yang lebih penting.
Menurut dia, Bawaslu sebaiknya fokus pada pengawasan pada titik krusial, misalnya saat penghitungan suara. Jadi, Bawaslu sebaiknya mulai melatih anggotanya di lapangan.
Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini juga mengeluhkan Bawaslu yang sibuk dengan penertiban atribut. Apalagi, dia menilai Panwaslu cenderung pilih kasih.
"Semua dihabisi, tetapi yang punya anak bupati yang jadi caleg tidak berani ditertibkan," ungkapnya.
Untuk itu, politikus PKS itu meminta Bawaslu tidak tebang pilih di lapangan. Selain itu, dia meminta Bawaslu fokus melatih anggotanya agar bisa menjalankan pengawasan yang maksimal dan mencegah kecurangan.
Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menjelaskan, jajaran Panwaslu kerap mendapat ancaman saat menjalankan tugas, misalnya saat melakukan penertiban atribut.
"Di Pekanbaru, Riau, anggota kami diancam akan dibunuh karena menertibkan atribut. Di Nias, digugat karena menertibkan atribut," ungkapnya.
Nur Hidayat mengatakan pihaknya juga akan fokus dalam pengawasan di tingkat TPS. Bahkan dalam waktu dekat Bawaslu akan melakukan pembekalan untuk menangkal kecurangan dan meningkatkan kemampuan anggotanya.
Menurut Nur Hidayat, saat ini jumlah personelnya di lapangan tidak sebanding dengan banyaknya TPS. Rasionya sekitar 1 banding 8. Karena itu, pihaknya akan membangun kerja sama dengan pihak lain.
Temuan pelanggaran Bawaslu menemukan 1.924 kasus pelanggaran selama tahapan Pemilu 2009. Pelanggaran berlangsung sejak tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih hingga masa kampanye.
Angka itu terdiri dari 1.779 kasus pelanggaran administrasi, 18 kasus pelanggaran kode etik, dan 127 pelanggaran tindak pidana pemilu.
Menurut Nur Hidayat dari 1.779 kasus pelanggaran administrasi, 1.629 kasus telah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari jumlah itu, 1.367 kasus di antaranya telah ditangani KPU. Sisanya tidak diteruskan atau diidentifikasi sebagai perkara yang kurang atau tidak lengkap.
Sementara itu, dari 18 kasus pelanggaran kode etik pemilu, 11 di antaranya telah ditangani. Untuk pelanggaran tindak pidana pemilu, dari 127 pelanggaran, 118 di antaranya telah diteruskan ke penyidik Polri. Tiga di antaranya telah divonis pengadilan.
"Kasus tersebut berkaitan dengan pencalonan yang melanggar ketentuan persyaratan calon, kampanye di luar jadwal yang ditentukan, penyalahgunaan jabatan, serta politik uang," ujar Nur Hidayat.
Saat menanggapi kritikan masyarakat yang menyatakan Bawaslu tebang pilih dalam menindak peserta pemilu yang melanggar atttran, Nur Hidayat mengatakan hal tersebut me-nandakan mesin politik peserta pemilu berjalan.
"Di daerah, ada parpol yang tidak pernah melakukan pelanggaran sama sekali. Ternyata parpol tersebut tidak pernah berkampanye," ujar Nur Hidayat. (Che/P-1)
PKS Genjot Transparansi
Satelit News
Sabtu, 7 Februari 2009
TANGERANG,SN—Langkah DPD PKS Kabupaten Tangerang menyerahkan rekening dana kampanye akan segera diikuti oleh DPD lainnya di Banten. Koordinator PKS Banten Jazuli Juwaini mengatakan besaran angka dalam rekening dipastikan tak mengada-ada. "Sejatinya, setiap parpol mesti transparan soal rekening dana kampanyenya, karena sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilu," ungkap caleg PKS untuk DPR RI Dapil Banten III No Urut 2, kemarin (6/2).
PKS menjadi parpol pertama dari 37 parpol peserta pemilu Kab Tangerang yang menyerahkan rekening dana kampanye dengan saldo awal sebesar Rp 22 juta. "Sumber pendanaan mesin politik PKS secara umum berasal dari caleg, kader dan dana yang sifatnya tidak mengikat," tegas Jazuli.
Jelang Pemilu. Legislatif 9 April 2009, PKS terus menggenjot mesin politiknya. Apel siaga kader se Kecamatan Larangan yang halaman DPC PKS Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pekan lalu yang sempat dihadiri Jazuli adalah salah satunya.(ilo/ikhsan tamara)
Pemerintah Tidak intervensi Pemilu
inar harapan
Jumat, 6 Februari 2009
[JAKARTA] Pemerintah menolak dikatakan mengintervensi dan mengambilalih kewenangan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Semua keikutsertaan pemerintah dilakukan guna mendukung kelancaran pemilu berlangsung tepat waktu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menegaskan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Rabu (4/2).
Dalam hal ini, menurut Mardiyanto, pemerintah memonitoring penyelenggaraan pemilu. "Tahapan berhitung mundur, sekarang tinggal 64 hari, bagaimana kondisi lo-gistik dan kapan sampai di kabupaten," ujarnya
Dikatakan, dukungan lain berupa pemberian kemudahan dengan dimungkinkannya penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelenggarakan pemilu pun sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2/2009 Tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dia memastikan penerjunan pegawai negeri sipil bersifat insidental (dalam keadaan tertentu) sebagai staf dan sekretariat, itu pun haras disetujui KPU, "Kami mohon niat departemen dalam negeri ditanggapi positif, karena kami tetap menjaga netralitas," tegasnya.
Sementara itu, sejumlah anggota Komisi II mempertanyakan sikap pemerintah atas usaha dimungkinkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bagi KPU terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penctapan caleg terpilih dengan suara terbanyak.
Dalam forum rapat itu pun, semua anggota DPR belum menemukan kata sepakat perlu atau tidak penerbitan perppu. Anggota Komsi II, Andi Yuliani Paris memandang perppu dibutuhkan untuk penandaan contreng dua kali sebab dalam amar putusan MK tidak tercantum.
Senada dengan itu,Jazuli Juwaini (F-PKS) menilai penandaan dua kali membutuhkan perppu. Sedangkan untuk afirmatif action untuk pemberian satu kursi bagi calon anggota legislatif pe-rempuan tidak perlu.
Selain itu, Anggota Komisi III Lena Mariana Mukti dari Fraksi Persatuan Pemba- , ngunan (FPPP) mengatakan perppu juga diperlukan untuk penetapan suara terbanyak yang berdampak pada afirmative action dan" penandaan dua kali, "Mengingat waktunya sempit itu langkah yang bisa dilakukan. Kalau waktu cukup panjang bisa merevisi UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD,"ujarnya. [ASR/W-8]
Letakkan Pondasi Pemerintahan
Harian Tangerang
Selasa, 3 Februari 2009
SERPONG-Anggota DPR RI asal Ciputat Jazuli Juwaini meminta agar Penjabat Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) HM Shaleh MT meletakkan pondasi pemerintahan yang baik. Hal ini salah satunya dengan menempatkan pejabat yang kapabel dan bebas dari kepentingan bagi-bagi kekuasaan.
"Pejabat yang ditempatkan harus benar-benar mempertimbangkan kompetensi dan kredibilitas," kata Jazuli saat ditemui di Serpong, Minggu (1/2).
Menurut Jazuli, hingga saat ini ia belum bisa menilai kinerja Shaleh. Pasalnya, meski sudah dilanlik sejak scminggu lalu, namun bisa dikatakan kinerjanya belum kelihatan.
Jazuli berpendapat, pada saat inilah momentuin yang tepat bagi Shaleh untuk menjawab keraguan sejumlah kalangan terkait penunjukan dirinya sebagai penjabat walikota. Maksudnya, penyusunan 'kabinet' yang dilakukan Shaleh nanti akan bisa jadi ukuran masyarakat dalam menilai kinerja penjabat walikota ke depan.
"Mereka yang nanti ditempatkan hams benar-benar bisa bersinergi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Mengacu berapa jumlah (SOTK)nya itu tergantung kebutuhan,"papar Jazuli.
Sementara itu, terkait agenda Pilkada Kota Tangsel, Jazuli mengatakan kenungkinan baru akan digelar pula akhir tahun 2010 mendatar. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa daerah yang dimekarkan pada tahun 2008, masa jabatan penjabat kepala daerah diperpanjang hingga dua tahun. "Ini karena untuk persiap rnenghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres. Nah, mengenai penjabat walikotanya itu bisa diperpanjang dari yang sekarang atau penjabat yang baru,"tandas Jazuli.(afu)
'Biaya Demokrasi Lebih Murah Tapi Rawan Terjadi Koalisi Palsu
Rakyat Merdeka
Senin, 2 Februari
Wacana penyatuan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) kembali mengemuka. Selain menekan biaya dan waktu, wacana ini dinilai bisa menghilangkan koalisi parpol untuk kepentingan semu dan pragmatis.
Walau memiliki keuntungan, wacana ini tetap menuai pro dan kontra lantaran menutup kran demokrasi yang selama ini terbuka. "Dari segi efisiensi dan efektivitas memang menguntungkan, teiapi dari segi demokrasi, harus ada proporsional atas proses demokrasi yang berjalan," ujar caleg DPR PDIP Dapil Jawa Barat XI, Maruarar Sirait kepada Rakyat Merdeka.
la mengatakan, jika dilihat dari undang-undang, hal ini tidak memungkinkan. Pria yang akrab disapa Ara ini juga menilai, jika wacana ini dilaksanakan, belum tentu bisa menghindari koalisi partai yang bersifat semu. Dikatakannya, koalisi parpol yang bersifat semu atau tidak tergantung parpolnya sendiri.
Hal senada dilontarkan caleg DPR Dapil Banten II yang diusung Partai Golkar, Dewi Yunus. la meniiai, jika pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan, maka akan terjadi over lapping. Selain. itu undang-undang pemilu juga harus diganti. "Kalau dilakukan secara serempak dalam satu hari sangat tidak mungkin, ini bisa berbahaya," kata Dewi kepada Rakyat Merdeka.
Dewi juga meniiai, dengan atau tanpa pemilu yang serempak, koalisi yang dilakukan partai merupakan bal yang semu demi kepentingan sesaat. Namun, katanya, hal ini haanya berlaku untuk partai-partai kecil dan baru. Sedangkan partai seperti Golkar
tidak akan melakukan koalisi bersifat semu, "Mereka (partai kecil, red) seperti kehilangan induk dan mencari pegangan untuk bisa maju ke legislatif. Bahkan partai baru yang namanya sering muncul di ikian pun belum memiliki pondasi yang kuat. Untuk mcndapat suara maksimal mereka harus berdiri piinjrpal 20 tahun," tambahnya.
Sementara itu, caleg DPR Dapil Banten III berbendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini berpendapat, keuntungan dari pelaksanaan pileg dan pilpres secara serempak memang ada pada sisi efisiensi waktu dan pendanaan. Tetapi, kerugian sistem ini adalah tertutupnya keran demokrasi.
la menilai, dengan pemilu serempak akan membuat masyarakat terkungkung. Partai yang tidak punya capres akan tersingkirkan, karena rakyat hanya memilih capres yang diusung partai.
Artinya, lanjut Jazuli, rakyat akan berpikir, buat apa pilih partai A yang tidak memiliki capres, lebih baik pilih partai B yang jelas-jelas punya capres.
"Semua ada untung dan ruginya, tapi jika pemilu dilakukan serempak dalam kondisi seperti sekarang, maka akan lebih banyak mudharat-nya. Jangan sampai heroik demokrasi jadi tidak terlihat lagi," ujaraya.
Sedangkan caleg DPR Dapil Jakarta II yang diusung Partai Persaruan Pembangunan (PPP), Lena Mariana Mukti mengatakan, partainya telah lama mewacanakan penyerempakan waktu peiaksanaan pileg dan pilpres.
Hal ini, ujarnya, ditujukkan agar masyarakat dapat mengetahui parpol dan capres yang didukungnya pada saat yang bersamaan. Dengan begitu, akan memperkuat sistem presidensil dan platform parpol dapat sesuai dengan capresnya.
"Semua partai harus punya capres. Tapi bukan berarri satu parpol satu capres. Tetapi misalnya, beberapa partai memiliki konsensus untuk mengusung satu tokoh," katanya.
Selain itu, lanjutnya, koalisi yang dibangun sebelum pileg akan menjadi koalisi utuh dan penuh komitmen. Dengan begitu, koalisi akan memiliki dasar yang kuat
Sebelumnya, anggota DPR, Slamet Effendi Yusuf menyatakan setuju jika pileg dan pilpres dilaksanakan secara serempak. "Berdasarkan original intent, perumusan waktu itu, pemilu itu ya harus serempak," kata politisi Golkar ini dalam dialog publik Haruskah Pemilu Serempak?,Jumat (30/1).
Sebaiknya, kata Slamet, Mah-kamah Konstitusi (MK) harus memutuskan pemilu secara se-rempak. Teknis peiaksanaan bisa disingkirkan. "Misalnya jadwal Pilpres diajukan separuh dan pemilihan DPR diajukan separuh," katanya.
Slamet menjelaskan, negars-negara yang menganut presidensil, rata-rata menganut sistem kepataian yang sederhana. Penyederhanaan itu, bisa dilakukan dengan menyerentakkan pemilu.
"Jika Pilpres dilaksanakan setelah Pileg, maka partai akan membuat hasil perolehan suara pada pemilu. Jadi, koalisi (dalam Pilpres, red) hanya untuk kepentingan pragmatis," ucapnya. • CR-RKO
Peralihan Aset Kota Tangsel Jangan Dihambat
Tangsel Pos
Jumat, 2 Februari
TANGSEL, TAPOS. Peralihan aset Kota Tangerang Selatan (Tangsel) harus segera diserahkan oleh Kabupaten Induk (Tangerang,red). Pasalnya, aktivitas roda pemerintahan harus segera berjalan sehingga pela-yanan publik dapat segera dilaksanakan.
Menurut anggota Komisi II DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini, merujuk pada lampiran Undang-undang Kota Tangsel, penyerahan aset harus segera dilakukan dan se-benarnya bila kabupaten induk tidak neko-neko pasti dapat segera dilaksanakan. Saat disinggung mengenai pemerintahan sementara Kota Tangsel yang dipimpin oleh HM Shaleh MT, Caleg DPR RI ini menyatakan tidak ingin mengomentari masalah kinerja penjabat walikota. Hal ini dilakukan karena pemerintahan baru berjalan seminggu.
Kendati demikian, dirinya menegaskan, siapa saja yang menjabat tidak perlu dipermasalahkan ataupun dikotomi karena yang terpenting adalah perduli terhadap warga Kota Tangsel. "Penjabat Walikota harus menanam pondasi yang sangat kuat di kota terbuncit Provinsi Banten ini, seperti memilih Sekertaris Kota yang handal dan berpengalaman, berikut jajaran dibawahnya," terang warga Ciputat ini usai pertandingan Futsal antara DPP PKS melawan wartawan di Serpong Utara, Kota Tangsel.
Dia kembali menyoroti, pengi-sian pejabat di dinas atau instansi harus sesuai dengan kriteria dan kredibilitas. Jangan hanya ada bargaining politik karena yang menjadi tumbal adalah warga yang tidak mendapat-kan pelayanan secara maksimal.
"Jadi jangan mengajak untuk membagi-bagikan kekuasan sehingga daerah otonom ini dapat mensejahterahkan warga serta sinergi dan kebersamaan untuk memajukan Kota Tangsel antara Pemkab Tangerang dan Tangsel harus signifikan," harapnya.
Seperti diketahui, mengenai aset, penyerahannya akan dilakukan antara Bupati Tangerang Ismet Iskandar dan Penjabat Walikota Tangsel HM Shaleh MT yang dikuatkan melalui berita acara. Sejauh ini aset yang akan diserahkan sudah ada daftarnya.(«rd)
Tifatul Perkuat Tangerang
Satelit News
Senin, 2 Februari 2009
SERPONG,SN—Presiden PKS Tifatul Sembiring keliling Tangerang, kemarin (1/2).
"Kunjungan ini adalah bagian dari langkah-langkah PKS terus-menerus menguatkan soliditas dalam menghadapi Pemilu 2009," ujar Tifatul. Sebagai bagian dari acara kunjungan Tifatul Sembiring ke Kabupaten dan Kota Tangerang, DPD PKS Kota Tangerang menggelar pertandingan futsal melawan wartawan lintas media di Kota dan Kabupaten Tangerang, Minggu (1/2) siang di Planet Futsal, Serpong. Tidak tanggung-tanggung, Tifatul Sembiring memimpin pasukan PKS yarig turut diperkuat oleh H. Jazuli Juwaini, MA beserta bebe-rapa caleg PKS dan Penguriis DPD Kota Tangerang lainnya. Jazuli yang merupakan Caleg PKS untuk DPR RI Dapil Banten III No.urut 2 mengatakan bahwa ini bagian dari sambutan atas kunjungan Presiden PKS ke daerah ini, selain bersilaturahim. "Kita berharap dengan pertandingan ini dapat terjalin pola hubungan dan komunikasi yang lebih baik dan konstruktif bagi kami di PKS. Artinya mampu terjalinnya interaksi yang seimbang, kritis yang konstruktif." ungkap Jazuli.
"Bertanding futsal beramal adalah sisi penting dalam bersilaturahim dengan rekan-rekan media." kata Tifatul yang mempertontonkan keandalannya dengan mencetak 3 gol dalam pertandingan itu.(ilo/ikhsan tamara)
'Biaya Demokrasi Lebih Murah Tapi Rawan Terjadi Koalisi Palsu
Rakyat Merdeka
Senin,2 Februari 2009
Walau memiliki keuntungan, wacana ini tetap menuai pro dan kontra lantaran menutup kran demokrasi yang selama ini terbuka. "Dari segi efisiensi dan efektivitas menang menguntungkan, teiapi dari segi demokrasi, harus ada proporsional atas proses demokrasi yang berjalan," ujar caleg DPR PDIP Dapil Jawa Barat XI, Maruarar Sirait kepada Rakyat Merdeka.
la mengatakan, jika dilihat dari undang-undang, hal ini tidak memungkinkan. Pria yang akrab disapa Ara ini juga menilai, jika wacana ini dilaksanakan, belum tentu bisa menghindari koalisi partai yang bersifat semu. Dikatakannya, koalisi parpol yang bersifat semu atau tidak tergantung parpolnya sendiri.
Hal senada dilontarkan caleg DPR Dapil Bamen II yang di-usung Partai Golkar, Dewi Yunus. la menilai, jika pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan, maka akan terjadi over lapping. Selain itu, undang-undang pemilu juga harus diganti. "Kalau dilakukan secara serempak dalam satu hari sangat tidak mungkin, ini bisa berbahaya," kata Dewi kepada Rakyat Merdeka.
Dewi juga menilai, dengan atau tanpa pemilu yang serempak, koalisi yang dilakukan partai merupakan hal yang semu demi kepentingan sesaat. Namun, katanya, hal ini hanya berlaku untuk partai-partai kecil. Sedangkan partai seperti Golkar tidak akan melakukan koalisi bersifat semu :
"Mereka (partai kecil, red) seperti kehilangan induk dan mencari pegangan untuk bisa maju ke legislatif. Bahkan partai baru yang namanya sering muncul di iklan pun belum memiliki pondasi yang kuat. Untuk mendapat suara maksimal mereka harus berdiri minimal 20 tahun," tambahnya.
Sementara itu, caleg DPR Dapil Banten III berbendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini berpendapat, keuntungan dari peiaksanaan pileg dan pilpres secara serempak memang ada pada sisi efisiensi waktu dan pendanaan. Tetapi, kerugian sistem ini adalah tertutupnya keran demokrasi.
la meniiai, dengan pemilu serempak akan membuat masyarakat terkungkung. Partai yang tidak punya capres akan tersingkirkan, karena rakyat hanya memilih capres yang diusung partai.
Artinya, lanjut Jazuli, rakyat akan berpikir, buat apa pilih partai A yang tidak memiliki capres, lebih baik pilih partai B yang jelas-jelas punya capres.
"Sernua ada unrung dan ruginya, tapi jika pemilu dilakukan serempak dalam kondisi seperti sekarang, maka akan lebih banyak mudharatnya. Jangan sampai heroik demokrasi jadi tidak terlihat lagi," ujaraya.
Sedangkan caleg DPR Dapil Jakarta II yang diusung Partai Persaruan Pembangunan (PPP), Lena Mariana Mukti mengatakan, partainya telah lama mewacanakan penyerempakan waktu peiaksanaan pileg dan pilpres.
Hal ini, ujaraya, ditujukkan agar masyarakat dapat mengetahui parpol dan capres yang di dukungnya pada saat yang bersamaan. Dengan begitu, akan memperkuat sistem presidensil dan platform parpol dapat sesuai dengan capresnya.
"Semua partai harus punya capres. Tapi bukan berarri satu parpol satu capres. Tetapi misalnya, beberapa partai memiliki konsensus untuk mengusung satu tokoh," katanya.
Selain itu, lanjutnya, koalisi yang dibangun sebelum pileg akan menjadi koalisi utuh dan penuh komitmen. Dengan begitu, koalisi akan memiliki dasar yang kuat
Sebelumnya, anggota DPR, Slamet Effendi Yusuf menya-takan setuju jika pileg dan pilpres dilaksanakan secara serempak. "Berdasarkan original intent, perumusan waktu iru, pemilu itu ya harus serempak," kata politisi Golkar ini dalam dialog publik Haruskah Pemilu Serempak?, Jumat (30/1).
Sebaiknya, kata Slamet, Mahkamah Konstitusi (MK) harus memutuskan pemilu secara serempak. Teknis pelaksanaan bisa disingkirkan. "Misalnya jadwal Pilpres diajukan separuh dan pemilihan DPR diajukan separuh," katanya.
Slamet menjelaskan, negara-negara yang menganut presidensil, rata-rata menganut sistem kepartaian yang sederhana. Penyederhanaan itu, bisa dilakukan dengan menyerentakkan pemilu.
"Jika Pilpres dilaksanakan setelah Pileg, maka partai akan hasil perolehan suara pada pemilu. Jadi, koalisi (dalam Pilpres, red) hanya untuk kepentingan pragmatis," ucapnya. • CR-RKO
Curi Waktu Serap Aspirasi, Bukan Semata Kampanye
Satelit News
Jumat, 30 Januari 2009
Waktu untuk bersantai dan bercengkrama dengan keluarga, sudah jauh berkurang. Sepulang dari kantornya di Senayan, Caleg PKS untuk DPR RI nomor urut 2 Dapil Banten 3 ini, langsung menggeber timnya untuk menyambangi konstituennya yang berada di pelosok-pelosok Tangerang. "Sebagai wakil rakyat, Saya harus merespon aspirasi masyarakat. Jadi, bukan semata untuk berkampanye dan merangkul konstituen," kata Jazuli di ujung telepon, dengan suara sedikit parau.
Rabu (28/1) lalu, ketika dirinya dikabari bahwa ada warga Kampung Sukadiri, Desa Patramanggala, Kemiri, Kabupaten Tangerang, sudah hampir dua bulan menyantap nasi aking, didampingi rombongan DPC PKS, Jazuli meluncur ke wilayah pelosok itu. Padahal, esok harinya dia mesti memediasi persoalan teror Warga Kampung Dongkal, Pakualam, Serpong. Bukan hanya sektor pertanian saja yang terpuruk, warga yang menggantungkan hidupnya dari melaut pun tengah kesusahan. Ka-rena, selama sebulan ini para nelayan tak lagi bisa mendapatkan pasokan solar. Banyak petani dan nelayan berputar haluan, mencari pe-kerjaan baru untuk mengais rezeki memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak sedikit warga miskin di daerah itu mengkonsumsi nasi aking untuk mengganjal perut karena tak lagi sanggup membeli beras pera sekalipun. "Sudah 1,5 bulan ini, warga mengkonsumsi nasi aking. Karena hasil panen dan melaut tak lagi bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup," keluh Naman (26), warga setempat.
Jazuli dan rombongan memberikan santunan 160 paket sem-bako sebagai bentuk kepedulian. Selepas Maghrib, Jazuli dan rombongan meluncur ke wilayah lain.(ikhsan tamara)
Camat Serpong Utara Jadi Mediator
Tangsel Pos
Jumat, 30 Januari 2009
TANGSEL, TAPOS. Rapat lanjutan penyelesaian perselihan antara warga dengan pengembang Alam Sutera, yang difasilitasi Komisi II DPR RI akhirnya menyepakati membentuk tim kecil. Tim ini nantinya memiliki tugas menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak.
Anggota Komisi II dari daerah pemilihan Banten, Jazuli Juwaini saat dihubungi koran ini melalui sambungan telepon mengatakan, tim ini diketuai oleh. Camat Serpong Utara dan diawasi langsung kerjanya oleh komisill.
"Tim ini juga bertugas mela-kukan negosiasi dan bertugas sampai persoalan ini selesai," kata Jazuli, Kamis (29/1).
Anggota tim kecil ini terdiri dari pihak pengembang Alam Sutera, Lurah Pakualam, dan masyarakat. Di dalam rapat itu, disepakati pula sejumlah poin.
Pertama, sebelum penetapan harga, pengembang diwajibkan memberikan akses jalan yang
lebarnya bisa dilalui kendaraan roda empat. Akses jalan itu, lanjut Jazuli, untuk memberikan kemudahan warga jika mengalami kondisi darurat,"Misalnya kalau ada yang sakit atau bencana lain, mesti ada jalan dong. Itu kan juga hak warga. Jangan ditutup begitu," paparnya.
Poin kedua adalah, tidak diperkenankannya terjadi teror meneror dan premanisme, siapa pun pelakunya. Sejauh ini pihak Alam Sutera tidak mengakui se-bagai tertuduh di balik aksi teror beberapa waktu lalu. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Ke-adilan Sejahtera ini menilai, jika aksi teror menjadi agenda pem-bahasan, maka perdebatannya akan semakin panjang,
"Ya, logikanya kalau tidak ada kepentingan, ngapain neror," ujar Jazuli. Poin terakhir adalah, warga setempat diminta untuk tetap menjaga keamanan daerah sekitar.
Rapat yang berlangsung kemarin pagi itu, turut dihadiri empat jajaran direktur pengembang Alam Sutera. Di antaranya Sulaiman dan Emil. Kasus ini bermula dari dua kali aksi teror yang dialami 13 kepala keluarga yang berdomisili di Kampung Dongkal RT 05 RW 03 di atas lahan seluas 5.335 meter persegi.
Teror pertama menggunakan ular kobra dan kedua pengiriman tiga kepala babi. Ancaman ini ditujukan kepada Dahlan bin Nisin alias Ki Demong, pemilik lahan yang sampai sekarang belum bisa digusur oleh pihak Alam Sutera.
Jika memasuki kawasan rumah Ki Demong, pengguna kendaraan harus hati-hati. Selain jalan masuk masih berupa tanah, kondisinya juga gelap gulita karena belum ada penerangan jalan umum. Bangunan rumah yang berada di areal ter-sebut dikelilingi tembok beton dan bangunan ruko-ruko yang dibangun pengembang.
Sebelum digusur, kampung itu dihuni oleh 50 KK yang rata-ratanya bekerja sebagai petani, pekebun, dan buruh pabrik. Di kampung itu pula terdapat 30 anak-anak yang sejak pasca-teror selalu dalam pengawasan orangtua.(son)
Tak Neko-neko, Warga Cuma Mau Hidup Tenang
Satelit News
Kamis, 27 Januari 2009
Ya, hari ini puluhan warga Kampung Dongkal, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara akan mendatangi gedung DPR RI, untuk menemui Ketua Tim Kerja Pertanahan Komisi II, Jazuli Juwaini yang menjanjikan akan memediasi persoalan itu. Mereka akan mengajukan beberapa poin tuntutan seperti, tidak adanya lagi teror kepada warga, jangan ada premanisme di area kampungnya, pengembang membuka saluran air warga, menyalakan lampu saat malam hari, memberi akses jalan untuk lalu lintas mobil.
Menyinggung harga jual yang belum menemui titik temu, kata juru bicara warga, Robet, pihaknya tidak akan membahas hal itu secara detil. Sebab, sidang tersebut membahas tentang keresahan warga. Warga hanya ingin hidup tenang tanpa intimidasi dari pihak pengembang. Sementara soal tawar menawar lahan, sebaiknya diselesaikan secara damai.
"Itu kan masalah antara pengembang dengan warga yang berarti antara penjual dengan pembeli. Kalo mereka ingin bicarakan harga jual tanah, silakan saja datangi warga secara baik-baik dan dibicarakan dengan solusi terbaik," pungkas Robet.susilo
Meluncur dari Sulawesi, Jazuli Berbagi Duka dengan Santri
Satelit News
Selasa, 27 Januari 2009
Musibah yang juga merobohkan asrama santri itu jelas merupakan pukulan bagi penghuni Ponpes itu. Namun, patut disyukuri musibah itu tak menelan korban jiwa. Peristiwa memilukan itu, menggerakkan hati H Jazuli Juwaini. Anggota Komisi II DPR RI itu langsung ke lokasi ponpes, setiba dari kunjungan kerja di Sulawesi. Kedatangannya, tak hanya sekedar ingin mengetahui keadaan bangunan Ponpes yang hangus. Tetapi juga ber-bagi duka dengan para korban. Dengan harapan, bisa meringankan beban psikologi mereka dan memberi semangat baru.
Caleg PKS nomor unit 2 untuk DPR RI Dapil III Banten ini mengatakan, bahwa kunjungan ini merupakan bentuk solidaritasnya kepada dunia pesantren. "Kedatangan saya bagian dari komitmen solidaritas dan kepedulian kepada pesantren ini. Saya dengar sampai belum ada bantuan dari pihak terkait. Karenanya. begitu sampai di Bandara. saya langsung berangkat ke lokasi," ungkap Jazuli. Jazuli menyempatkan diri untuk memberikan bantuan dana yang ditujukan kepada pengelola pesantren. "Apa yang saya berikan. sekedar untuk meringankan beban akibat musibah ini. Saya berharap ini menjadi pintu pembuka bagi datangnya bantuan dan perhatian yang lebih baik bagi nasib pesantren dari pihak terkait," pungkas dia.
Menurut Farhandi, pimpinan pesantren yang berlokasi di RT01/RW03, Kampung Blukbuk Luwung itu, kebakaran ini terjadi siang hari. " Saya juga belum mengetahui penyebab pasti kebakaran ini, tetapi memang ketika peristiwa itu terjadi kondisi asrama sedang kosong ditinggal santri yang sekolah," tutur Farhandi. Saat ini, santri sementara diungsikan ke lokasi lain di sekitar asrama yang terbakar.(ikhsan tamara)
Kurang Percaya Diri
Rakyat Merdeka
Rabu, 21 Januari 2009
ANGGOTA Komisi II DPR Jazuli Juwaini mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan caleg dengan suara terbanyak justru memberi peluang yang sangat besar bagi caleg perempuan.
"Jadi tidak usah pakai zipper system. Itu kami bertentangan dengan keputusan MK yang
menetapkan suara terbanyak,' ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Politikus PKS ini mengingat kan agar perempuan tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Dia mengatakan, dengan ditetapkannya suara terbanyak, maka perempuan bisa memperoleh kuota lebih dari 30 persen. "Dulu waktu masih menerapkan nomor unit dibilang tidak demokrasi, sekarang ketika ditetapkan suara terbanyak, dibilang mengecilkan perempuan," katanya.
Jazuli menambahkan, seharusnya putusan MK tentang suara terbanyak mcmbuat perempuan lebih bekerja keras lagi untuk bisa mendulang suara. Putusan MK secara eksplisit tidak lagi memisahkan ada zona laki-laki dan perempuan. "Perempuan kan memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalali pemilih perempuan banyak. Ini hanya ketidakpercayaan diri perempuan," tukasnya. • DIT
Serap Aspirasi Pedagang
Satelit News
Selasa, 20 Januari 2009
TANGERANG.SN- Calon legislatif (Caleg) PKS DPR RI nomor urut 2, Jazuli Juwaini getol berkonsolidasi. Bersama dengan unsur DPD PKS Kota Tangerang, Jazuli bertandang ke pedagang di Pasar Royal dan Pasar Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Minggu (18/1). Anggota Komisi II DPR RI ini sempat berdialog bersama para pedagang, pasca penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). "Bagaimana imbas dari penurunan BBM," tanya Jazuli. "Ada i sebagian harga yang turun, tetapi ada juga yang tetap," timpal seorang pedagang.
Dari Pasar Taman Royal, di dekat Terminal Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang, knjungan, dilaiijuikan ke Pasar Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang. Dialog bergulir santai tapi serius, mengupas dinamika yang dialami pedagang dua pasar di jantung kota Akhlakul Kharimah itu.
Selania mengisi resesnya sepekan kemarin, taleg yang membidik daerah pemilihan 3 Banten iiu gial memanaskan mesiri politiknya, dengan memaksimalkan kantung-kantung suaranya di tingkat grassroot.(susilo/ikhsan tamara)
Jazuli: Kader PKS Bangga, Tifatul Ditahan
Tangsel Pos
Sabtu, 17 Januari 2009
CIPUTAT,TAPOS. Secara resmi Presiden PKS Tifatul Sembiring, kini menjadi tersangka terkait laporan panitia pengawas Pemilu DKI yang menilai aksi damai PKS atas agresi Israel 2 Januari lalu.
Dibalik dijadikanya Tifatul sebagai tersangka, kader PKS memberikan respon yang cukup beragam. PKS mencurigai kasus ini penuh dengan muatan politisnya yang sengaja dikangkangi oleh lawan politik dari partai yang dianggap tidak suka akan keberhasilan PKS selama ini. Namun, sebagian kader partai itu menganggap akan mendapatkan hikmah dibalik semua kejadian yang menimpa presiden mereka.
Menanggapi peluang potensi berbuah simpati publik terhadap PKS atas status tersangka Tifatul, H.Jazuli Juwaini, anggota DPR PJ yang juga merupakan Koordinator Pembinaan Teritorial Daerah Jabar dan DKI DPP PKS menanggapinya biasa saja. Namun, tidak ditampik olehnya juga potensi itu memang akan ada dan tentunya menjadi berkah. "Kita hanya merespon tuduhan itu saja. Ya kita jawab. Kalau berbuah simpati publik, wallahu a'lam. Kalau benar, ya itu berkah," katanya.
Selain itu dia mengatakan, jika aksi demo tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk kampanye Pemilu 2009. Aksi tersebut murni solidaritas kemanusiaan atas ke-kejian Israel terhadap Palestina." Aksi itu murni solidartitas kerna-nusiaan kita sebagai sesama ma-nusia,"tegasnya.
Hal itu dikatakan olehnya didepan beberapa orang wartawan yang hadir dalam acara Tabligh Akbar solidaritas untuk palestiana yang diadakan dikediamanya, Ciputat, Ka-bupaten Tangerang.
Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 200 orang ibu-ibu pengajian dan tokoh agama itu, dia mengajak seluruh umat agar terus mendu-kung aksi solidaritas untuk rakyat palestina yang hingga saat ini masih berada dalam tekanan kaum zionis israel.
Selain itu, menjelang perhllu legislatif yang akan digelar bulan april nanti, dia menyerukan agar tidak memilih caleg yang tidak ber-kompeten dan yang belum teruji kualitasnya kepemimpinanya.(sam)
Mustika Tigaraksa Kembali Terendam
Harian Tangerang
Sabtu, 17 Januari 2009
TIGARAKSA- Banjir setinggi lebihdari 60 sentimeter menggenangi rumah warga di Perumahan Mustika, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Setidaknya, sekitar 258 rumah di Perumahan Mustika kebanjiran, sehingga memaksa warganya mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Informasi yang diterima, air dalam jumlah besar datang dari Bogor lewat Sungai Cimanceuri yang mengalir di cengah perumahan tersebut. Air mulai menggenangi rumah warga Perumahan Mustika sejak Kamis (15/1) sekitar pukul 18.00. Makin lama ketinggian air makin bertambah hingga masuk ke rumah-rumah warga. Banjir dadakan tersebut mengejutkan penghuni perumahan yang sebagian besar bekerja menjadi buruh di berbagai pabrik di Tangerang. Air paling tinggi menggenang di BlokD dari RT01-03 RW 01 perumahan tersebut. Di blok ini ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Hampir seluruh warga di blok ini mengungsi ke SDN Cogrek. Mushola dan Balai Desa Pasir Nangka. "Banjir kiriman ini sudah seperti hal yang biasa bagi kami. Tapi kami mohon kepada pemerintah untuk cepat-cepat mencari solusinya." kata Nurjaman, warga RT 01 RW01.
Hingga Jumat(16/l) sekitar pukul 16.00. sebagian warga masih bertahan di tempat pengungsian. Sebagian lagi sudah kembali ke rumahnya dan melakukan bersih-bersih. Ini menyusul ketinggian air di perumahan Mustika Tigaraksa sudah surut. "Kami masih bertahan di tempat pengungsian karena khawatir banjir susulan datang." kata Ida. warga yang mengungsi di mushola. Di hari itu. dua orang pejabat datang mengunjungi lokasi banjir. Keduanya adalah Wakil Bupati Tangerang Rano Kamo dan anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini. Rano Karno tiba di
Perumahan Mustika Tigaraksa ini sekitar pukul 13.00. Sedangkan Jazuli Juwaini tiba sekitar pukul 16.00. Di tempat itu. Wakil Bupati Rano Karno meninjau kondisi tempat pengungsian dan rumah warga yang terendam. Kepada warga, Rano meminta agar bersabar dan berjanji akan secepatnya menanggulangi bencana alam yang hampirterjadi setiap tahunnya ini. Sementara itu, Jazuli Juwaini menuding bencana alam yang terjadi hampir setiap tahunnya ini adalah kesaiahan Pemkab Tangerang. Menurut dia, solusi yang paling mudah unruk mengatasi banjir ini adalah dengan normalisasi, peiebaran sungai dan pengerukan Sungai Cimanceuri. "Mudah kok. Tinggal sediakan beku, sungai dilebarkan dan dikeruk," kata Jazuli." Pada kesempatan itu, Jazuli juga membagi-bagikan bantuan sembako kepada warga korban banjir ini. Bantuan berupa beras dan mie instan dibagikan kepada masing-masing ketua RT. Bantuan penanggulangan banjir juga datang dari Dinas Sosial Kabupater, Tangerang. Bantuan berupa logistik telah dikirim Dinsos bersama petugas Tarum. Siaga Bencana (Tagana). Bantuan itu berupa 0,5 ton beras. 25 dus mie instan. 2 air mineral dan perahu karet.
Ketua Tagana Kabupaten Tangerang, Ending Haryadi mengatakan, untuk keseluruhan penanggulangan banjir d Kabupaten Tangerang, disiapkan sebanyak 8 perahu karet. 400 relawan Tagan; dan 12 tenda pengungsian. (cr-2)
Majelis Taklim Ciputat Kecam Israel
Harian Tangerang
Rabu, 17 Januari 2009
CIPUTAT-Ratusan ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan menggelar istighosah atau doa bersama di Jalan Musyawarah, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Jumat (16/1).
Aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga 10.30 WIB, itu sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina akibat agresi militer yang membabi buta oleh Israel sejak Sabtu (27/12) lalu. Sehingga, mengakibatkan sekitar 1.200 orang meninggal dunia.Belum lagi dengan rakyat Palestina yang mengalami luka-luka."Jika melihat di media masa dan televisi, saya rasanya gemas melihat kebiadaban dan kekejian negara Israel, apalagi banyak anak-anak yang tak berdosa menjadi korbannya," ungkap seorang ibu yang enggan disebutkan namanya.
Dalam doa bersama itu, sebagai pemimpin doa adalah KH Jazuli Juwaini. Para ibu-ibu yang mengenakan pakaian seragam putih-putih ini berdoa dengan khusyuk dan khidmat untuk keselamatan warga Palestina, selanjutnya disusul dengan kegiatan dzikir bersama.
Menurut Jazuli yang juga selaku anggota Komisi II DPR RI ini, aksi ini merupakan sebagai bentuk solidaritas keprihatinan sesama umat mus-lim. Sebab, kemerdekaan itu merupakan hak setiap bangsa.
"Mendoakan orang lain itu pahalanya besar, apalagi men-doakan untuk orang-orang yang tertindas. Jika dilakukan secara bersama, mudah-mu-dahan dijabah sama Allah SWT,"jelasnya.
Caleg DPR RI dari Partai PKS .ini juga menegaskan, tak takut jika kegiatan ini akan berbuntut panjang seperti yang dialami Presiden PKS Tifattul Sembiring yang ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri yang dituding melakukan black campaign saat menggelar aksi anti Israel yang dilakukan di bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, awal Januari lalu.
"Saya tidak takut, karena kegiatan ini bukanlah kam-panye. Tapi murni sebagai
bentuk solidaritas dan keprihatinan umat Islam kepada sau-dara-saudara muslim kita di Palestina," tegas Jazuli.
Dalam kesempatan ini, ia berharap kepada aparat kepo-lisaian hams bersikap obyektif dan adil. Karena, saat aksi anti Israel kemarin diakui membawa atribut partai, akan tetapi kegiatan itu bukanlah kegiatan kam-panye. Karena tidak ada unsur penyampaian visi dan misi partai apalagi melakukan so-sialisasi pemilu.
"Saya khawatir ini ada muatan politis dan ada orang-orang yang menungganginya. Untuk itu mungkin kami akan menyiapkan kuasa hukum untuk membela presiden kami,' terangnya. (ang)
Polisi Periksa Presiden PKS Enam Jam
Koran Tempo
Jumat, 16 Januari 2009
Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah Metro Jaya sekitar enam jam sejak pukul 13.00 kemarin. Kepada tim penyidik, Tifatul menjelaskan seputar aksi solidaritas untuk rakyat Palestina di Bundaran Hotel Indonesia yang berlangsung 2 Januari lalu.
"Soal apa saja, siapa saja, orasinya apa, dan atributnya apa (saya jelaskan ke polisi)," kata dia kepada Tempo tadi malam. Ia juga menyerahkan rekaman orasi, foto-foto, serta surat pemberitahuan melakukan aksi. Sebelum diperiksa, Tifatul menyatakan siap dipenjara jika aksi tersebut dianggap sebagai kampanye terselubung. "Demi kemanusiaan, saya siap," katanya.
Tifatul menjadi tersangka karena unjuk rasa itu dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung PKS. Berdasarkan pengaduan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 7 Januari lalu, massa yang terlibat dalam unjuk rasa membawa bendera PKS yang dilengkapi nomor urut 8. Nomor ini merupakan nomor PKS sebagai peserta Pemilu 2009.
Turut menjadi tersangka, Ketua PKS Jakarta Pusat M. Agus dan Ketua PKS DKI Jakarta Triwisaksana. Namun, Triwisaksana batal diperiksa karena polisi belum memiliki izin dari Menteri Dalam Negeri. Izin itu diperlukan karena dia adalah anggota DPRD DKI Jakarta.
Kepala Humas Polda Metro Komisaris Besar Zulkarnain menjamin, selama penyidikan, Tifatul tak akan ditahan. Sebab, Undang-Undang Pemilu yang menjadi pegangan pemeriksaan itu tidak menyiratkan hal tersebut. "Ini kasus politik," katanya. Tim penyidik, kata Zulkarnain, mengkonfirmasi isi rekaman saat aksi massa, keterangan anggota Panwaslu, serta beberapa peserta aksi kepada Tifatul.
Anggota Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid, menyesalkan penetapan tersangka terhadap Tifatul. Aksi solidaritas massa PKS, kata dia, mendapat tanggapan positif di luar negeri karena berlangsung damai dan tertib. "Tapi di sini kok malah diperkarakan," kata Hidayat.
Anggota Komisi Pemilihan Umum, Endang Sulastri, menilai aksi unjuk rasa PKS belum memenuhi syarat kampanye berupa penyampaian visi dan misi. Menurut dia, aksi itu merupakan bentuk solidaritas PKS. "Lagi pula surat izin ke kepolisian bukan untuk kampanye, melainkan untuk unjuk rasa," katanya.
Mantan Ketua Panitia Khusus pembahas Rancangan Undang-Undang Pemilu, Jazuli Juwaini, juga menilai aksi massa PKS itu tak memenuhi definisi kampanye terbuka. Sebab, kampanye terbuka berarti mengumpulkan massa, menyampaikan visi dan misi, serta mengajak memilih. "Aksi itu hanya memenuhi satu dari tiga unsur, yaitu mengerahkan massa," kata Jazuli
Panwaslu dan Polisi agar Objektif
Sinar Harapan
Jumat, 16 Januari 2009
Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengharapkan, Bad an Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan polisi bersikap objektif dalam memproses Presiden PKS, TifatuI Sembiring sebagai tersangka dalam dugaan melakukan pelanggaran jadwal kampanye.
"Saya menghargai proses hukum, namun saya minta Bawaslu atau Panwas serta polisi objektif sesuai aturan perundang-undangan," tegas Jazuli, Kamis (15/1).
Dia mengatakan, berdasarkan undang-undang (UU), yang disebut kampanye terbuka minimal memenuhi tiga unsnr, di antaranya mengumpulan masa, menyampaikan visi dan misi, dan mengajak pesrrta untuk memilih. Sementara itu, dalam demonstrasi dukungan terhadap rakyat Palestine yang berlangsung 2 Januari 2009, PKS hanya mengumpulkan massa. "Tidak ada yang mengajak mili h PKS, itu murni aksi soli-daritas kemanusiaan atas kebnatalan Israel," terangnya. Berkaitan dengim digunakannnya bendera PKS dalam aksi tesebut, Jazuli mengatakan, hal itu dilakukan untuk menunjukkan identitas dalam menggerakkan kader dan simpatisan dalam mendukung aksi itu.
Jazuli mengajak seluruh kader PKS dalam kasus Tifatul, menghormati proses hukum yang berlangsung. "Saya berharap kasus ini tidak
ditumpangi. muatan politis dari pihak pihaklain tegasnya.
Masih Abu-abu
Sementara itu, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah menyatakan, proses kriminalisasi terhadap TifatuI tidak tepat. Mengingat aksi yang digalang PKS merupakan akan kemanusiaan, sentral yang merupakan bagian aksi bangsa yang beradab terhadap kejahatan perang Israel.
Menurut Mulyana, jika kampanye belum ada maka tidak bisa disebut pelanggaran jadwal di luar jadwal kampanye. "Sebaiknya Panwaslu concern saja terhadap penyediaan logistik dan soal kelengkapan regulasi teknis, itu lebih strategis," tegasnya. ' Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Akbar Tandjung menyatakan, seharusnya partai-partai bisa melaksanakan proses pemilu sesuai aturan yang berlaku. Berkaitan dengan status hukum Presiden PKS; Akbar menilai sebaiknya proses pe-nanganannya dilakukan dengan memberi peringatan terlebih dahulu, tidak dengan bersikap tergesa menjadikan TifatuI tersangka.Sebaiknya di peringatkan terlebih dahulu. Jangan ambil tindakan yang akhirnya membuat situasi politik menjadi tidak kondusif,katanya.
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mendefinisi-kan, kasus ini masih abu-abu. Namun, katanya, jika dalam hal ini PKS melanggar maka kepolisian harus menindak dan hasilnya ditunggu. Sebab, saat ini peraturan dari KPU dan Bawaslu tentang kampanye makin jelas definisinya, namun makin sering juga dilanggar.
(ninuk cucu suwanti)
Janda Miskin Pamulang Disantuni
Radar Tangerang
Rabu, 14 Januari 2009
Sebanyak 22 janda miskin dan 20 anak yatim di wilayah Pamulang, Kota Ta-ngerang Selatan s mendapat santunan dari anggota DPR RI asal PKS Jazuli Ju-waini, Sabtu (10/1) malam lalu.
Kegiatan dalam rangka semarak Tahun Baru Islam 1430 Hijriah ini digelar di Mushola Nurul Iman, Jalan Talas III Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
Kegiatan santunan ini juga diisi dengan pengajian umum. Dan, Jazuli pun berkesempatan mernberikan ceramahnya dalam kegiatan ini.
Dalam tausiyahnya di hadapan ratusan orang itu, Jazuli menyampaikan bahwa semua komponen masyarakat perlu untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan positif seperti ini.
Karena, kegiatan seperti santunan anak yatim dan janda miskin ini sangatlah penting. Selain perintah agama juga harus terus didorong agar ke depannya menjadi agenda besar masyarakat.
"Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa solidaritas social di tengah-tengah masyarakat," kata Jazuli yang juga caleg Dapil Kota dan Kabupaten Tangerang nomor urut dua ini. (dai)
Suara Terbanyak, Prinsip Keadilan, dan Penguatan Demokrasi
Satelit News
Selasa, 13 Januari 2009
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan sistem nomor unit dalam menentukan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 214 huruf a, b. c, d, e UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR,DPD dan DPRD. Menurut MK, Pasal 214 huruf a, b, c, d. e yang menentukan pemenang pemilu legislatif adalah yang memiliki suara di atas 30 persen bilangan pembagi pemilih {BPP) dan menduduki nomor unit lebih kecil adalah inkonstitusional. Menurut MK, pasal di atas menguntungkan caleg dengan nomor urut kecil, dan memangkas hak politik rakyat sebagai pemiiih.
Putusan MK tersebut mengubah kontestasi politik menjelang Pemilu 2009. Di satu sisi hal ini diprediksi akan meningkatkan suhu persaingan antar caleg dalam internal parpol sehingga berpotensi mengancam soliditas partai dan pada saat yang sama meningkatkan potensi konflik di dalam parpol. Namun di sisi yang lain. Putusan MK ini disambut secara antusias dan positif oieh berbagai kalangan dan dianggap mempunyai implikasi positif bagi rakyat dan bagi partai politik (parpol).
Putusan MK dinilai sebagai kemenangan bagi demokrasi karena dengan Pemilu 2009, suara rakyat akan menjadi lebih berpengaruh dibandingkan putusan dan negosiasi elite parpol sebagaimana yang berlaku sebelumnya. Bagi para calon. Putusan MK mencerminkan keadilan bagi setiap calon. Calon anggota legisiatif (caleg) yang berada pada nomor urut besar memiiiki peluang yang sama dengan caleg pada nomor urut diatasnya (nomor urut kecil).
Mengingat Putusan MK bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain, maka sikap yang paling tepat adaiah melaksanakan secara konsekuen, menegaskan nilai positifnya sambil mengantisipasi potensi negatif yang akan muncul.
Dinamika Internal Parpol Menguat
Putusan MK mengurangi peran parpol dalam menentukan calon terpilih. Jika sebelumnya parpol tidak saja hanya berwenang mengajukan daftar nama caleg, namun juga turut menentukan keterpilihan caleg melalui syarat tertentu batasan BPP 30% pada sistem suara terbanyak penentuan calon terpilih didasarkan pada murni pilihan rakyat. Hal ini mengurangi peran parpol yang selama ini jamak berlaku.
Padahal. sistem nomor urut dalam tmgkat tertentu merupakan mekanisme yang dinilai cukup efektif dalam menegakkan disiplm anggota legisiatif (aleg). Aleg memahami bahwa kehadirannya di lembaga legisiatif tidak semata-mata peran kampanye dirinya sendiri, melainkan ditentukan parpol (melalui mekanisme nomor urut). Dari sana muncul loyalitas dan disiplin aieg terhadap parpol.
Memang loyalitas dan disiplin parpol seringkali dipahami publik sebagai pengutamaan kepentingan parsial parpoi dan pada saat yang sama seringkali menafikan kepentingan rakyat. Hal ini dikritik oleh berbagai kalangan sebagai bentuk penyimpangan fungsi representasi. Aleg bukan lagi merepresentasikan (mewakili) rakyat tetapi mewakili kepentingan parpol. Sayangnya kepentingan parpol seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat. Yang benar semestinya, disiplin parpol ditegakkan dalam rangka perjuangan kepentingan rakyat. Sehingga jika terdapat aleg yang melenceng dari garis politik parpol. yang sejalan dengan kepentingan rakyat. dapat dimintai pertanggungjawaban bahkan diberikan sanksi yang tegas.
Dengan sistem suara terbanyak, caleg berlomba meraih suara sebanyak-banyaknya. Mereka akan berusaha dengan segala upaya: dana, jaringan.
Implikasinya caleg akan lebih mengandalkan diri pribadi ketimbang parpol. Pada saat yang sama keterikatan caleg terhadap parpol relatif berkurang sehingga dikhawatirkan menurunkan derajat disiplin terhadap parpol pada saat terpiiih. Persoalan kita hari ini adalah masih yang tanpa ideologi dan bebas semaunva. Sebagian politisi karena potensi yang dimilikinya, apaiagi berhadapan dengan parpoi yang lemah dalam disiplin anggota. Seringkali berjalan di luar aturan politik bisa saja mereka bertentangan dengan garis partai saat pengambilan keputusan di DPR/DPRD. Saat ditegur atau akan diberi sanksi, bukan mustahil mereka dapat pindah fraksi karena partai bukanlah instuksi yang penting bagi mereka, apalagi duduknya mereka di parlemen atas dasar pilihan suara terbanyak rakyat dan tidak ditentukan parpoi. Tentu saja kita berharap fenomena seperti ini tidak terjadi pada anggota legislatif hasil pemilu mendatang. Jika pun terjadi kita berharap hal ini merupakan fenomena transisi, karena diyakini sistem suara terbanyak akan positif dalam jangka panjans bagi penguatan demokrasi.
Hal lain yang perlu diantisipasi pada masa transisi ini adaiah soal manajemen konflik yang muncul akibat persaingan antar-caleg. Melalui sistem suara terbanyak, dinamika persaingan internal dalam partai akan menguat, persaingan antar caleg akan semakin ketat. Persaingan ini adaiah hai yang wajar mengingat sistem suara terbanyak menjamin keadilan bagi setiap caleg untuk berkompetisi.
Pemilu ibarat pertandingan, di dalamnya ada kompetisi/persaingan. Namun, sistem dan pelaksanaan pemilihan harus menjamin kompetisi yang fair (fair competition). Kempetisi fair hanya muncul dari sikap ketaatan pada aturan, sehingga KPU sebagai penyelenggara dituntut untuk membuat aturan sebagai tindak lanjut pemberlakukan suara terbanyak yang mampu menjaga fairness, khususnya dalam kampanye,serta potensi konflik dalam penentuan calon terpilih.
Di sisi lain perlu didorong kedewasaan politik baik dan parpol maupun dari para caleg. Segala potensi ketidakharmonisan internal semestinya dapat diantisipasi. Gesekan-gesekan bakal terjadi, tetapi untuk jangka panjang akan mendidik orang untuk semakin sportif dalam menerima kemenangan atau kekalahan. Sportivitas dalam politik sangat diperlukan bagi tegaknya sebuah demokrasi yang kuat dan sehat.
Kebutuhan Kader (Parpol) yang Mengakar
Sistem suara terbanyak mendorong kaderparpol terutama yang menjadi caleg parpol juga akan semakin merdorong untuk menunjukkan Caleg-caleg yang berkualitas karena dalam pemilu-pemilu mendatang, figur caleg akan menjadi semakin penting dibandingkan dengan parpol itu sendiri.Mulai mengakarkan pengaruhnya di masyarakat. Parpol harus semakin sibuk bekerja unruk masyarakat. Parpol tidak bisa hanya sibuk menjelang pemilu, di saat-saat kampanye, tetapi parpol dituntut untuk setiap hari berada di tengah-tengah masyarakat, bergelut dengan dinamika masyarakat dan dituntut menyelesaikan memberikan solusi pelbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, sistem suara cerbanyak akan mendorong pelembagaan parpol yang semakin kuat. Parpol yang terlembaga diindikasikan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara konsekuen. Parpol akan semakin kuat melaksanakan prinsip political constituency, dimana politik adaiah sarana memperbaiki kualitas kehidupan konstiruen (masyarakat). Parpol akan semakin serius memikirkan dan memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat. Dengan itu, parpol dituntut unruk menajamkan visi, misi. dan program yang ril dengan kebutuhan masyarakat.
Relasinya dengan pelaksanaan pemilu, parpol yang terlembaga semestinya memahami bahwa salah satu fungsi penting yang dimilikinya adaiah sebagai agen rekrucmen elit Parpol telah melaksanakan fungsi tersebut dengan menyusun daftar caleg yang akan ditawarkan kepada publik pada saat pemiiu. Sebagai pemegang otoritas penentu caleg semestinya parpol teiah menjaring caleg yang benar-benar bcrkualitas yang dideteksi melaiui mekanisme yang demokratis. Jika mekanisme itu telah ditempuh, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan parpol, karena siapapun yang terpilih adaiah kaderterbaik parpol
