Tangerang Pos
Senin, 16 Februari 2009
SERPONG, TAPOS. Rapat lanjutan penetapan harga jual tanah antara PT Alam Sutera Realty dengan warga Dongkal, Pakualam, Serpong Utara, di DPR RI deadlock. Rapat yang difasilitasi komisi II DPR RI itu, kembali mentah. Alhasil, komisi II meminta kepada kedua belah pihak untuk menggelar kembali musyawarah soal penetapan harga tanah.
"Kita minta warga dan pengembang berpikir ulang di internal masing-masing," kata ang-gota komisi II DPR RI Jazuli Juwaini yang dihubungi melalui
telepon selulernya, Rabu (11/2) malam. Komisi II memberikan batas waktu kedua belah pihak dua sampai tiga pekan untuk mendapat kata sepakat.
Warga Kampung Dongkal RT 05 RW 03 itu kekeuh mengajukan harga sebesar Rp 3,5 juta setiap meternya. Sementara pihak pengembang Alam Sutera sampai berita ini diturunkan belum menentukan sikap, apakah menerima usulan harga yang diajukan warga tersebut.
Luas Inhan yang menjadi objek konflik luasnya mencapai 5.335 meter pcrsegi. Di atas lahan tersebut, mcnetap 13 kepala keluarga (KR) dengan jumlah 50 jiwa, 30 di antaranya anak-anak. Warga setempat, sempat inengalami teror dengan menggunakan ular kobra dan kepala babi. Teror tersebut ditujukan kepada Dahlan bin Nisin alias Ki Demong. Musyawarah itu tetap difasilitasi oleh tim yang dibentuk dan diketuai oleh Camat Serpong Utara.
Sayangnya, sampai berita ini diturunkan, pihak Alam Sutera belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh. Juru bicara PT Alam Sutera "Realty Lisa Djohan yang dihubungi mengaku belum mengetahui hasil dari pertemuan lanjutan di komisi II. Dia beralasan dirinya scdang sakit.
"Saya lagi sakit, maaf saya belum bisa memberikan informasi," ujar Lisa. Tak hanya sampai situ, koran ini pun mencoba meng-hubungi Direktur pengembangan Alam Sutra Soelaeman Soemawinata. Namun saat dikontak, handphone-nya tidak aktif.(son)
Kasus Alam Sutera Deadlock di DPR
Harga Tanah Mesti Ada Acuan Jelas
Satelit News
Senin, 16 Februari 2009
SERPONG, SN - Musyawarah lanjutan soal harga jual tanah antara warga Kampung Dongkal dan Pengembang Alam Sutcra di Komisi II DPR RI, kemarin, masih berujung buntu.
Camat Serpong Utara, Muhammad Utuh mengatakan, bahwa Komisi II DPR RI memberi kesempatan kepada dua kubu yakni warga dan pengembang untuk melakukan perhitungan ulang terhadap harga yang ditawarkan.
Karena masih tarik ulur harga, akhirnya rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI dan dihadiri oleh instansi pemerintahan tersebut ditunda.
"Pengembang dan warga diminta untuk melakukan penghitungan ulang terhadap harga yang ditawarkan agar nantinya ketika dalam pertemuan selanjutnya tidak mentah lagi," kata Utuh ketika dihubungi tadi malam.
Sementara itu, Robert warga yang ikut hadir dalam rapat itu membenarkan, bahwa buntunya musyawarah tersebut karena ketidakcocokan harga. Dua kubu masih hertahan dengan harga yang menjadi palokan awal. Warga meminta Rp 3,5 juta permeter dan pengembang Rp 750 ribu.
Selain itu, Robet juga mengungkapkan, bahwa Ketua Komis II DPR RI, Jazuli Juwaini yang betindak sebagai pimpinan sidang menengahi rapat dengan memberikan waktu kepada warga dan pengembang agar melakukan evaluasi harga.
"Pak Jazuli meminta kepada kami dan pengembang agar melakukan evaluasi terhadap harga yang diberikan. Selain itu, harga tersebut pun harus memiliki aeuan perhitungan yang jelas," ujar Robet mcngutip ungkapan Jazuli Juwaini. irfan/susilo
Jadwal Kampanye Terlalu Padat, Livernya Kambuh
Satelit News
Senin, 16 Februari 2009
Di kamar 281, Jazuli yang juga Caleg PKS untuk DPR RI Dapil 3 Banten nomor unit 2 ini, tengah menjalani perawatan intensif. Aktivitasnya selama dua bulan terakhir, baik menyambangi konstituen ataupun memimpin rapat di DPR, membuat kondisi kesehatannya turun drastis.
Puncaknya Kamis (12/2) lalu. Seusai menyambangi konstituennya di Solear, Kabupaten Tangerang, persidangan untuk mediasi sengketa lahan warga Dongkal, Pakualam, Serpong dengan Alam Sutera sudah menantinya. Meski letih, dia memimpin persidangan hingga usai.
Namun, begitu acara selesai, kepalanya langsung pusing dan tubuhnya panas. Akhirnya, dia dibawa ke RS Internasional Bintaro untuk menjalani perawatan. Menurut tim dokter, politisi asal PKS ini, terlalu letih beraktivitas, ditambah gangguan pada livernya membuat kesehatannya drop drastis.
Karena sakit, Jazuli mesti menunda sederet jadwal kampanyenya dan sejumlah persidangan di parlemen, termasuk dengan Menteri Keuangan (Menkeu) pada Kamis lalu.
Tapi. semangatnya untuk merangkul konstituen tak pernah putus. Sabtu(14/2) lalu, saat Satelit News menyambangi kamar perawatannya, tiga orang tim sukses duduk berjejer mengelilingi tempat tidur Jazuli. Mereka berkoordinasi seputar acara bakti sosial yang akan di-helat keesokan harinya. Dengan suara parau, Jazuli berbincang bembahas kegiatan sosial itu dan mengoptimalkan kantung-kantung suaranya.
Para penjenguk dari tetangga dekat sampai konstituennya tak henti mengetuk pintu kamarnya. Meski demikian, Jazuli tetap menerima mereka dengan tangan terbuka. Kesetiaan isteri tercintanya, Hj.Latifah dan ibu mertuanya, Hj. Hamdiyah, yang sepanjang hari menungguinya membuat mantan calon Bupati Tangerang ini. tetap tegar dan optimis meniti perjuangannya menuju kursi parlemen Sena-yan.fikhsan tamara)
Komisi II Keberatan Penertiban Spanduk
Media Indonesia
Selasa, 10 Februari 2009
Aparat Panwaslu kerap diancam karena menertibkan atribut kampanye.
PENERTIBAN terhadap spanduk parpol (partai politik) dan calon anggota legislatif (caleg) mendapat tentangan dari anggota Komisi II DPR. Mereka meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan penertiban spanduk kepada pemerintah daerah (pemda).
"Spanduk, baliho, atau poster tidak usah diuruslah. Serahkan saja pada satpol PP (satuan polisi pamong praja)," kata anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan saat rapat dengar pendapat dengan Bawaslu di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Ferry juga meminta agar atribut tidak dirusak saat penertiban sebab pengadaan spanduk memerlukan dana. Dia mengusulkan agar atribut diturunkan, selanjutnya dikembalikan ke caleg yang bersangkutan.
Ferry mengeluhkan aparat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang terlalu sibuk menertibkan atribut kampanye. Padahal, hal itu bisa dilakukan pihak lain, sedangkan Panwaslu mengawasi hal yang lebih penting.
Menurut dia, Bawaslu sebaiknya fokus pada pengawasan pada titik krusial, misalnya saat penghitungan suara. Jadi, Bawaslu sebaiknya mulai melatih anggotanya di lapangan.
Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini juga mengeluhkan Bawaslu yang sibuk dengan penertiban atribut. Apalagi, dia menilai Panwaslu cenderung pilih kasih.
"Semua dihabisi, tetapi yang punya anak bupati yang jadi caleg tidak berani ditertibkan," ungkapnya.
Untuk itu, politikus PKS itu meminta Bawaslu tidak tebang pilih di lapangan. Selain itu, dia meminta Bawaslu fokus melatih anggotanya agar bisa menjalankan pengawasan yang maksimal dan mencegah kecurangan.
Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menjelaskan, jajaran Panwaslu kerap mendapat ancaman saat menjalankan tugas, misalnya saat melakukan penertiban atribut.
"Di Pekanbaru, Riau, anggota kami diancam akan dibunuh karena menertibkan atribut. Di Nias, digugat karena menertibkan atribut," ungkapnya.
Nur Hidayat mengatakan pihaknya juga akan fokus dalam pengawasan di tingkat TPS. Bahkan dalam waktu dekat Bawaslu akan melakukan pembekalan untuk menangkal kecurangan dan meningkatkan kemampuan anggotanya.
Menurut Nur Hidayat, saat ini jumlah personelnya di lapangan tidak sebanding dengan banyaknya TPS. Rasionya sekitar 1 banding 8. Karena itu, pihaknya akan membangun kerja sama dengan pihak lain.
Temuan pelanggaran Bawaslu menemukan 1.924 kasus pelanggaran selama tahapan Pemilu 2009. Pelanggaran berlangsung sejak tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih hingga masa kampanye.
Angka itu terdiri dari 1.779 kasus pelanggaran administrasi, 18 kasus pelanggaran kode etik, dan 127 pelanggaran tindak pidana pemilu.
Menurut Nur Hidayat dari 1.779 kasus pelanggaran administrasi, 1.629 kasus telah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari jumlah itu, 1.367 kasus di antaranya telah ditangani KPU. Sisanya tidak diteruskan atau diidentifikasi sebagai perkara yang kurang atau tidak lengkap.
Sementara itu, dari 18 kasus pelanggaran kode etik pemilu, 11 di antaranya telah ditangani. Untuk pelanggaran tindak pidana pemilu, dari 127 pelanggaran, 118 di antaranya telah diteruskan ke penyidik Polri. Tiga di antaranya telah divonis pengadilan.
"Kasus tersebut berkaitan dengan pencalonan yang melanggar ketentuan persyaratan calon, kampanye di luar jadwal yang ditentukan, penyalahgunaan jabatan, serta politik uang," ujar Nur Hidayat.
Saat menanggapi kritikan masyarakat yang menyatakan Bawaslu tebang pilih dalam menindak peserta pemilu yang melanggar atttran, Nur Hidayat mengatakan hal tersebut me-nandakan mesin politik peserta pemilu berjalan.
"Di daerah, ada parpol yang tidak pernah melakukan pelanggaran sama sekali. Ternyata parpol tersebut tidak pernah berkampanye," ujar Nur Hidayat. (Che/P-1)
PKS Genjot Transparansi
Satelit News
Sabtu, 7 Februari 2009
TANGERANG,SN—Langkah DPD PKS Kabupaten Tangerang menyerahkan rekening dana kampanye akan segera diikuti oleh DPD lainnya di Banten. Koordinator PKS Banten Jazuli Juwaini mengatakan besaran angka dalam rekening dipastikan tak mengada-ada. "Sejatinya, setiap parpol mesti transparan soal rekening dana kampanyenya, karena sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilu," ungkap caleg PKS untuk DPR RI Dapil Banten III No Urut 2, kemarin (6/2).
PKS menjadi parpol pertama dari 37 parpol peserta pemilu Kab Tangerang yang menyerahkan rekening dana kampanye dengan saldo awal sebesar Rp 22 juta. "Sumber pendanaan mesin politik PKS secara umum berasal dari caleg, kader dan dana yang sifatnya tidak mengikat," tegas Jazuli.
Jelang Pemilu. Legislatif 9 April 2009, PKS terus menggenjot mesin politiknya. Apel siaga kader se Kecamatan Larangan yang halaman DPC PKS Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pekan lalu yang sempat dihadiri Jazuli adalah salah satunya.(ilo/ikhsan tamara)
Pemerintah Tidak intervensi Pemilu
inar harapan
Jumat, 6 Februari 2009
[JAKARTA] Pemerintah menolak dikatakan mengintervensi dan mengambilalih kewenangan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Semua keikutsertaan pemerintah dilakukan guna mendukung kelancaran pemilu berlangsung tepat waktu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menegaskan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Rabu (4/2).
Dalam hal ini, menurut Mardiyanto, pemerintah memonitoring penyelenggaraan pemilu. "Tahapan berhitung mundur, sekarang tinggal 64 hari, bagaimana kondisi lo-gistik dan kapan sampai di kabupaten," ujarnya
Dikatakan, dukungan lain berupa pemberian kemudahan dengan dimungkinkannya penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelenggarakan pemilu pun sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2/2009 Tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dia memastikan penerjunan pegawai negeri sipil bersifat insidental (dalam keadaan tertentu) sebagai staf dan sekretariat, itu pun haras disetujui KPU, "Kami mohon niat departemen dalam negeri ditanggapi positif, karena kami tetap menjaga netralitas," tegasnya.
Sementara itu, sejumlah anggota Komisi II mempertanyakan sikap pemerintah atas usaha dimungkinkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bagi KPU terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penctapan caleg terpilih dengan suara terbanyak.
Dalam forum rapat itu pun, semua anggota DPR belum menemukan kata sepakat perlu atau tidak penerbitan perppu. Anggota Komsi II, Andi Yuliani Paris memandang perppu dibutuhkan untuk penandaan contreng dua kali sebab dalam amar putusan MK tidak tercantum.
Senada dengan itu,Jazuli Juwaini (F-PKS) menilai penandaan dua kali membutuhkan perppu. Sedangkan untuk afirmatif action untuk pemberian satu kursi bagi calon anggota legislatif pe-rempuan tidak perlu.
Selain itu, Anggota Komisi III Lena Mariana Mukti dari Fraksi Persatuan Pemba- , ngunan (FPPP) mengatakan perppu juga diperlukan untuk penetapan suara terbanyak yang berdampak pada afirmative action dan" penandaan dua kali, "Mengingat waktunya sempit itu langkah yang bisa dilakukan. Kalau waktu cukup panjang bisa merevisi UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD,"ujarnya. [ASR/W-8]
Letakkan Pondasi Pemerintahan
Harian Tangerang
Selasa, 3 Februari 2009
SERPONG-Anggota DPR RI asal Ciputat Jazuli Juwaini meminta agar Penjabat Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) HM Shaleh MT meletakkan pondasi pemerintahan yang baik. Hal ini salah satunya dengan menempatkan pejabat yang kapabel dan bebas dari kepentingan bagi-bagi kekuasaan.
"Pejabat yang ditempatkan harus benar-benar mempertimbangkan kompetensi dan kredibilitas," kata Jazuli saat ditemui di Serpong, Minggu (1/2).
Menurut Jazuli, hingga saat ini ia belum bisa menilai kinerja Shaleh. Pasalnya, meski sudah dilanlik sejak scminggu lalu, namun bisa dikatakan kinerjanya belum kelihatan.
Jazuli berpendapat, pada saat inilah momentuin yang tepat bagi Shaleh untuk menjawab keraguan sejumlah kalangan terkait penunjukan dirinya sebagai penjabat walikota. Maksudnya, penyusunan 'kabinet' yang dilakukan Shaleh nanti akan bisa jadi ukuran masyarakat dalam menilai kinerja penjabat walikota ke depan.
"Mereka yang nanti ditempatkan hams benar-benar bisa bersinergi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Mengacu berapa jumlah (SOTK)nya itu tergantung kebutuhan,"papar Jazuli.
Sementara itu, terkait agenda Pilkada Kota Tangsel, Jazuli mengatakan kenungkinan baru akan digelar pula akhir tahun 2010 mendatar. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa daerah yang dimekarkan pada tahun 2008, masa jabatan penjabat kepala daerah diperpanjang hingga dua tahun. "Ini karena untuk persiap rnenghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres. Nah, mengenai penjabat walikotanya itu bisa diperpanjang dari yang sekarang atau penjabat yang baru,"tandas Jazuli.(afu)
'Biaya Demokrasi Lebih Murah Tapi Rawan Terjadi Koalisi Palsu
Rakyat Merdeka
Senin, 2 Februari
Wacana penyatuan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) kembali mengemuka. Selain menekan biaya dan waktu, wacana ini dinilai bisa menghilangkan koalisi parpol untuk kepentingan semu dan pragmatis.
Walau memiliki keuntungan, wacana ini tetap menuai pro dan kontra lantaran menutup kran demokrasi yang selama ini terbuka. "Dari segi efisiensi dan efektivitas memang menguntungkan, teiapi dari segi demokrasi, harus ada proporsional atas proses demokrasi yang berjalan," ujar caleg DPR PDIP Dapil Jawa Barat XI, Maruarar Sirait kepada Rakyat Merdeka.
la mengatakan, jika dilihat dari undang-undang, hal ini tidak memungkinkan. Pria yang akrab disapa Ara ini juga menilai, jika wacana ini dilaksanakan, belum tentu bisa menghindari koalisi partai yang bersifat semu. Dikatakannya, koalisi parpol yang bersifat semu atau tidak tergantung parpolnya sendiri.
Hal senada dilontarkan caleg DPR Dapil Banten II yang diusung Partai Golkar, Dewi Yunus. la meniiai, jika pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan, maka akan terjadi over lapping. Selain. itu undang-undang pemilu juga harus diganti. "Kalau dilakukan secara serempak dalam satu hari sangat tidak mungkin, ini bisa berbahaya," kata Dewi kepada Rakyat Merdeka.
Dewi juga meniiai, dengan atau tanpa pemilu yang serempak, koalisi yang dilakukan partai merupakan bal yang semu demi kepentingan sesaat. Namun, katanya, hal ini haanya berlaku untuk partai-partai kecil dan baru. Sedangkan partai seperti Golkar
tidak akan melakukan koalisi bersifat semu, "Mereka (partai kecil, red) seperti kehilangan induk dan mencari pegangan untuk bisa maju ke legislatif. Bahkan partai baru yang namanya sering muncul di ikian pun belum memiliki pondasi yang kuat. Untuk mcndapat suara maksimal mereka harus berdiri piinjrpal 20 tahun," tambahnya.
Sementara itu, caleg DPR Dapil Banten III berbendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini berpendapat, keuntungan dari pelaksanaan pileg dan pilpres secara serempak memang ada pada sisi efisiensi waktu dan pendanaan. Tetapi, kerugian sistem ini adalah tertutupnya keran demokrasi.
la menilai, dengan pemilu serempak akan membuat masyarakat terkungkung. Partai yang tidak punya capres akan tersingkirkan, karena rakyat hanya memilih capres yang diusung partai.
Artinya, lanjut Jazuli, rakyat akan berpikir, buat apa pilih partai A yang tidak memiliki capres, lebih baik pilih partai B yang jelas-jelas punya capres.
"Semua ada untung dan ruginya, tapi jika pemilu dilakukan serempak dalam kondisi seperti sekarang, maka akan lebih banyak mudharat-nya. Jangan sampai heroik demokrasi jadi tidak terlihat lagi," ujaraya.
Sedangkan caleg DPR Dapil Jakarta II yang diusung Partai Persaruan Pembangunan (PPP), Lena Mariana Mukti mengatakan, partainya telah lama mewacanakan penyerempakan waktu peiaksanaan pileg dan pilpres.
Hal ini, ujarnya, ditujukkan agar masyarakat dapat mengetahui parpol dan capres yang didukungnya pada saat yang bersamaan. Dengan begitu, akan memperkuat sistem presidensil dan platform parpol dapat sesuai dengan capresnya.
"Semua partai harus punya capres. Tapi bukan berarri satu parpol satu capres. Tetapi misalnya, beberapa partai memiliki konsensus untuk mengusung satu tokoh," katanya.
Selain itu, lanjutnya, koalisi yang dibangun sebelum pileg akan menjadi koalisi utuh dan penuh komitmen. Dengan begitu, koalisi akan memiliki dasar yang kuat
Sebelumnya, anggota DPR, Slamet Effendi Yusuf menyatakan setuju jika pileg dan pilpres dilaksanakan secara serempak. "Berdasarkan original intent, perumusan waktu itu, pemilu itu ya harus serempak," kata politisi Golkar ini dalam dialog publik Haruskah Pemilu Serempak?,Jumat (30/1).
Sebaiknya, kata Slamet, Mah-kamah Konstitusi (MK) harus memutuskan pemilu secara se-rempak. Teknis peiaksanaan bisa disingkirkan. "Misalnya jadwal Pilpres diajukan separuh dan pemilihan DPR diajukan separuh," katanya.
Slamet menjelaskan, negars-negara yang menganut presidensil, rata-rata menganut sistem kepataian yang sederhana. Penyederhanaan itu, bisa dilakukan dengan menyerentakkan pemilu.
"Jika Pilpres dilaksanakan setelah Pileg, maka partai akan membuat hasil perolehan suara pada pemilu. Jadi, koalisi (dalam Pilpres, red) hanya untuk kepentingan pragmatis," ucapnya. • CR-RKO
Peralihan Aset Kota Tangsel Jangan Dihambat
Tangsel Pos
Jumat, 2 Februari
TANGSEL, TAPOS. Peralihan aset Kota Tangerang Selatan (Tangsel) harus segera diserahkan oleh Kabupaten Induk (Tangerang,red). Pasalnya, aktivitas roda pemerintahan harus segera berjalan sehingga pela-yanan publik dapat segera dilaksanakan.
Menurut anggota Komisi II DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini, merujuk pada lampiran Undang-undang Kota Tangsel, penyerahan aset harus segera dilakukan dan se-benarnya bila kabupaten induk tidak neko-neko pasti dapat segera dilaksanakan. Saat disinggung mengenai pemerintahan sementara Kota Tangsel yang dipimpin oleh HM Shaleh MT, Caleg DPR RI ini menyatakan tidak ingin mengomentari masalah kinerja penjabat walikota. Hal ini dilakukan karena pemerintahan baru berjalan seminggu.
Kendati demikian, dirinya menegaskan, siapa saja yang menjabat tidak perlu dipermasalahkan ataupun dikotomi karena yang terpenting adalah perduli terhadap warga Kota Tangsel. "Penjabat Walikota harus menanam pondasi yang sangat kuat di kota terbuncit Provinsi Banten ini, seperti memilih Sekertaris Kota yang handal dan berpengalaman, berikut jajaran dibawahnya," terang warga Ciputat ini usai pertandingan Futsal antara DPP PKS melawan wartawan di Serpong Utara, Kota Tangsel.
Dia kembali menyoroti, pengi-sian pejabat di dinas atau instansi harus sesuai dengan kriteria dan kredibilitas. Jangan hanya ada bargaining politik karena yang menjadi tumbal adalah warga yang tidak mendapat-kan pelayanan secara maksimal.
"Jadi jangan mengajak untuk membagi-bagikan kekuasan sehingga daerah otonom ini dapat mensejahterahkan warga serta sinergi dan kebersamaan untuk memajukan Kota Tangsel antara Pemkab Tangerang dan Tangsel harus signifikan," harapnya.
Seperti diketahui, mengenai aset, penyerahannya akan dilakukan antara Bupati Tangerang Ismet Iskandar dan Penjabat Walikota Tangsel HM Shaleh MT yang dikuatkan melalui berita acara. Sejauh ini aset yang akan diserahkan sudah ada daftarnya.(«rd)
Tifatul Perkuat Tangerang
Satelit News
Senin, 2 Februari 2009
SERPONG,SN—Presiden PKS Tifatul Sembiring keliling Tangerang, kemarin (1/2).
"Kunjungan ini adalah bagian dari langkah-langkah PKS terus-menerus menguatkan soliditas dalam menghadapi Pemilu 2009," ujar Tifatul. Sebagai bagian dari acara kunjungan Tifatul Sembiring ke Kabupaten dan Kota Tangerang, DPD PKS Kota Tangerang menggelar pertandingan futsal melawan wartawan lintas media di Kota dan Kabupaten Tangerang, Minggu (1/2) siang di Planet Futsal, Serpong. Tidak tanggung-tanggung, Tifatul Sembiring memimpin pasukan PKS yarig turut diperkuat oleh H. Jazuli Juwaini, MA beserta bebe-rapa caleg PKS dan Penguriis DPD Kota Tangerang lainnya. Jazuli yang merupakan Caleg PKS untuk DPR RI Dapil Banten III No.urut 2 mengatakan bahwa ini bagian dari sambutan atas kunjungan Presiden PKS ke daerah ini, selain bersilaturahim. "Kita berharap dengan pertandingan ini dapat terjalin pola hubungan dan komunikasi yang lebih baik dan konstruktif bagi kami di PKS. Artinya mampu terjalinnya interaksi yang seimbang, kritis yang konstruktif." ungkap Jazuli.
"Bertanding futsal beramal adalah sisi penting dalam bersilaturahim dengan rekan-rekan media." kata Tifatul yang mempertontonkan keandalannya dengan mencetak 3 gol dalam pertandingan itu.(ilo/ikhsan tamara)
'Biaya Demokrasi Lebih Murah Tapi Rawan Terjadi Koalisi Palsu
Rakyat Merdeka
Senin,2 Februari 2009
Walau memiliki keuntungan, wacana ini tetap menuai pro dan kontra lantaran menutup kran demokrasi yang selama ini terbuka. "Dari segi efisiensi dan efektivitas menang menguntungkan, teiapi dari segi demokrasi, harus ada proporsional atas proses demokrasi yang berjalan," ujar caleg DPR PDIP Dapil Jawa Barat XI, Maruarar Sirait kepada Rakyat Merdeka.
la mengatakan, jika dilihat dari undang-undang, hal ini tidak memungkinkan. Pria yang akrab disapa Ara ini juga menilai, jika wacana ini dilaksanakan, belum tentu bisa menghindari koalisi partai yang bersifat semu. Dikatakannya, koalisi parpol yang bersifat semu atau tidak tergantung parpolnya sendiri.
Hal senada dilontarkan caleg DPR Dapil Bamen II yang di-usung Partai Golkar, Dewi Yunus. la menilai, jika pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan, maka akan terjadi over lapping. Selain itu, undang-undang pemilu juga harus diganti. "Kalau dilakukan secara serempak dalam satu hari sangat tidak mungkin, ini bisa berbahaya," kata Dewi kepada Rakyat Merdeka.
Dewi juga menilai, dengan atau tanpa pemilu yang serempak, koalisi yang dilakukan partai merupakan hal yang semu demi kepentingan sesaat. Namun, katanya, hal ini hanya berlaku untuk partai-partai kecil. Sedangkan partai seperti Golkar tidak akan melakukan koalisi bersifat semu :
"Mereka (partai kecil, red) seperti kehilangan induk dan mencari pegangan untuk bisa maju ke legislatif. Bahkan partai baru yang namanya sering muncul di iklan pun belum memiliki pondasi yang kuat. Untuk mendapat suara maksimal mereka harus berdiri minimal 20 tahun," tambahnya.
Sementara itu, caleg DPR Dapil Banten III berbendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini berpendapat, keuntungan dari peiaksanaan pileg dan pilpres secara serempak memang ada pada sisi efisiensi waktu dan pendanaan. Tetapi, kerugian sistem ini adalah tertutupnya keran demokrasi.
la meniiai, dengan pemilu serempak akan membuat masyarakat terkungkung. Partai yang tidak punya capres akan tersingkirkan, karena rakyat hanya memilih capres yang diusung partai.
Artinya, lanjut Jazuli, rakyat akan berpikir, buat apa pilih partai A yang tidak memiliki capres, lebih baik pilih partai B yang jelas-jelas punya capres.
"Sernua ada unrung dan ruginya, tapi jika pemilu dilakukan serempak dalam kondisi seperti sekarang, maka akan lebih banyak mudharatnya. Jangan sampai heroik demokrasi jadi tidak terlihat lagi," ujaraya.
Sedangkan caleg DPR Dapil Jakarta II yang diusung Partai Persaruan Pembangunan (PPP), Lena Mariana Mukti mengatakan, partainya telah lama mewacanakan penyerempakan waktu peiaksanaan pileg dan pilpres.
Hal ini, ujaraya, ditujukkan agar masyarakat dapat mengetahui parpol dan capres yang di dukungnya pada saat yang bersamaan. Dengan begitu, akan memperkuat sistem presidensil dan platform parpol dapat sesuai dengan capresnya.
"Semua partai harus punya capres. Tapi bukan berarri satu parpol satu capres. Tetapi misalnya, beberapa partai memiliki konsensus untuk mengusung satu tokoh," katanya.
Selain itu, lanjutnya, koalisi yang dibangun sebelum pileg akan menjadi koalisi utuh dan penuh komitmen. Dengan begitu, koalisi akan memiliki dasar yang kuat
Sebelumnya, anggota DPR, Slamet Effendi Yusuf menya-takan setuju jika pileg dan pilpres dilaksanakan secara serempak. "Berdasarkan original intent, perumusan waktu iru, pemilu itu ya harus serempak," kata politisi Golkar ini dalam dialog publik Haruskah Pemilu Serempak?, Jumat (30/1).
Sebaiknya, kata Slamet, Mahkamah Konstitusi (MK) harus memutuskan pemilu secara serempak. Teknis pelaksanaan bisa disingkirkan. "Misalnya jadwal Pilpres diajukan separuh dan pemilihan DPR diajukan separuh," katanya.
Slamet menjelaskan, negara-negara yang menganut presidensil, rata-rata menganut sistem kepartaian yang sederhana. Penyederhanaan itu, bisa dilakukan dengan menyerentakkan pemilu.
"Jika Pilpres dilaksanakan setelah Pileg, maka partai akan hasil perolehan suara pada pemilu. Jadi, koalisi (dalam Pilpres, red) hanya untuk kepentingan pragmatis," ucapnya. • CR-RKO
Curi Waktu Serap Aspirasi, Bukan Semata Kampanye
Satelit News
Jumat, 30 Januari 2009
Waktu untuk bersantai dan bercengkrama dengan keluarga, sudah jauh berkurang. Sepulang dari kantornya di Senayan, Caleg PKS untuk DPR RI nomor urut 2 Dapil Banten 3 ini, langsung menggeber timnya untuk menyambangi konstituennya yang berada di pelosok-pelosok Tangerang. "Sebagai wakil rakyat, Saya harus merespon aspirasi masyarakat. Jadi, bukan semata untuk berkampanye dan merangkul konstituen," kata Jazuli di ujung telepon, dengan suara sedikit parau.
Rabu (28/1) lalu, ketika dirinya dikabari bahwa ada warga Kampung Sukadiri, Desa Patramanggala, Kemiri, Kabupaten Tangerang, sudah hampir dua bulan menyantap nasi aking, didampingi rombongan DPC PKS, Jazuli meluncur ke wilayah pelosok itu. Padahal, esok harinya dia mesti memediasi persoalan teror Warga Kampung Dongkal, Pakualam, Serpong. Bukan hanya sektor pertanian saja yang terpuruk, warga yang menggantungkan hidupnya dari melaut pun tengah kesusahan. Ka-rena, selama sebulan ini para nelayan tak lagi bisa mendapatkan pasokan solar. Banyak petani dan nelayan berputar haluan, mencari pe-kerjaan baru untuk mengais rezeki memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak sedikit warga miskin di daerah itu mengkonsumsi nasi aking untuk mengganjal perut karena tak lagi sanggup membeli beras pera sekalipun. "Sudah 1,5 bulan ini, warga mengkonsumsi nasi aking. Karena hasil panen dan melaut tak lagi bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup," keluh Naman (26), warga setempat.
Jazuli dan rombongan memberikan santunan 160 paket sem-bako sebagai bentuk kepedulian. Selepas Maghrib, Jazuli dan rombongan meluncur ke wilayah lain.(ikhsan tamara)
Camat Serpong Utara Jadi Mediator
Tangsel Pos
Jumat, 30 Januari 2009
TANGSEL, TAPOS. Rapat lanjutan penyelesaian perselihan antara warga dengan pengembang Alam Sutera, yang difasilitasi Komisi II DPR RI akhirnya menyepakati membentuk tim kecil. Tim ini nantinya memiliki tugas menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak.
Anggota Komisi II dari daerah pemilihan Banten, Jazuli Juwaini saat dihubungi koran ini melalui sambungan telepon mengatakan, tim ini diketuai oleh. Camat Serpong Utara dan diawasi langsung kerjanya oleh komisill.
"Tim ini juga bertugas mela-kukan negosiasi dan bertugas sampai persoalan ini selesai," kata Jazuli, Kamis (29/1).
Anggota tim kecil ini terdiri dari pihak pengembang Alam Sutera, Lurah Pakualam, dan masyarakat. Di dalam rapat itu, disepakati pula sejumlah poin.
Pertama, sebelum penetapan harga, pengembang diwajibkan memberikan akses jalan yang
lebarnya bisa dilalui kendaraan roda empat. Akses jalan itu, lanjut Jazuli, untuk memberikan kemudahan warga jika mengalami kondisi darurat,"Misalnya kalau ada yang sakit atau bencana lain, mesti ada jalan dong. Itu kan juga hak warga. Jangan ditutup begitu," paparnya.
Poin kedua adalah, tidak diperkenankannya terjadi teror meneror dan premanisme, siapa pun pelakunya. Sejauh ini pihak Alam Sutera tidak mengakui se-bagai tertuduh di balik aksi teror beberapa waktu lalu. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Ke-adilan Sejahtera ini menilai, jika aksi teror menjadi agenda pem-bahasan, maka perdebatannya akan semakin panjang,
"Ya, logikanya kalau tidak ada kepentingan, ngapain neror," ujar Jazuli. Poin terakhir adalah, warga setempat diminta untuk tetap menjaga keamanan daerah sekitar.
Rapat yang berlangsung kemarin pagi itu, turut dihadiri empat jajaran direktur pengembang Alam Sutera. Di antaranya Sulaiman dan Emil. Kasus ini bermula dari dua kali aksi teror yang dialami 13 kepala keluarga yang berdomisili di Kampung Dongkal RT 05 RW 03 di atas lahan seluas 5.335 meter persegi.
Teror pertama menggunakan ular kobra dan kedua pengiriman tiga kepala babi. Ancaman ini ditujukan kepada Dahlan bin Nisin alias Ki Demong, pemilik lahan yang sampai sekarang belum bisa digusur oleh pihak Alam Sutera.
Jika memasuki kawasan rumah Ki Demong, pengguna kendaraan harus hati-hati. Selain jalan masuk masih berupa tanah, kondisinya juga gelap gulita karena belum ada penerangan jalan umum. Bangunan rumah yang berada di areal ter-sebut dikelilingi tembok beton dan bangunan ruko-ruko yang dibangun pengembang.
Sebelum digusur, kampung itu dihuni oleh 50 KK yang rata-ratanya bekerja sebagai petani, pekebun, dan buruh pabrik. Di kampung itu pula terdapat 30 anak-anak yang sejak pasca-teror selalu dalam pengawasan orangtua.(son)
Tak Neko-neko, Warga Cuma Mau Hidup Tenang
Satelit News
Kamis, 27 Januari 2009
Ya, hari ini puluhan warga Kampung Dongkal, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara akan mendatangi gedung DPR RI, untuk menemui Ketua Tim Kerja Pertanahan Komisi II, Jazuli Juwaini yang menjanjikan akan memediasi persoalan itu. Mereka akan mengajukan beberapa poin tuntutan seperti, tidak adanya lagi teror kepada warga, jangan ada premanisme di area kampungnya, pengembang membuka saluran air warga, menyalakan lampu saat malam hari, memberi akses jalan untuk lalu lintas mobil.
Menyinggung harga jual yang belum menemui titik temu, kata juru bicara warga, Robet, pihaknya tidak akan membahas hal itu secara detil. Sebab, sidang tersebut membahas tentang keresahan warga. Warga hanya ingin hidup tenang tanpa intimidasi dari pihak pengembang. Sementara soal tawar menawar lahan, sebaiknya diselesaikan secara damai.
"Itu kan masalah antara pengembang dengan warga yang berarti antara penjual dengan pembeli. Kalo mereka ingin bicarakan harga jual tanah, silakan saja datangi warga secara baik-baik dan dibicarakan dengan solusi terbaik," pungkas Robet.susilo
Meluncur dari Sulawesi, Jazuli Berbagi Duka dengan Santri
Satelit News
Selasa, 27 Januari 2009
Musibah yang juga merobohkan asrama santri itu jelas merupakan pukulan bagi penghuni Ponpes itu. Namun, patut disyukuri musibah itu tak menelan korban jiwa. Peristiwa memilukan itu, menggerakkan hati H Jazuli Juwaini. Anggota Komisi II DPR RI itu langsung ke lokasi ponpes, setiba dari kunjungan kerja di Sulawesi. Kedatangannya, tak hanya sekedar ingin mengetahui keadaan bangunan Ponpes yang hangus. Tetapi juga ber-bagi duka dengan para korban. Dengan harapan, bisa meringankan beban psikologi mereka dan memberi semangat baru.
Caleg PKS nomor unit 2 untuk DPR RI Dapil III Banten ini mengatakan, bahwa kunjungan ini merupakan bentuk solidaritasnya kepada dunia pesantren. "Kedatangan saya bagian dari komitmen solidaritas dan kepedulian kepada pesantren ini. Saya dengar sampai belum ada bantuan dari pihak terkait. Karenanya. begitu sampai di Bandara. saya langsung berangkat ke lokasi," ungkap Jazuli. Jazuli menyempatkan diri untuk memberikan bantuan dana yang ditujukan kepada pengelola pesantren. "Apa yang saya berikan. sekedar untuk meringankan beban akibat musibah ini. Saya berharap ini menjadi pintu pembuka bagi datangnya bantuan dan perhatian yang lebih baik bagi nasib pesantren dari pihak terkait," pungkas dia.
Menurut Farhandi, pimpinan pesantren yang berlokasi di RT01/RW03, Kampung Blukbuk Luwung itu, kebakaran ini terjadi siang hari. " Saya juga belum mengetahui penyebab pasti kebakaran ini, tetapi memang ketika peristiwa itu terjadi kondisi asrama sedang kosong ditinggal santri yang sekolah," tutur Farhandi. Saat ini, santri sementara diungsikan ke lokasi lain di sekitar asrama yang terbakar.(ikhsan tamara)
Kurang Percaya Diri
Rakyat Merdeka
Rabu, 21 Januari 2009
ANGGOTA Komisi II DPR Jazuli Juwaini mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan caleg dengan suara terbanyak justru memberi peluang yang sangat besar bagi caleg perempuan.
"Jadi tidak usah pakai zipper system. Itu kami bertentangan dengan keputusan MK yang
menetapkan suara terbanyak,' ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Politikus PKS ini mengingat kan agar perempuan tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Dia mengatakan, dengan ditetapkannya suara terbanyak, maka perempuan bisa memperoleh kuota lebih dari 30 persen. "Dulu waktu masih menerapkan nomor unit dibilang tidak demokrasi, sekarang ketika ditetapkan suara terbanyak, dibilang mengecilkan perempuan," katanya.
Jazuli menambahkan, seharusnya putusan MK tentang suara terbanyak mcmbuat perempuan lebih bekerja keras lagi untuk bisa mendulang suara. Putusan MK secara eksplisit tidak lagi memisahkan ada zona laki-laki dan perempuan. "Perempuan kan memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalali pemilih perempuan banyak. Ini hanya ketidakpercayaan diri perempuan," tukasnya. • DIT
Serap Aspirasi Pedagang
Satelit News
Selasa, 20 Januari 2009
TANGERANG.SN- Calon legislatif (Caleg) PKS DPR RI nomor urut 2, Jazuli Juwaini getol berkonsolidasi. Bersama dengan unsur DPD PKS Kota Tangerang, Jazuli bertandang ke pedagang di Pasar Royal dan Pasar Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Minggu (18/1). Anggota Komisi II DPR RI ini sempat berdialog bersama para pedagang, pasca penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). "Bagaimana imbas dari penurunan BBM," tanya Jazuli. "Ada i sebagian harga yang turun, tetapi ada juga yang tetap," timpal seorang pedagang.
Dari Pasar Taman Royal, di dekat Terminal Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang, knjungan, dilaiijuikan ke Pasar Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang. Dialog bergulir santai tapi serius, mengupas dinamika yang dialami pedagang dua pasar di jantung kota Akhlakul Kharimah itu.
Selania mengisi resesnya sepekan kemarin, taleg yang membidik daerah pemilihan 3 Banten iiu gial memanaskan mesiri politiknya, dengan memaksimalkan kantung-kantung suaranya di tingkat grassroot.(susilo/ikhsan tamara)
Jazuli: Kader PKS Bangga, Tifatul Ditahan
Tangsel Pos
Sabtu, 17 Januari 2009
CIPUTAT,TAPOS. Secara resmi Presiden PKS Tifatul Sembiring, kini menjadi tersangka terkait laporan panitia pengawas Pemilu DKI yang menilai aksi damai PKS atas agresi Israel 2 Januari lalu.
Dibalik dijadikanya Tifatul sebagai tersangka, kader PKS memberikan respon yang cukup beragam. PKS mencurigai kasus ini penuh dengan muatan politisnya yang sengaja dikangkangi oleh lawan politik dari partai yang dianggap tidak suka akan keberhasilan PKS selama ini. Namun, sebagian kader partai itu menganggap akan mendapatkan hikmah dibalik semua kejadian yang menimpa presiden mereka.
Menanggapi peluang potensi berbuah simpati publik terhadap PKS atas status tersangka Tifatul, H.Jazuli Juwaini, anggota DPR PJ yang juga merupakan Koordinator Pembinaan Teritorial Daerah Jabar dan DKI DPP PKS menanggapinya biasa saja. Namun, tidak ditampik olehnya juga potensi itu memang akan ada dan tentunya menjadi berkah. "Kita hanya merespon tuduhan itu saja. Ya kita jawab. Kalau berbuah simpati publik, wallahu a'lam. Kalau benar, ya itu berkah," katanya.
Selain itu dia mengatakan, jika aksi demo tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk kampanye Pemilu 2009. Aksi tersebut murni solidaritas kemanusiaan atas ke-kejian Israel terhadap Palestina." Aksi itu murni solidartitas kerna-nusiaan kita sebagai sesama ma-nusia,"tegasnya.
Hal itu dikatakan olehnya didepan beberapa orang wartawan yang hadir dalam acara Tabligh Akbar solidaritas untuk palestiana yang diadakan dikediamanya, Ciputat, Ka-bupaten Tangerang.
Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 200 orang ibu-ibu pengajian dan tokoh agama itu, dia mengajak seluruh umat agar terus mendu-kung aksi solidaritas untuk rakyat palestina yang hingga saat ini masih berada dalam tekanan kaum zionis israel.
Selain itu, menjelang perhllu legislatif yang akan digelar bulan april nanti, dia menyerukan agar tidak memilih caleg yang tidak ber-kompeten dan yang belum teruji kualitasnya kepemimpinanya.(sam)
Mustika Tigaraksa Kembali Terendam
Harian Tangerang
Sabtu, 17 Januari 2009
TIGARAKSA- Banjir setinggi lebihdari 60 sentimeter menggenangi rumah warga di Perumahan Mustika, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Setidaknya, sekitar 258 rumah di Perumahan Mustika kebanjiran, sehingga memaksa warganya mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Informasi yang diterima, air dalam jumlah besar datang dari Bogor lewat Sungai Cimanceuri yang mengalir di cengah perumahan tersebut. Air mulai menggenangi rumah warga Perumahan Mustika sejak Kamis (15/1) sekitar pukul 18.00. Makin lama ketinggian air makin bertambah hingga masuk ke rumah-rumah warga. Banjir dadakan tersebut mengejutkan penghuni perumahan yang sebagian besar bekerja menjadi buruh di berbagai pabrik di Tangerang. Air paling tinggi menggenang di BlokD dari RT01-03 RW 01 perumahan tersebut. Di blok ini ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Hampir seluruh warga di blok ini mengungsi ke SDN Cogrek. Mushola dan Balai Desa Pasir Nangka. "Banjir kiriman ini sudah seperti hal yang biasa bagi kami. Tapi kami mohon kepada pemerintah untuk cepat-cepat mencari solusinya." kata Nurjaman, warga RT 01 RW01.
Hingga Jumat(16/l) sekitar pukul 16.00. sebagian warga masih bertahan di tempat pengungsian. Sebagian lagi sudah kembali ke rumahnya dan melakukan bersih-bersih. Ini menyusul ketinggian air di perumahan Mustika Tigaraksa sudah surut. "Kami masih bertahan di tempat pengungsian karena khawatir banjir susulan datang." kata Ida. warga yang mengungsi di mushola. Di hari itu. dua orang pejabat datang mengunjungi lokasi banjir. Keduanya adalah Wakil Bupati Tangerang Rano Kamo dan anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini. Rano Karno tiba di
Perumahan Mustika Tigaraksa ini sekitar pukul 13.00. Sedangkan Jazuli Juwaini tiba sekitar pukul 16.00. Di tempat itu. Wakil Bupati Rano Karno meninjau kondisi tempat pengungsian dan rumah warga yang terendam. Kepada warga, Rano meminta agar bersabar dan berjanji akan secepatnya menanggulangi bencana alam yang hampirterjadi setiap tahunnya ini. Sementara itu, Jazuli Juwaini menuding bencana alam yang terjadi hampir setiap tahunnya ini adalah kesaiahan Pemkab Tangerang. Menurut dia, solusi yang paling mudah unruk mengatasi banjir ini adalah dengan normalisasi, peiebaran sungai dan pengerukan Sungai Cimanceuri. "Mudah kok. Tinggal sediakan beku, sungai dilebarkan dan dikeruk," kata Jazuli." Pada kesempatan itu, Jazuli juga membagi-bagikan bantuan sembako kepada warga korban banjir ini. Bantuan berupa beras dan mie instan dibagikan kepada masing-masing ketua RT. Bantuan penanggulangan banjir juga datang dari Dinas Sosial Kabupater, Tangerang. Bantuan berupa logistik telah dikirim Dinsos bersama petugas Tarum. Siaga Bencana (Tagana). Bantuan itu berupa 0,5 ton beras. 25 dus mie instan. 2 air mineral dan perahu karet.
Ketua Tagana Kabupaten Tangerang, Ending Haryadi mengatakan, untuk keseluruhan penanggulangan banjir d Kabupaten Tangerang, disiapkan sebanyak 8 perahu karet. 400 relawan Tagan; dan 12 tenda pengungsian. (cr-2)
Majelis Taklim Ciputat Kecam Israel
Harian Tangerang
Rabu, 17 Januari 2009
CIPUTAT-Ratusan ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan menggelar istighosah atau doa bersama di Jalan Musyawarah, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Jumat (16/1).
Aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga 10.30 WIB, itu sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina akibat agresi militer yang membabi buta oleh Israel sejak Sabtu (27/12) lalu. Sehingga, mengakibatkan sekitar 1.200 orang meninggal dunia.Belum lagi dengan rakyat Palestina yang mengalami luka-luka."Jika melihat di media masa dan televisi, saya rasanya gemas melihat kebiadaban dan kekejian negara Israel, apalagi banyak anak-anak yang tak berdosa menjadi korbannya," ungkap seorang ibu yang enggan disebutkan namanya.
Dalam doa bersama itu, sebagai pemimpin doa adalah KH Jazuli Juwaini. Para ibu-ibu yang mengenakan pakaian seragam putih-putih ini berdoa dengan khusyuk dan khidmat untuk keselamatan warga Palestina, selanjutnya disusul dengan kegiatan dzikir bersama.
Menurut Jazuli yang juga selaku anggota Komisi II DPR RI ini, aksi ini merupakan sebagai bentuk solidaritas keprihatinan sesama umat mus-lim. Sebab, kemerdekaan itu merupakan hak setiap bangsa.
"Mendoakan orang lain itu pahalanya besar, apalagi men-doakan untuk orang-orang yang tertindas. Jika dilakukan secara bersama, mudah-mu-dahan dijabah sama Allah SWT,"jelasnya.
Caleg DPR RI dari Partai PKS .ini juga menegaskan, tak takut jika kegiatan ini akan berbuntut panjang seperti yang dialami Presiden PKS Tifattul Sembiring yang ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri yang dituding melakukan black campaign saat menggelar aksi anti Israel yang dilakukan di bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, awal Januari lalu.
"Saya tidak takut, karena kegiatan ini bukanlah kam-panye. Tapi murni sebagai
bentuk solidaritas dan keprihatinan umat Islam kepada sau-dara-saudara muslim kita di Palestina," tegas Jazuli.
Dalam kesempatan ini, ia berharap kepada aparat kepo-lisaian hams bersikap obyektif dan adil. Karena, saat aksi anti Israel kemarin diakui membawa atribut partai, akan tetapi kegiatan itu bukanlah kegiatan kam-panye. Karena tidak ada unsur penyampaian visi dan misi partai apalagi melakukan so-sialisasi pemilu.
"Saya khawatir ini ada muatan politis dan ada orang-orang yang menungganginya. Untuk itu mungkin kami akan menyiapkan kuasa hukum untuk membela presiden kami,' terangnya. (ang)
Polisi Periksa Presiden PKS Enam Jam
Koran Tempo
Jumat, 16 Januari 2009
Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah Metro Jaya sekitar enam jam sejak pukul 13.00 kemarin. Kepada tim penyidik, Tifatul menjelaskan seputar aksi solidaritas untuk rakyat Palestina di Bundaran Hotel Indonesia yang berlangsung 2 Januari lalu.
"Soal apa saja, siapa saja, orasinya apa, dan atributnya apa (saya jelaskan ke polisi)," kata dia kepada Tempo tadi malam. Ia juga menyerahkan rekaman orasi, foto-foto, serta surat pemberitahuan melakukan aksi. Sebelum diperiksa, Tifatul menyatakan siap dipenjara jika aksi tersebut dianggap sebagai kampanye terselubung. "Demi kemanusiaan, saya siap," katanya.
Tifatul menjadi tersangka karena unjuk rasa itu dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung PKS. Berdasarkan pengaduan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 7 Januari lalu, massa yang terlibat dalam unjuk rasa membawa bendera PKS yang dilengkapi nomor urut 8. Nomor ini merupakan nomor PKS sebagai peserta Pemilu 2009.
Turut menjadi tersangka, Ketua PKS Jakarta Pusat M. Agus dan Ketua PKS DKI Jakarta Triwisaksana. Namun, Triwisaksana batal diperiksa karena polisi belum memiliki izin dari Menteri Dalam Negeri. Izin itu diperlukan karena dia adalah anggota DPRD DKI Jakarta.
Kepala Humas Polda Metro Komisaris Besar Zulkarnain menjamin, selama penyidikan, Tifatul tak akan ditahan. Sebab, Undang-Undang Pemilu yang menjadi pegangan pemeriksaan itu tidak menyiratkan hal tersebut. "Ini kasus politik," katanya. Tim penyidik, kata Zulkarnain, mengkonfirmasi isi rekaman saat aksi massa, keterangan anggota Panwaslu, serta beberapa peserta aksi kepada Tifatul.
Anggota Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid, menyesalkan penetapan tersangka terhadap Tifatul. Aksi solidaritas massa PKS, kata dia, mendapat tanggapan positif di luar negeri karena berlangsung damai dan tertib. "Tapi di sini kok malah diperkarakan," kata Hidayat.
Anggota Komisi Pemilihan Umum, Endang Sulastri, menilai aksi unjuk rasa PKS belum memenuhi syarat kampanye berupa penyampaian visi dan misi. Menurut dia, aksi itu merupakan bentuk solidaritas PKS. "Lagi pula surat izin ke kepolisian bukan untuk kampanye, melainkan untuk unjuk rasa," katanya.
Mantan Ketua Panitia Khusus pembahas Rancangan Undang-Undang Pemilu, Jazuli Juwaini, juga menilai aksi massa PKS itu tak memenuhi definisi kampanye terbuka. Sebab, kampanye terbuka berarti mengumpulkan massa, menyampaikan visi dan misi, serta mengajak memilih. "Aksi itu hanya memenuhi satu dari tiga unsur, yaitu mengerahkan massa," kata Jazuli
Panwaslu dan Polisi agar Objektif
Sinar Harapan
Jumat, 16 Januari 2009
Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengharapkan, Bad an Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan polisi bersikap objektif dalam memproses Presiden PKS, TifatuI Sembiring sebagai tersangka dalam dugaan melakukan pelanggaran jadwal kampanye.
"Saya menghargai proses hukum, namun saya minta Bawaslu atau Panwas serta polisi objektif sesuai aturan perundang-undangan," tegas Jazuli, Kamis (15/1).
Dia mengatakan, berdasarkan undang-undang (UU), yang disebut kampanye terbuka minimal memenuhi tiga unsnr, di antaranya mengumpulan masa, menyampaikan visi dan misi, dan mengajak pesrrta untuk memilih. Sementara itu, dalam demonstrasi dukungan terhadap rakyat Palestine yang berlangsung 2 Januari 2009, PKS hanya mengumpulkan massa. "Tidak ada yang mengajak mili h PKS, itu murni aksi soli-daritas kemanusiaan atas kebnatalan Israel," terangnya. Berkaitan dengim digunakannnya bendera PKS dalam aksi tesebut, Jazuli mengatakan, hal itu dilakukan untuk menunjukkan identitas dalam menggerakkan kader dan simpatisan dalam mendukung aksi itu.
Jazuli mengajak seluruh kader PKS dalam kasus Tifatul, menghormati proses hukum yang berlangsung. "Saya berharap kasus ini tidak
ditumpangi. muatan politis dari pihak pihaklain tegasnya.
Masih Abu-abu
Sementara itu, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah menyatakan, proses kriminalisasi terhadap TifatuI tidak tepat. Mengingat aksi yang digalang PKS merupakan akan kemanusiaan, sentral yang merupakan bagian aksi bangsa yang beradab terhadap kejahatan perang Israel.
Menurut Mulyana, jika kampanye belum ada maka tidak bisa disebut pelanggaran jadwal di luar jadwal kampanye. "Sebaiknya Panwaslu concern saja terhadap penyediaan logistik dan soal kelengkapan regulasi teknis, itu lebih strategis," tegasnya. ' Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Akbar Tandjung menyatakan, seharusnya partai-partai bisa melaksanakan proses pemilu sesuai aturan yang berlaku. Berkaitan dengan status hukum Presiden PKS; Akbar menilai sebaiknya proses pe-nanganannya dilakukan dengan memberi peringatan terlebih dahulu, tidak dengan bersikap tergesa menjadikan TifatuI tersangka.Sebaiknya di peringatkan terlebih dahulu. Jangan ambil tindakan yang akhirnya membuat situasi politik menjadi tidak kondusif,katanya.
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mendefinisi-kan, kasus ini masih abu-abu. Namun, katanya, jika dalam hal ini PKS melanggar maka kepolisian harus menindak dan hasilnya ditunggu. Sebab, saat ini peraturan dari KPU dan Bawaslu tentang kampanye makin jelas definisinya, namun makin sering juga dilanggar.
(ninuk cucu suwanti)
Janda Miskin Pamulang Disantuni
Radar Tangerang
Rabu, 14 Januari 2009
Sebanyak 22 janda miskin dan 20 anak yatim di wilayah Pamulang, Kota Ta-ngerang Selatan s mendapat santunan dari anggota DPR RI asal PKS Jazuli Ju-waini, Sabtu (10/1) malam lalu.
Kegiatan dalam rangka semarak Tahun Baru Islam 1430 Hijriah ini digelar di Mushola Nurul Iman, Jalan Talas III Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
Kegiatan santunan ini juga diisi dengan pengajian umum. Dan, Jazuli pun berkesempatan mernberikan ceramahnya dalam kegiatan ini.
Dalam tausiyahnya di hadapan ratusan orang itu, Jazuli menyampaikan bahwa semua komponen masyarakat perlu untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan positif seperti ini.
Karena, kegiatan seperti santunan anak yatim dan janda miskin ini sangatlah penting. Selain perintah agama juga harus terus didorong agar ke depannya menjadi agenda besar masyarakat.
"Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa solidaritas social di tengah-tengah masyarakat," kata Jazuli yang juga caleg Dapil Kota dan Kabupaten Tangerang nomor urut dua ini. (dai)
Suara Terbanyak, Prinsip Keadilan, dan Penguatan Demokrasi
Satelit News
Selasa, 13 Januari 2009
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan sistem nomor unit dalam menentukan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 214 huruf a, b. c, d, e UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR,DPD dan DPRD. Menurut MK, Pasal 214 huruf a, b, c, d. e yang menentukan pemenang pemilu legislatif adalah yang memiliki suara di atas 30 persen bilangan pembagi pemilih {BPP) dan menduduki nomor unit lebih kecil adalah inkonstitusional. Menurut MK, pasal di atas menguntungkan caleg dengan nomor urut kecil, dan memangkas hak politik rakyat sebagai pemiiih.
Putusan MK tersebut mengubah kontestasi politik menjelang Pemilu 2009. Di satu sisi hal ini diprediksi akan meningkatkan suhu persaingan antar caleg dalam internal parpol sehingga berpotensi mengancam soliditas partai dan pada saat yang sama meningkatkan potensi konflik di dalam parpol. Namun di sisi yang lain. Putusan MK ini disambut secara antusias dan positif oieh berbagai kalangan dan dianggap mempunyai implikasi positif bagi rakyat dan bagi partai politik (parpol).
Putusan MK dinilai sebagai kemenangan bagi demokrasi karena dengan Pemilu 2009, suara rakyat akan menjadi lebih berpengaruh dibandingkan putusan dan negosiasi elite parpol sebagaimana yang berlaku sebelumnya. Bagi para calon. Putusan MK mencerminkan keadilan bagi setiap calon. Calon anggota legisiatif (caleg) yang berada pada nomor urut besar memiiiki peluang yang sama dengan caleg pada nomor urut diatasnya (nomor urut kecil).
Mengingat Putusan MK bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain, maka sikap yang paling tepat adaiah melaksanakan secara konsekuen, menegaskan nilai positifnya sambil mengantisipasi potensi negatif yang akan muncul.
Dinamika Internal Parpol Menguat
Putusan MK mengurangi peran parpol dalam menentukan calon terpilih. Jika sebelumnya parpol tidak saja hanya berwenang mengajukan daftar nama caleg, namun juga turut menentukan keterpilihan caleg melalui syarat tertentu batasan BPP 30% pada sistem suara terbanyak penentuan calon terpilih didasarkan pada murni pilihan rakyat. Hal ini mengurangi peran parpol yang selama ini jamak berlaku.
Padahal. sistem nomor urut dalam tmgkat tertentu merupakan mekanisme yang dinilai cukup efektif dalam menegakkan disiplm anggota legisiatif (aleg). Aleg memahami bahwa kehadirannya di lembaga legisiatif tidak semata-mata peran kampanye dirinya sendiri, melainkan ditentukan parpol (melalui mekanisme nomor urut). Dari sana muncul loyalitas dan disiplin aieg terhadap parpol.
Memang loyalitas dan disiplin parpol seringkali dipahami publik sebagai pengutamaan kepentingan parsial parpoi dan pada saat yang sama seringkali menafikan kepentingan rakyat. Hal ini dikritik oleh berbagai kalangan sebagai bentuk penyimpangan fungsi representasi. Aleg bukan lagi merepresentasikan (mewakili) rakyat tetapi mewakili kepentingan parpol. Sayangnya kepentingan parpol seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat. Yang benar semestinya, disiplin parpol ditegakkan dalam rangka perjuangan kepentingan rakyat. Sehingga jika terdapat aleg yang melenceng dari garis politik parpol. yang sejalan dengan kepentingan rakyat. dapat dimintai pertanggungjawaban bahkan diberikan sanksi yang tegas.
Dengan sistem suara terbanyak, caleg berlomba meraih suara sebanyak-banyaknya. Mereka akan berusaha dengan segala upaya: dana, jaringan.
Implikasinya caleg akan lebih mengandalkan diri pribadi ketimbang parpol. Pada saat yang sama keterikatan caleg terhadap parpol relatif berkurang sehingga dikhawatirkan menurunkan derajat disiplin terhadap parpol pada saat terpiiih. Persoalan kita hari ini adalah masih yang tanpa ideologi dan bebas semaunva. Sebagian politisi karena potensi yang dimilikinya, apaiagi berhadapan dengan parpoi yang lemah dalam disiplin anggota. Seringkali berjalan di luar aturan politik bisa saja mereka bertentangan dengan garis partai saat pengambilan keputusan di DPR/DPRD. Saat ditegur atau akan diberi sanksi, bukan mustahil mereka dapat pindah fraksi karena partai bukanlah instuksi yang penting bagi mereka, apalagi duduknya mereka di parlemen atas dasar pilihan suara terbanyak rakyat dan tidak ditentukan parpoi. Tentu saja kita berharap fenomena seperti ini tidak terjadi pada anggota legislatif hasil pemilu mendatang. Jika pun terjadi kita berharap hal ini merupakan fenomena transisi, karena diyakini sistem suara terbanyak akan positif dalam jangka panjans bagi penguatan demokrasi.
Hal lain yang perlu diantisipasi pada masa transisi ini adaiah soal manajemen konflik yang muncul akibat persaingan antar-caleg. Melalui sistem suara terbanyak, dinamika persaingan internal dalam partai akan menguat, persaingan antar caleg akan semakin ketat. Persaingan ini adaiah hai yang wajar mengingat sistem suara terbanyak menjamin keadilan bagi setiap caleg untuk berkompetisi.
Pemilu ibarat pertandingan, di dalamnya ada kompetisi/persaingan. Namun, sistem dan pelaksanaan pemilihan harus menjamin kompetisi yang fair (fair competition). Kempetisi fair hanya muncul dari sikap ketaatan pada aturan, sehingga KPU sebagai penyelenggara dituntut untuk membuat aturan sebagai tindak lanjut pemberlakukan suara terbanyak yang mampu menjaga fairness, khususnya dalam kampanye,serta potensi konflik dalam penentuan calon terpilih.
Di sisi lain perlu didorong kedewasaan politik baik dan parpol maupun dari para caleg. Segala potensi ketidakharmonisan internal semestinya dapat diantisipasi. Gesekan-gesekan bakal terjadi, tetapi untuk jangka panjang akan mendidik orang untuk semakin sportif dalam menerima kemenangan atau kekalahan. Sportivitas dalam politik sangat diperlukan bagi tegaknya sebuah demokrasi yang kuat dan sehat.
Kebutuhan Kader (Parpol) yang Mengakar
Sistem suara terbanyak mendorong kaderparpol terutama yang menjadi caleg parpol juga akan semakin merdorong untuk menunjukkan Caleg-caleg yang berkualitas karena dalam pemilu-pemilu mendatang, figur caleg akan menjadi semakin penting dibandingkan dengan parpol itu sendiri.Mulai mengakarkan pengaruhnya di masyarakat. Parpol harus semakin sibuk bekerja unruk masyarakat. Parpol tidak bisa hanya sibuk menjelang pemilu, di saat-saat kampanye, tetapi parpol dituntut untuk setiap hari berada di tengah-tengah masyarakat, bergelut dengan dinamika masyarakat dan dituntut menyelesaikan memberikan solusi pelbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, sistem suara cerbanyak akan mendorong pelembagaan parpol yang semakin kuat. Parpol yang terlembaga diindikasikan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara konsekuen. Parpol akan semakin kuat melaksanakan prinsip political constituency, dimana politik adaiah sarana memperbaiki kualitas kehidupan konstiruen (masyarakat). Parpol akan semakin serius memikirkan dan memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat. Dengan itu, parpol dituntut unruk menajamkan visi, misi. dan program yang ril dengan kebutuhan masyarakat.
Relasinya dengan pelaksanaan pemilu, parpol yang terlembaga semestinya memahami bahwa salah satu fungsi penting yang dimilikinya adaiah sebagai agen rekrucmen elit Parpol telah melaksanakan fungsi tersebut dengan menyusun daftar caleg yang akan ditawarkan kepada publik pada saat pemiiu. Sebagai pemegang otoritas penentu caleg semestinya parpol teiah menjaring caleg yang benar-benar bcrkualitas yang dideteksi melaiui mekanisme yang demokratis. Jika mekanisme itu telah ditempuh, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan parpol, karena siapapun yang terpilih adaiah kaderterbaik parpol
KPU Berniat Buka Lagi DPT
Republika
Kamis, 12 Januari 2009
Banyak pemilih di daerah terpencil dan luar negeri belum terdaftar.
JAKAKTA Komisi Pemilihan Umun (KPU) membuka peluang dilakukannya pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT). Langkah ini dilakukan karena masih banyak anggota masyarakat yang belum terdaftar.
Ketua KPU. Abdul Hafiz Anshary, mengaku, pihaknya banyak mendapat laporan terkait DPT. Banyak masyarakat didaerah terpencil dan luar negeri yang belum terdaftar.
Untuk membuka peluang mereka didaftar lagi, KPU memerlukan payung hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Saat ini, kami sedang memhahas perlunya perppu untuk mengatur hal itu (pemutahiran DPT)," kata Hafiz, Ahad (ll/l).
Posisi KPU dalam persoalan DPT cukup sulit. Dijelaskannya, masyarakat yang punya hak pilih berharap pendaftaran pemilih dibuka lagi. Di sisi lain, langkah membuka lagi DPT akan memunculkan kecaman karena KPU dianggap tidak konsisten. KPU akan berhati-hati dalam hal usulan perpu untuk membuka lagi DPT.
KPU tetap berupaya agar semua masyrakat bisa tercantum dalam DPT. "Ada empat hal yang kami ajukan dalam perppu, yailu pemutakhiran data, cara pemberian suara, keputusan suara terbanyak dan audit dana kampanye," kata Hafiz. Jika perppu itu lolos, masyarakat yang belum terdaftar ada kemungkinan untuk tercantum dalam DPT.
Jumlah masyarakat yang tercantum dalam DPT, kata Hafiz, bukan merupakan hasil sensus KPU. Pihak KPU hanya menerima data jumlah penduduk dari pemerintah pusat.
Terkait dengan ketersediaan surat surat suara, Hafiz menambahkan, pemutakhiran data tidak akan berpengaruh pada jumlah surat suara karena surat suara yang dicetak sudah dilebihkan 10 persen. Dengan begitu, dalam pandangan Hafiz, pemutakhiran DPT tidak mengganggu rencana pencentakan surat suara.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengatakan, masih banyak masyarakat yang merasa belum terdaftar sebagai pemilih. Berdasarkan survei yang dilakukannya, hanya 67,2 persen masyarakat yang sudah merasa terdaftar sebagai pemjlih.
Angka ini menimbulkan kekhawatiran meningkatnya angka golput administratif. Padahal, angka golput dengan alasan politis sudah sangat tinggi.
Dalam posisi seperti itu, Qodari melihat perlunya membuka kembali pendaftaran pemilih. "Pemutakhiran DPT merupakan suatu hal yang penting," kata dia.
Direktur eksekutif Center of Electoral Reform (Cetro), Hadar Navis Gumay, menilai perlu adanya perppu yang bisa memungkinkan KPU menambah jumlah pemilih. "Perppu itu merupakan landasan hukum bagi KPU untuk memutakhirkan DPT," kata dia. Pemilih yang belum tercantum dalam DPT jumlahnya masih banyak.
Dia mencontohkan, pemilih yang ada di luar negeri masih ada yang belum terdaftar dalam DPT. Padahal, keinginan mereka untuk berpartisipasi cukup tinggi. KPU harus mengakomodasi orang-orang seperti ini.
"Hal yang sama juga perlu dilakukan pada pemilih di daerah-daerah terpencil yang belum terdaftar," kata dia.
Tidak siap
Anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini (Fraksi PKS), mengatakan, semangat memasukkan seluruh pemilih yang belum terdaftar adalah hal bagus. Persoalannya, lanjut dia, tahapan pemilu dibuat sendiri oleh KPU. Dengan begitu, ini menjadi cermin ketidaksiapan KPU.
"Kalau menurut saya memang harus diakomodasi. Bagaimanapun substansi pemilu adalah memberikan hak rakyat untuk memilih," kata dia. Jika ada payung hukum, pemutakhiran DPT bisa dilakukan.
Kejadian membuka DPT tidak terjadi kalaU KPU sejak awal mendengar masukan dari berbagai pihak. • ikh
Camat Bilang Bukan Urusannya
Satelit News
Kamis, 8 Januari 2009
Teror yang berulang kali menimpa warga Kampung Dongkal, Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, ternyata
belum sampai ke telinga carnal.
SERPONG UTARA, SN- Camat Serpong Utara, Muhammad Utuh mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan tentang teror ular dan kepala babi yang menimpa warganya, beberapa waktu lalu.
"Belum ada laporan yang masuk tentang teror yang menimpa warga saya. Yang ada cuma sengketa tanah saja," kata Utuh kepada-Safe/i'r News, kemarin (7/1).
Namun, mengenai persoalan sengketa tanah, Utuh menuturkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, urusan tersebut termasuk jual beli antara pengembang dengan warga.
"Itu bukan urusan saya, itu kan urusan jual beli yang belum menemukan kata cocok. Sama seperti kalo kita beli barang saja, masih ditawar-tawar. Nanti juga, kalo sudah menemukan kata deal, maka akan clear," katanya enteng.
Namun, ketika didesak menyikapi teror yang merebak dan masuk ke gedung senayan, Utuh tidak me-ngetahui persoalan ini akan sejauh itu. "Saya belum tau kalo masalah ini akan sejauh itu. Kami hanya akan membantu memfasilitasi bermus-' yawarah saja antara pengembang dengan warga," tuturnya.
Sementara itu, Ketua RW05, Bayu mengatakan, laporan kepada instansi terkait sudah dilakukan, namun pihak yang didatangi adalah kelurahan.
"Sesuai prosedur, dari Rw kepada kelurahan lalu pihak kelurahan
melanjutkan ke kecamatan. Jika
Saya langsung ke kecamatan maka
akan salah. Namun Saya berharap
pihak kelurahan pun menyikapi dan
melanjutkan kasus ini," imbuh Bayu
ketika dihubungi melalui telepon
selulernya semalam. '
Namun, ketika disingung tentang teror yang menimpa warganya belum masuk ke meja kecamatan, Bayu sangat menyesalinya. Sebab, kasus teror yang sudah masuk tindak kriminal dan pelecehan terhadap individu seseorang, tidak mungkin belum ada laporan.
"Nggak mungkin kalo belum ada laporan. Kasus ini pasti ada kon-firmasi di dalamnya," tegas Bayu.
Selain itu, Bayu juga mengingin-kan agar sengketa tanah ini cepat selesai. Sebab, negosiasi dari pengembang yang belum ada kejela-sannya hingga saat ini, menjadi tanda tanya besar.
Dihubungi terpisah, Ketua Tim Kerja DPR RI Jazuli Juwaini, menuturkan, sampai saat ini teror yang menimpa warga Kampung Dongkal, Pakualam, Serpong Utara tetap akan jadi pembahasan di kursi Senayan. Namun, untuk melakukan pemanggilan, masih menunggu masa reses pertengahan Januari mendatang.
"Kita tunggu saja nanti. Tetap masalah ini akan kita sampaikan untuk ditindaklanjuti. Sebab, meski urusan bisnis tetapi sudah melewati batas," imbuhnya.irfan/susilo
PKS Garap Bakti Sosial, Sunatan dan Jalan Sehat
Satelit News
Kamis, 5 Januari 2009
CISOKA.SN -Sambut Tahun Baru Islam 1430 Hijriah, DPC PKS Kecamatan Cisoka, Sabtu (3/ 1) gelar baksos dan sunatan massal bekerjasama dengan warga di Mushola Ar Rahim, Blok B, Perumahan Kemuning Permai, Desa Jeungjiug, Kecamatan Cisoka. Turut diundang anggota DPR RI dari FPKS, H Jazuli Juwaini.
Sunatan massal diikuti 29 anak warga setempat dan baksos itu, disambut baik oleh warga sekitar. "Kegiatan seperti sunatan massal ini sangat penting didorong menjadi agenda bersama sehingga menumbuhkan solidaritas sosial. Terlebih di tengah kondisi yahg sulit seperti saat ini," tutur Jazuli Juwaini dalam sambutannya.
Caleg PKS untuk DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Banten III norhbr urut 2 ini, turut memberikan santunan kepada peserta sunatan yang juga dihadiri oleh Lurah Desa Jeungjing dan segenap tokoh masyarakat. Kamis (1/1), Jazuli mengisi resesnya dengan mengikuti jalan sehat dan senam raassal DPC PKS Ciputat Timur Ui lapanganbola Gintung, Rempoa, Ciputat Timur yang diikuti 500 peserta.(susilo/ikhsan taniam)
Aturan Pemilu Bejibun Rakyat Dibikin Bingung
Rakyat Merdeka
Senin, 5 Januari 2009
Banyak aturan baru di Pemilu 2009. Mulai dari sistem suara terbanyak sampai cara memilih yang berganti dari nyoblos ke nyontrcng. Nah, gara-gara banyaknya aturan ini, rakyat mulai bingung menghadapi pemilu.
Pendapat ini disampaikan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Agar rakyat tak bingung, Jazuli mengusulkan azuliagar KPU rajin-rajin mensosialisasikan seluruh aturan Pemilu 2009 yang sebelumnya tidak pemah berlaku di pemilu sebelumnya.
"Apapun aturan yang ingin dijalankan KPU, harus disertai dengan gencarnya Sosialisasi ke publik, KPU kabupaten/kota, partai politik dan pemilih sebelum dilaksanakan pemungutan suara. Karena percuma saja jika keputusan itu dibuat tapi minim sosialisasi. Kebijakan itu bisa jadi tak memiliki manfaat," tegasnya,
Jazuli mencontohkan aturan KPU terkait djoolehkannya nyon-treng dua kali dalam satu surat suara yang baru-baru ini dikeluarkan. Kata Jazuli, aturan ini menambah bingung kembali rakyat. "Sebelum memilih, nampak-nya rakyat sudab pusing duluan," ujarnya.
Namun, dia menyambut positif keputusan KPU yang membolehkan penandaan dua kali di surat suara pada Pemilu 2009. Menurutnya, kebijakan KPU itu dapat menghilangkan kebingugan masyarakat.
"Saya pribadi menilainya positif. Sebab, publik masih bingung dengan banyaknya peraturan baru pada pemilu mendatang. Jika KPU tetap memaksakan hanya membolehkan penandaan satu kali, maka pasti banyak suara yang tidak sah. Dan itu harus dihindari," kata Jazuli.
Namun demikian, anggota Komisi II DPR ini memberikan catatan khusus terkait persoalan di atas. la berharap KPU lebih gencar melakukan Sosialisasi perihal diperbolehkannya me-nandai calon legislatif atau gambar parpol.
Semakin banyak sosialisasi; terang Jazuli, maka semakin positif bagi pelaksanaan pemilu. "Yang mesti diperhatikan KPU bagaimana menjangkau pemilih yang jauh dari kota dan jangkauan media baik cetak maupun elektronik," tegasnya.
Soalnya, kata dia, selama ini iklan pemilu yang dilakukan KPU masih diarahkan kepada pemilih-pemilih kota dan masyarakat yang sudah memiliki akses media. Dia juga membela KPU terkait munculnya cacian kepada KPU yang dinilai lambat mengeluarkan keputusan tersebut. Kata Jazuli, keputusan itu belum terlambat karena KPU masih memungkinkan untuk mensosialisasikan secara gencar ke masyarakat "Persoalan ini bukan sesuatu yang rumit. Yang diperlukan KPU hanya keseriusan untuk menyampaikan pada masyarakat. Masyarakat juga bisa dengan mudah menerima dan memaha-minya." tandas Jazuli.
Keputusan dibolehkannya nyontreng due kali ini disampaikan anggota KPU Andi Nurpati
usai rapat pleno KPU, akhir pekan lalu. Dia memastikan, adanya perubahan peraturan KPU No 35/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2009. Perubahan dilakukan terhadap pasal yang mengatur sahnya pemberian suara. Menurut Andi, perubahan peraturan ini tetap diikuti dengan pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menge-nai penandaan lebih dari satu kali.
Penandaan lebih dari satu kali dinyatakan sah. Tapi yang perlu digarisbawahi, KPU tetap meminta penerbitan perppu sebagai payung bukum sahnya penandaan lebih dari satu kali," kata Andi yang juga merupakan Koordina-torDivisi Teknis Pemilu KPU ini.
Menurut Andi, dua pendapat yang berkembang di internal KPU terkait perlu tidaknya perppu ini. "Dalam rapat ada yang berpendapat perlu perppu soal itu, ada juga yang sebaliknya berpendapat cukup dengan peraturan KPU. Karenanya kami masih berencana meneruskannya ke Perppu," jelas Andi.
Bagaimana kalau Presiden me-nolak? "Kalau ditolak ya tidak apa-apa. Berarti cukup diatur dengar. peraturan KPU saja," ujarnya. • VIN
Tiga Kepala Babi Teror Warga
Satelit News
Sabtu, 3 Januari 2009
Dibungkus Dalam Kardus diduga Terkait Jual Beli Tanah. Teror terhadap warga Kampung ngkal, Desa Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, kembali terjadi. Setelah teror 10 ekor ular kobra beberapa waktu . Kini tiga buah kepala babi yang masih berlumuran darah muncul. Warga menduga ini ada hubungannya dengan jual beli tanah antara warga setempat dengan pengembang Alam Sutera.
Namun pihak Alam Sutra langsung membantah dugaan itu. Humas Alam Sutera, Lisa Johan mengatakan peristiwa tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan teror tersebut bukan kami yang melakukan," tegas Lisa.
Tiga kepala babi itu ditemukan warga terbungkus kardus di jalan perkampungan dekat area pemakaman, Jumat (2/1) sekitar pukul 10.00. Di paket tersebut terdapat tulisan 'Kepala Ki Demong'. Ki Demong adalah tokoh masyarakat setempat yang bernama asli Dahlan bin Nisin (72).
Ki Demong yang ditemui Satelit News mengatakan, kiriman paket ini merupakan bentuk teror. Namun, dia tidak berani menyimpulkan siapa pelaku teror itu. Dia hanya menduga pelakunya adalah pihak ketiga yang ingin ikut campur dalam urusan jual beli tanah antara warga setempat dengan pengembang Alam Sutra.
"Meski ada teror, tapi saya tidak akan menjual tanah sebelum ada kepastian dari Alam Sutra. Saya mau lahan ini dihargai tiga setengah juta rupiah per meter. Jika tidak maka warga akan tetap bertahan," katanya.
Ki Demong mengatakan, teror kepala babi ini merupakan ancaman untuknya agar segera menjual 5200 meter persegi tanahnya. "Kepala babi itu pertanda bahwa mereka mengancam nyawa saya," ucapnya.
Topik (21) warga yang pertama kali menemukan kardus berisi kepala babi itu mengakatan, paket tiga kepala babi ini menunjukkan bahwa teror sudah semakin serius.
"Setelah ular, kali ini kepala babi. Tetapi yang lebih parah ada tulisan
'Kepala Ki Demong' yang merupakan tokoh masyarakat yang paling di hormati di kampung ini. Sedangkan Ki Demong sendiri masih hidup. Berarti teror ini sudah termasuk rencana pembunuhan," kata Robet tokoh masyarakat setempat, seraya mengaku sudah mengadukan teror ini kepada polisi dan DPR RI,
Kapolsek- Serpong AKP Yuldi Yusman yang dihubungi mengaku belum menerima laporan terkait teror tersebut. "Kalau ada teror, kita akan mengecek ke lapangan dan mem-pelajari kasusnya. Sebab, kalau teror biasanya ada yang merasa tertekan dan menekan," kata Yuldi Yusman
Ketua Tim Kerja Bidang Pertanahan DPR RI Jazuli Juwani menyayangkan peristiwa terror kepala babi itu. Pihaknya berencana membawa masalah tersebut ke Senayan. "Masalah ini sudah diproses tetapi masa reses baru dibuka 19 Januari mendatang sehingga setelah ada pembahasan baru akan ada pemanggilan," katanya.(irfan/fahmi)
Tanamkan Nilai Islam sejak Dini
Bnaten Ekspress
Jumat, 2 Januari 2009
REMPOA-Para orangtua diingatkan untuk menanamkan nilai Islam kepacla anak-anaknya sejak dini. Pendidikan agama, khususnya Islam sangat penting ditanamkan kepada anak untuk bekal hidupnya hingga dewasa kelak.
Anggota DPR RI asal PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Islam menempatkan pendidikan anak sebagai bagian yang sangat penting dalam pem-bangunan masyarakat.
"Karena, pendidikan pada usia dini itu akan memberikan bekal.yang pada akhirnya membentuk sifat dan ka-rakter anak sebagai manusia," kata Jazuli, saat menghadiri Tahun Baru Islam 1430 Hijriah Yayasan Bina Amal Islami di Lapangan Voli, Jalan Seruni IV Komplek Harapan Kita, Kecamatan Kelapa Dua, Kab. Tangerang
Di saat banyak orang, termasuk politisi disibukkan dengan kegiatan yang mengarah kepada hura-hura, caleg DPR nomor urut dua pada Pemilu 2009 ini justru menghabiskan pergantian tahunnya dengan berbaur ber-sama masyarakat. Sebelum mengisi tausiyahnya di Kelapa Dua, Jazuli menghadiri jalan sehat dan senam massal PKS di Lapangan Sepak bola Gintung, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur. la hadir bersama Di hadapan masyarakat yang menghadiri kegiatan di Kelapa Dua, Jazuli mengatakan, dalam pendidikan anak, dituntut peran besar orangtua serta lingkungan sekitarnya. Boleh jadi, rusaknya karakter seorang manusia karena rusaknya pula pendidikan yang diterimanyadi masakecil.
"Dengan demikian, dalam membentuk masyarakal yang baik, diawali dengan pemben-tukan pribadi yang baik serta keluarga yang baik pula," kata mantan calon bupati Ta-ngerangini.
Dalam kesempatan itu, Jazuli mengajak peran serta masyarakat, khususnya kaum muslim untuk lebih memeriahkan dan mengisi momentum Tahun Baru Hijriah dengan aktivilas positif serta membawa manfaat bag! masyarakat pada umumnya.
Sementara itu, ketika meng-ikuti jalan sehat dan senam massal PKS, caleg DPR RI dari
daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Tangerang ini me-nyampaikan pesan pola hidup sehat kepada para peserta.
"Sudan saatnya bagi kita untuk menerapkan pola hidup sehat, salah satunya dengan jalan sehat dan senam. Selain untuk ke-pentingan pribadi, pola hidup sehat akan mewujud-kan sebuah masyarakat yang sehat, kuat yang pada akhirnya membawa kesejah-teraan," ungkap Jazuli. (*/dai)
