Petinggi KPU Lukai Hati Rakyat Yang Lagi Sengsara

Rakyat Merdeka
Rabu, 3 September 2008

KPU terus dapat sorotan tajam terkait rencana keberangkatan ke luar negeri. Kepergian komisi pimpinan Abdul Hafiz Anshary ini dianggap telah melukai hati rakyat yang kehidupan ekonominya makin sengsara.

KETUA Umum Forum Study Aksi Demokrasi (Fosad) Faisal Riza Rahmat mengecam rencana road show anggota KPU ke luar negeri. Jika perjalanan keluar negeri tetap dilakukan artinya KPU tidak memiliki sense of crisis. Para petinggi KPU itu, kata Faisal, telah melukai hati rakyat. “Keluar negeri kan menggunakan dana rakyat. Kalau dihitung-hitung, bisa mengeluarkan dana ratusan miliar rupiah. Bagaimana tidak melukai hati rakyat? Lihat dong kondisi rakyat. Apa mereka bisa mempertanggungjawabkannya kepada rakyat,” kecam Riza. Diberitahukan sebelumnya, dalam Surat Tugas KPU Nomor 412/15/ST/VIII/2008, yang ditandatangani Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari terungkap rencana road show KPU ke 14 negara.
Road Show ini bertujuan untuk supervise dan sosialisasi pemilu terhadap masyarakat Indonesia di luar negeri. Dalam kunjungan itu dua kota dikunjungi satu tim KPU yang terdiri dari delapan orang. Enam dari unsure Sekretariat Jenderal dan dua komisioner KPU. Peserta lainnya yang turut dalam rombongan KPU berasal dari pejabat Deplu, Departemen Hukum dan HAM serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pada kunjungan pertamanya ke Serawak, Sabah dan Brunei Darussalam pada 25-30 Agustus lalu KPU Syamsul Bahri menceritakan, sosialisasi tidak dilakukan langsung kepada TKI melainkan ke perwakilan mereka.
“Kita sosialisasi kepada tokoh masyarakat di sana. Sosialisasi dilakukan di lakukan di Konsulat dan Kedutaan Besar,” katanya. Melanjutkan keterangannya, Faisal mengatakan, harusnya KPU mempersiapkan pemilu sebaik-baiknya. “Persiapan pesta demokrasi di dalam negeri saja semrawut, malah melakukan perjalanan ke luar negeri. Kinerja KPU mundur. Harusnya jadi perhatian Presiden. Karena KPU saat ini lebih buruk dari sebelumnya,” nilainya. Karenanya, Reza mengusulkan agar kepengurusan KPU sekarang layak diganti.
“Buat apa mempertahankan orang-orang yang tidak becus mengurus pelaksanaan pemilu. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Tugas Presiden adalah membentuk kepengurusan yang baru,” pintanya. Kalangan DPR juga mengecam kebijakan KPU yang akan road show ke 14 negara. Anggota Komisi II asal Fraksi PAN Andi Yuliani Paris menilai Dewan tidak melarang KPU melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun, saat ini ada tahapan yang harusnya menjadi prioritas di dalam negeri.
“Kepergian KPU ke luar negeri memang diatur dalam undang-undang. Tapi, apa harus dilakukan saat ini,” tegas Andi. Andi mengatakan, kepergian KPU ke luar negeri sebetulnya bisa ditunda. “Kalaupun ingin dilakukan saat ini, jangan banyak membawa orang. Cukup satu orang saja yang berangkat,” tegasnya. Saat ini, kata Andi, ada dua tahapan penting harus diselesaikan KPU. Pertama, penyelesaian Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kedua, penetapan kertas suara. “Dua hal tersebut harus diselesaikan dulu. Karena DPS dan kertas suara sangat mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya,” jelasnya. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengakui, sosialisasi di dalam dan di luar negeri sama-sama diamanatkan dalam Undang-Undang. Tapi, dia mempertanyakan, kenapa KPU lebih semangat untuk melakukan sosialisasi di luar negeri ketimbang menyelesaikan tahapan pemilu.
“Padahal, sosialisasi luar negeri hanya untuk beberapa dapil (daerah pemilihan) saja. Ini bagaimana? Kok, ngurusin satu dapil luar negeri jauh lebih serius dari pada banyak dapil,” tegas Jazuli. Anggota Komisi II dari FKB Ida Fauziyah menyarankan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dalam mengambil kebijakan. Pertama, membuat skala prioritas. Kedua, menghitung waktu yang tepat. Ketiga, pergunakan anggaran secara efektif dan efisien. Sementara, KPU tetap ngotot akan berangkat ke luar negeri. Ke luar negeri itu untuk keperluan sosialisasi dan pelantikan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Dia menambahkan, PPLN tidak bisa melaksanakan tugas jika belum dilantik,” jelas Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPU Abdul Aziz di sela-sela rapat pleno KPU di Gedung KPU.
Saat ini, katanya, KPU memiliki perwakilan di 117 negara. Dari jumlah tersebut, telah terbentuk 114 PPLN. Rencananya, dari 114 negara ini sebagai titik pertemuan. “Perjalanan luar negeri ini adalah yang pertama dan terakhir. Jika proses sosialisasi berjalan baik, proses selanjutnya bisa melalui perwakilan luar negeri,” katanya.

Jadwal Keberangkatan Anggota KPU Ke-14 Kota Di Luar Negeri

No. Kota Tgl Keberangkatan Anggota KPU
1. Kuala Lumpur 9-12 Sept 2008 Syamsul Bahri dan Abdul Aziz
2. Beijing 13-16 Sept 2008 Syamsul Bahri dan Abdul Aziz
3. Manila 16-19 Sept 2008 I Gusti Putu Artha dan Andi Nurpati
4. New Delhi 20-23 Sept 2008 I Gusti Putu Artha dan Andi Nurpati
5. Sidney 22-25 Sept 2008 Abdul Hafiz Anshary dan Sri Nuryanti
6. Cape Town 26-29 Sept 2008 Abdul Hafiz Anshary dan Sri Nuryanti
7. Kairo 5-8 Okt 2008 Sri Nuryanti dan Andi Nurpati
8. Jeddah 9-12 Okt 2008 Sri Nuryanti dan Andi Nurpati
9. Moskow 12-15 Okt 2008 I Gusti Putu Artha & Abdul Hafiz Anshari
10. Den Haag 16-19 Okt 2008 I Gusti Putu Artha & Abdul Hafiz Anshari
11. Paris 19-22 Okt 2008 Sri Nuryanti dan Abdul Aziz
12. Madrid 23-26 Okt 2008 Sri Nuryanti dan Abdul Aziz
13. New York 27-30 Okt 2008 Syamsul Bahri dan Endang Sulastri
14. Havana 31 Okt – 3 Nov 2008 Syamsul Bahri dan Endang Sulastri
Sumber : KPU