Tender Logistik KPU Harus Terbuka

KOMPAS
Rabu, 5 November 2008

Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum atau KPU diminta terbuka dalam semua proses tender logistik Pemilu 2009. Dengan proses yang terbuka, masyarakat diharapkan bisa memberikan masukan kepada KPU, terutama terkait kredibilitas perusahaan yang akan menjadi rekanan KPU.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan, Selasa (4/11).
Menurut Yuna, KPU harus transparan sehingga masyarakat mengetahui semua rincian penggunaan dana pemilu.
KPU sudah memulai proses tender logistik Pemilu 2009. Salah satu tender yang sudah diumumkan di media massa adalah pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua senilai Rp 2,42 miliar, Selasa.
Kepala Biro Logistik KPU Dalail mengatakan akan mengumumkan tiga tender pengadaan logistik pemilu, yaitu mobil dan sepeda motor, tinta pemilu senilai Rp 37,7 miliar, serta jaringan TI senilai Rp 9 miliar.
Yuna meminta verifikasi perusahaan yang akan mengikuti tender logistik harus dilakukan sungguh-sungguh oleh KPU.
”Jangan sampai kasus Pemilu 2004 terulang lagi. Dulu kami pernah mengecek perusahaan yang mengikuti tender pengadaan segel, ketika kami datangi alamatnya ternyata sebuah salon. Tetapi, KPU tetap saja mengikutkan perusahaan itu dalam tender,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Ida Fauziyah (Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jawa Timur VIII) dan anggota Panitia Anggaran, Jazuli Juwaini (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Banten II), secara terpisah meminta KPU tetap menggunakan anggaran Pemilu 2009 secara efisien. Sejak awal harus diidentifikasi anggaran yang bisa dipangkas, termasuk dengan memelihara aset yang telah digunakan pada pemilu anggota lembaga legislatif.
Seperti diberitakan, KPU menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,07 triliun untuk penyelenggaraan dua putaran pemilu presiden-wakil presiden. Anggaran tersebut merupakan bagian dari dana APBN 2009 sebesar Rp 13,5 triliun.
Jazuli menekankan, kebutuhan riil KPU tetap harus dilihat lagi. Kebutuhan dana untuk pemilu presiden mestinya bisa ditekan. ”Aset KPU yang digunakan dalam pemilu legislatif bisa dipergunakan lagi dalam pemilu presiden,” katanya. (sie/dik)