Tunda Pengumuman DPS

Suara Pembaharuan
8 September 2008

[JAKARTA] Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menunda pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) dan memperpanjang masa sosialisasi. DPS yang ada saat ini dinilai kacau-balau karena masih banyak warga masyarakat yang belum terdaftar.
Demikian dikatakan Ang-gota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Ida Fauziyah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) kepada SP di Jakarta, Minggu (7/9).
Jazuli menilai, kinerja KPU dalam proses pemutahiran DPS sangat tidak maksimal. Sosiliasi DPS sangat kurang, akibatnya warga kurang sadar dan banyak tak paham cara mengecek namanya apakah sudah tercatat di DPS atau belum.
"Lihat saja iklan-iklan tentang DPS sangat minim di media elektronik ataupun media cetak. Kalau pemilu dulu, setiap selesai satu paket acara penting di TV, pasti ada mars pemilu atau iklan tentang tahapan pemilu. Ini kok tak ada, padahal jalur media massa paling efektif mengingatkan masyarakat untuk mengecek nama-nama mereka di DPS," kata Jazuli.
Ia heran KPU tak secara maksimal menyosialisasikan data DPS di media massa, padahal dana untuk itu cukup. "Jika DPS tak maksimal dan mengakibatkan banyak warga tak menggunakan hak pilihnya, berarti Pemilu 2009 tak berkualitas," lanjut Jazuli.
Ida Fausyiah menegaskan, jika datanya masih meragukan KPU harus menunda pengumuman DPS. "Pengumuman DPS ditunda dan diperpanjang masa sosialisasi sehingga hasil DPS benar-benar memadai," katanya.
Kendati begitu, Ida menilai, KPU sudah bekerja cukup keras hanya terkait DPS, waktu sosialisasi yang mungkin masih kurang sehingga perlu perpanjangan.
Soal peran partai politik (parpol) dalam menyosialisasikan DPS, Ida dan Jazuli sepakat bahwa parpol harus membantu menyosialisasikan DPS, sehingga seluruh rakyat dimungkinkan untuk mengikuti pemilu dengan baik.
Sudah Sosialisasi
Sementara itu, KPU menyatakan sosialisasi yang mereka lakukan untuk DPS sudah jalan di provinsi dan kabupaten/kota. "Proses sosialisasi jalan, cuma intensitas yang berbeda," kata anggota KPU, Abdul Aziz, Senin (8/9).
Menurutnya, anggaran untuk sosialisasi sebenarnya sudah dicairkan ke masing-masing KPU kabupaten/kota hingga provinsi. Hanya saja memang, pencairan anggaran itu tidak seragam di tiap daerah. "Kita akan mengecek setiap kabupaten kota terkait DPS ini. Saya belum dapat memastikan sekarang berapa jumlah DPS", kata Aziz.
Wakil Ketua Partai Damai Sejahtera (PDS) Denny Tewu meminta Depdagri dan KPU proaktif menyosialisasikan kepada warga terkait DPS. Saat ini, banyak warga yang belum memahami sistem DPS baru yang berbasis KTP.
Dari berbagai daerah dilaporkan banyak warga yang mengaku belum mengecek keikutsertaan mereka dalam pemilu melalui DPS. Warga mengaku tidak sempat datang ke kelurahan, karena sibuk dengan pekerjaan, dan masa bodoh ikut atau tidak dalam Pemilu 2009.
Iwan (40), warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mengatakan, petugas tidak bisa mengharapkan inisiatif warga untuk mendaftar. Petugas harus turun ke lapangan dan mendatangi rumah-rumah warga karena mereka telah dibayar. "Buat apa mereka dibayar kalau tidak mau mendata," tegas Iwan.
Sementara itu, Doni D (25), warga Kwitang, Jakarta Pusat mengemukakan jenuh dengan urusan politik termasuk mendaftar sebagai DPS karena banyak janji politisi yang tidak pernah terealisasi. Dengan kondisi itu maka ia tidak akan berinsiatif datang ke PPS untuk mendaftar. Menurutnya, PPS harus aktif mendata dirinya jika memang masih dilibatkan dalam Pemilu 2009 nanti.
"Kalau PPS tidak mau mendata, ya golput sajalah. Masa kita harus diminta aktif. Kerjaan mereka apa?" tanyanya. [Tim SP]